Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Sabtu, 11 April 2026
LIVE

Pengamat Minta KPK Usut Pengadaan Laptop Anggota DPRD SU

Redaksi - Jumat, 08 Januari 2021 09:20 WIB
551 view
Pengamat Minta KPK Usut Pengadaan Laptop Anggota DPRD SU
Foto: Istimewa
Ilustrasi laptop. 
Medan (SIB)
Pembagian laptop kepada 100 anggota DPRD Sumut menunjukkan sebuah sikap angkuh anggota legislatif tersebut. Bagi-bagi laptop ini juga harus diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Masalahnya kita sama-sama tahulah, bagi-bagi laptop ini kan proyek. Nilainya Rp1.636 miliar lebih, coba anda kalikan 20%. Berapa nilai yang diproleh pimpro dan pejabat yang berkompetensi mengurus proyek bagi-bagi laptop buat anggota DPRD. Oleh karena itu kita minta KPK mengusut pengadaan laptop di lembaga legislatif," kata Pengamat Politik Sumut Drs Wara Sinuhaji MHum kepada SIB, Kamis (7/1).

Ia menilai anggota legislatif Sumut saat ini tidak punya nurani dan sikap sense of crisis di tengah-tengah merebaknya pandemi Covid-19. "Di tengah-tengah kesulitan yang mendera ekonomi rakyat mereka tega berbagi kemewahan dengan alasan untuk pertemuan virtual atau zoom meeting," ungkapnya.

Ia mencontohkan para dosen dan guru-guru setiap hari melakukan perkuliahan dengan mahasiswa dan murid tanpa harus difasilitasi negara. "Tolong kita pertanyakan kepada anggota legislatif kita. Pernahkah mereka mempertanyakan kepada eksekutif bagaimana guru-guru melakukan pembelajaran virtual selama pendemi," tuturnya.

Wara pun menduga jangankan memerjuangkan guru dan dosen agar diberi fasilitas komputer untuk mengajar mahasiswa dan murid, sebatas memertanyakan saja tidak pernah dilakukan, padahal ini adalah bagian dari tupoksi legislatif.

"Jujur saja, kalau hanya sekedar rapat virtual, saya kira dengan alat-alat yang sudah kita miliki seperti handphone android, saya kira sudah bisa dilakukan. Tetapi mereka tidak sikap sense of crisis. Inilah sebuah sikap dari wakil rakyat, mereka tidak punya sikap empati dan tidak berpihak kepada rakyat," ketusnya.

Wara mengatakan penghasilan anggota legislatif yang ratusan juta per bulan itu bisa disisihkan untuk membeli laptop yang sederhana.

"Janganlah saat mereka tidak mampu berbuat meringankan beban masyarakat, justru sebaliknya mereka memertontonkan sikap hedonis, tamak bagi-bagi barang yang mewah di tengah-tengah suasana rakyat menderita diterpa Covid-19 ini," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan pengadaan laptop untuk 100 anggota DPRD Sumut yang menghabiskan dana APBD Sumut TA 2020 sebesar Rp1,636 miliar lebih, dinilai kalangan wakil rakyat sebagai pemborosan. Apalagi saat ini masyarakat sedang mengalami kesusahan menghadapi pandemi Covid-19.

"Kita selaku wakil rakyat bisa dikecam masyarakat, karena di saat pandemi Covid-19 justru dewan bagi-bagi laptop seharga Rp 16.363.000 per unit," ujar anggota dewan yang tidak bersedia namanya ditulis kepada wartawan, Rabu (6/1) di DPRD Sumut.

Berdasarkan pengamatan wartawan, pembagian laptop merek Lenovo ini berlangsung di ruangan gedung dewan, guna menunjang kegiatan anggota legislatif dalam rangka peningkatan kinerja, terkait surat-menyurat maupun zoom meeting. (M17/c)
Sumber
: Hariansib edisi cetak
SHARE:
Tags
anggota dprd sukpkminta kpk usut pengadaan laptop
komentar
beritaTerbaru