Washington D.C (SIB)
Senator AS Ted Cruz, Sabtu (2/1) mengatakan, akan menjadi ujung tombak dari para senator Republik untuk menantang kemenangan Presiden terpilih Joe Biden ketika hasil Electoral College dihitung di Kongres pada 6 Januari.
Hal itu merupakan sebuah langkah yang sebagian besar simbolis hampir tidak ada peluang untuk mencegah Biden menjabat.
Upaya Cruz bertentangan dengan para pemimpin Senat dari Republik, yang berpendapat bahwa peran Senat dalam mengesahkan pemilu sebagian besar bersifat seremonial dan berusaha menghindari perdebatan berkepanjangan di lantai tentang hasilnya. Demikian seperti melansir laman Channel News Asia, Minggu (3/1).
Dalam sebuah pernyataan, Cruz, senator AS dari Texas, dan 10 senator lainnya mengatakan bahwa mereka bermaksud untuk memberikan suara untuk menolak pemilih dari negara bagian yang telah menjadi pusat pernyataan kecurangan pemilu yang tidak terbukti dari Presiden Donald Trump.
Mereka mengatakan Kongres harus segera menunjuk komisi untuk melakukan audit darurat selama 10 hari atas hasil pemilu di negara bagian tersebut.
"Setelah selesai, masing-masing negara bagian akan mengevaluasi temuan komisi dan dapat mengadakan sesi legislatif khusus untuk mengesahkan perubahan dalam suara mereka, jika diperlukan," kata mereka.
Tidak segera jelas negara bagian mana yang akan dikenakan audit yang diusulkan, kata kantor Cruz.
Tak Pengaruhi
Michael Gwin, juru bicara kampanye Biden, menepis langkah tersebut sebagai suatu hal yang tidak didukung oleh bukti apapun.
"Aksi ini tidak akan mengubah fakta bahwa Presiden terpilih Biden akan dilantik pada 20 Januari, dan klaim tak berdasar ini telah diperiksa dan ditolak oleh jaksa agung Trump sendiri, puluhan pengadilan, dan pejabat pemilu dari kedua partai," katanya.
Dorongan untuk audit adalah aksi politik yang tidak akan mempengaruhi hasil pemilu, kata Derek Muller, seorang profesor hukum di University of Iowa.
Muller mengatakan bahwa, meskipun undang-undang tahun 1887 yang mengatur bagaimana anggota parlemen memvalidasi pemilu masih kabur, sebagian besar ahli percaya bahwa Kongres tidak memiliki kewenangan hukum untuk meminta audit.
Bahkan jika anggota parlemen memiliki kekuatan itu, mayoritas dari kedua dewan perlu mendukung audit, dan hampir tidak ada kemungkinan proposal memiliki tingkat dukungan itu, katanya.
Trump telah mendorong Partai Republik untuk mencegah Biden menjabat, meskipun tidak ada mekanisme yang layak bagi mereka untuk melakukannya.
Tantangan hukum oleh Trump dan sekutunya di pengadilan untuk membatalkan hasil pemilu telah menemui kegagalan besar.
Pada Rabu (31/12/2020), seorang hakim federal mengeluarkan gugatan yang diajukan oleh Perwakilan Louie Gohmert yang berusaha untuk mengizinkan Wakil Presiden Mike Pence, yang memimpin penghitungan Kongres, untuk menyatakan Trump sebagai pemenang pada 6 Januari.
Umumkan Demonstrasi
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus menolak untuk menyerah kalah dari Joe Biden, yang berdasarkan suara populer dan Electoral College telah memenangkan kursi di Gedung Putih. Trump terus menentang hasil pemilihan presiden (pilpres) di pengadilan sambil mengklaim adanya penipuan besar-besaran dalam pemilu.
Terbaru, Trump mengumumkan aksi unjuk rasa "Hentikan Pencurian" di Washington pada 6 Januari mendatang. Aksi demonstrasi itu bertepatan dengan sidang bersama di Kongres AS untuk mengesahkan hasil pilpres.
Trump pertama kali menyinggung aksi protes 6 Januari pada cuitannya pada 19 Desember lalu. Saat itu ia mengatakan tentang aksi demonstrasi besar-besaran yang akan datang di Washington dan mendesak para pengikutnya untuk menghadirinya. Ia bahkan menambahkan bahwa aksi protes itu akan liar.
Namun, tweet itu kemudian dihapus tak lama setelah ia mem-postingnya. Setelah tweet awal dihapus, Trump mem-posting seruan yang identik beberapa menit kemudian.
Mengumumkan aksi protes pada 6 Januari, Trump dalam tweetnya memposting bahwa sejumlah besar bukti akan disajikan pada hari itu, menggandakan klaimnya bahwa dia telah memenangi pilpres.
"Sejumlah besar bukti akan disajikan pada tanggal 6. Kami menang, BESAR!," kata Trump dalam tweetnya.
Trump, bersama dengan beberapa sekutu Partai Republik, telah memprotes hasil pemilu. Mereka mengklaim telah terjadi penipuan besar-besaran selama pemilu dan menjuluki Joe Biden, yang menerima mayoritas suara populer dan suara dari Electoral College, "presiden palsu."
Perwakilan Partai Republik, Mo Brooks, memimpin inisiatif untuk menolak sertifikasi hasil pemilu di Kongres. Setidaknya satu Senator, Josh Hawley, mengumumkan pada Kamis bahwa dia akan menolak sertifikasi, sementara yang lain, Senator Partai Republik yang terpilih Tommy Tuberville, mengatakan, sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mendukung inisiatif tersebut.
Wakil Presiden Mike Pence, yang akan memimpin sidang bersama, menolak untuk bergabung dengan inisiatif tersebut. Pada Kamis, Pence meminta hakim federal untuk menolak mosi yang diajukan oleh Perwakilan Partai Republik Louie Gohmert, di mana yang terakhir berusaha untuk membuktikan bahwa Pence memiliki hak untuk menentukan suara elektoral mana yang akan dihitung selama peninjauan kongres.
“Penggugat telah mengajukan mosi darurat kepada Pengadilan ini yang mengangkat sejumlah masalah hukum yang berat tentang cara penghitungan suara pemilihan untuk Presiden," kata Pence dalam menanggapi gugatan tersebut.
Tapi gugatan para penggugat ini bukanlah sarana yang tepat untuk menangani masalah-masalah tersebut karena penggugat telah menggugat tergugat yang salah,†imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (2/1).
Pada 14 Desember 2020, Electoral College memberi Joe Biden 306 suara, dengan Donald Trump menerima 232. Trump, bagaimanapun, tampaknya tetap berkomitmen untuk menolak untuk menyerah. Ia terus menyatakan bahwa pemilihan itu dicurangi dan bahkan tidak cocok untuk negara dunia ketiga. (Liputan6.com/Okz/f)
Sumber
: Hariansib edisi cetak
