Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kamis, 13 November 2025

Anggota DPRD SU: Indonesia Perlu Tiru China, Pecat Pejabat Jika Gagal Tangani Covid-19

* Beri Penghargaan Bagi Kepala Daerah yang Berhasil Turunkan Kasus Baru
Redaksi - Kamis, 12 Agustus 2021 08:44 WIB
349 view
Anggota DPRD SU: Indonesia Perlu Tiru China, Pecat Pejabat Jika Gagal Tangani Covid-19
BERITASUMUT.COM/IST
Ilustrasi DPRD SU
Medan (SIB)
Anggota DPRD Sumut Parlaungan Simangunsong mengatakan, Indonesia perlu meniru pemerintah China yang tidak segan-segan memecat atau menjatuhi hukuman kepada pejabatnya yang dianggap gagal menangani penyebaran Covid-19 atau jika terjadi lonjakan secara berkesinambungan.

"Jika di Indonesia diterapkan tindakan pemecatan atau hukuman kepada pejabat mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang dianggap gagal mengatasi lonjakan angka terpapar virus corona, tentu para gubernur, bupati dan wali kota akan berlomba-lomba memerangi Covid-19," ujar Parlaungan Simangunsong kepada wartawan, Rabu (11/8) di Medan.

Hal itu diungkapkan politisi Partai Demokrat Sumut itu menanggapi pemberitaan SIB, Selasa (10/8) terkait adanya 30 pejabat China dipecat atau dijatuhi hukuman, karena dianggap gagal menangani penyebaran virus corona.

Para pejabat yang dihukum atau dipecat di China tersebut berasal dari berbagai jabatan, mulai dari wakil wali kota, kepala distrik, kepala komisi kesehatan, hingga staf manajemen rumah sakit, staf bandara maupun staf departemen pariwisata.

"Penerapan hukuman pemecatan itu sangat beralasan. Apalagi diketahui, ada pejabat di daerah yang begitu bersemangat melakukan gebrakan bersama rakyat dalam memerangi virus corona di wilayahnya dan ada juga kepala daerah yang bingung mau berbuat apa dalam mengatasi penyebaran virus yang mematikan tersebut, sehingga kasus baru Covid-19 tetap melonjak di daerahnya," kata Parlaungan yang juga dikenal sebagai Ketua AKLI Sumut itu.

Menurutnya, perlu juga diberlakukan dilakukan pemecatan atau pemberian sanksi berupa teguran keras bagi pejabat (baik gubernur, bupati dan wali kota) yang terkesan santai dalam mengatasi pandemi Covid-19, sehingga wilayahnya tetap masuk zona merah dan terus mengalami peningkatan angka terpapar virus corona.

Sebaliknya, gubernur, bupati dan wali kota yang berhasil menurunkan jumlah kasus baru Covid-19 di wilayahnya, sebaiknya diberi penghargaan, agar para kepala daerah berlomba-lomba menjadikan rakyatnya bebas dari virus corona.

"Yang gagal atasi corona dipecat dan bagi yang berhasil diberi penghargaan. Tentu kebijakan itu sangat tepat untuk mengendalikan pandemi Covid-19, mengigat slogan kita tetap perang melawan virus corona dengan tidak sedikitpun memberi celah bagi virus berbahaya tersebut," tandas Parlaungan. (A4/a)

Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru