Jakarta (SIB)
Aktivis pro-demokrasi Myanmar pada Minggu (25/4/2021) mengkritik tajam kesepakatan antara junta militer dengan para pemimpin negara-negara Asia Tenggara untuk mengakhiri kudeta penuh kekerasan di negara itu. Mereka berjanji untuk melanjutkan protes antikudeta yang telah berlangsung sejak Februari.
Sejumlah protes digelar di kota-kota besar Myanmar pada Minggu, sehari setelah pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing di Jakarta mencapai konsensus untuk mengakhiri gejolak di Myanmar, tetapi tidak memberikan batas waktu.
"Apakah itu ASEAN atau PBB, mereka hanya akan berbicara dari luar dengan mengatakan 'jangan melawan tapi negosiasikan dan selesaikan masalah'. Tapi itu tidak mencerminkan situasi dasar Myanmar," kata Khin Sandar dari kelompok protes yang disebut Komite Kolaborasi Pemogokan Umum sebagaimana dilansir Reuters.
"Kami akan melanjutkan protes," katanya kepada Reuters melalui telepon.
Menurut pernyataan ketua ASEAN Brunei, sebuah konsensus dicapai di Jakarta, berisi lima poin - mengakhiri kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak, utusan khusus ASEAN, penerimaan bantuan, dan kunjungan utusan ke Myanmar.
Konsensus lima poin tidak menyebutkan tahanan politik, meskipun pada draf pernyataan yang diedarkan sehari sebelum KTT hal itu menjadi salah satu poin kesepakatan.
Namun, konsensus tersebut tampaknya tidak memuaskan para aktivis antikudeta di Myanmar, yang menyampaikan kritik dan ketidakpuasan mereka melalui media sosial.
"Pernyataan ASEAN adalah tamparan di wajah orang-orang yang dianiaya, dibunuh, dan diteror oleh militer," kata seorang pengguna Facebook bernama Mawchi Tun. "Kami tidak membutuhkan bantuan Anda dengan pola pikir dan pendekatan itu."
Aaron Htwe, pengguna Facebook lainnya, menulis: "Siapa yang akan membayar harga untuk lebih dari 700 nyawa tak berdosa?"
AAPP, sebuah kelompok aktivis Myanmar, mengatakan lebih dari 3.300 ditahan.
"Kami menyadari bahwa apapun hasil dari pertemuan ASEAN, itu tidak akan mencerminkan apa yang diinginkan masyarakat," kata Wai Aung, seorang penyelenggara protes di Yangon. "Kami akan terus melakukan protes dan pemogokan sampai rezim militer benar-benar gagal."
Pertemuan ASEAN merupakan upaya internasional terkoordinasi pertama untuk meredakan krisis di Myanmar. protes, kematian dan penangkapan, pemogokan nasional telah melumpuhkan kegiatan ekonomi di negara itu sejak kudeta 1 Februari.
Berjatuhan
Sementara itu dilaporkan, korban tewas terus berjatuhan bahkan sehari setelah junta militer mengklaim akan mengakhiri kekerasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta Sabtu (24/4).
Hingga kini, menurut catatan Lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP), jumlah korban tewas dalam bentrokan antara rakyat dan aparat keamanan mencapai 751 orang.
Sementara yang ditahan sejak kudeta pada 1 Februari lalu mencapai 4.437 orang.
Sebelum pelaksanaan KTT ASEAN yang digelar di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, jumlah korban meninggal dalam krisis politik di Myanmar mencapai 748 orang.
Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, menyatakan di dalam pertemuan itu pemimpin junta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, bersedia mengakhiri kekerasan.
Akan tetapi, sehari setelah pertemuan, korban tewas di Myanmar bertambah tiga orang.
Sementara itu, di Myanmar para aktivis pro demokrasi mengkritik junta militer dan para pemimpin negara Asia Tenggara, yang menghasilkan konsensus tetapi tidak memberikan batasan waktu.
Beberapa aksi unjuk rasa juga terus terjadi di kota-kota besar Myanmar, Minggu (25/4) kemarin.
"Apakah itu ASEAN atau PBB, mereka hanya akan bicara dari luar dengan mengatakan 'jangan melawan tapi negosiasikan dan selesaikan masalah.' Tapi itu tidak mencerminkan situasi dasar Myanmar," terang salah satu anggota kelompok protes Komite Kolaborasi Mogok Massal, Khin Sandar, seperti dikutip Reuters.
"Kita akan melanjutkan protes," tambahnya.
Pertemuan para petinggi negara ASEAN berlangsung di Jakarta pada akhir pekan lalu juga diwarnai demonstrasi.
Aksi itu digelar oleh Leaders and Organizers of Community Organization in Asia (LOCOA).
LOCOA merupakan koalisi dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Urban Poor Consortium (UPC), dan Front Muda Revolusioner Komite Pimpinan Jakarta.
Dalam keterangan pers, LOCOA menyayangkan KTT ASEAN yang membahas krisis Myanmar tapi tidak mengundang pemerintah yang sah atau kelompok oposisi.
"LOCOA mengutuk keras ASEAN dan negara-negara anggotanya karena mengundang Junta Militer ke KTT ASEAN," demikian bunyi keterangan resmi itu.
LOCOA juga mengutuk junta Myanmar atas kekerasan menghadapi demonstrasi damai, melakukan aksi pembunuhan di luar mekanisme hukum (extrajudicial killing), penahanan, penyiksaan, dan penjarahan serta perbuatan mereka tidak dipertanggungjawabkan secara hukum (impunitas).
Selain itu, LOCOA menuntut militer Myanmar menghentikan aksi kekerasan melawan pengunjuk rasa damai dan warga sipil. Pihaknya turut mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengirimkan misi pemantauan dan dukungan kemanusiaan. (OK2/CNNI/a)
