Jakarta (SIB)
Menko Polhukam Mahfud Md berbicara mengenai kondisi demokrasi Indonesia yang disebut dalam keadaan tidak baik-baik saja.
Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali tak sependapat dengan Mahfud.
"Kita belum merasakan itu (demokrasi tidak baik-baik saja). Sebagai partai politik, sampai hari ini tentunya yang menjadi salah satu pilar untuk menguatkan demokrasi itu, kita masih berasa nyaman-nyaman saja, on track. Ini bukan hal yang dikerjakan sekali atau dalam satu dua tahun, penguatan demokrasi harus dilakukan terus," kata Ali kepada wartawan, Minggu (18/9).
Ali merasa sampai saat ini belum ada tekanan apapun menyangkut demokrasi.
Dia lalu mempertanyakan dasar pandangan Mahfud yang menyebut demokrasi sedang tidak baik-baik saja.
"Kalau sampai hari ini kita belum merasakan tekanan, apapun namanya bisa merusak sistem demokrasi kita. Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam melihat dari sisi mana?" ujarnya.
Ali mengatakan, Mahfud selaku Menko Polhukam memiliki peran untuk mengolah institusi negara hingga penegak hukum dalam mengawal demokasi.
Hal itu perlu dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah yang mengancam demokrasi.
"Kalau pak Mahfud melihat bahwa ada kebijakan pemerintah yang kemudian bisa mengancam demokrasi, maka jadi tugas Pak Mahfud untuk mengorkestra institusi negara, penegak hukum, untuk kemudian menjaga proses demokrasi itu berjalan lancar," tuturnya.
Menurut Ali, demokrasi bisa rusak jika pemerintah terlibat dalam menggunakan instrumen hukum untuk melakukan kriminalisasi.
Untuk itu kata Ali, pemerintah harus benar-benar menjaga instrumen hukum yang telah dibangun.
"Demokrasi menjadi rusak kalau pemerintah terlibat, atau kemudian menggunakan instrumen hukum untuk melakukan kriminalisasi," ucapnya.
"Pemerintah harus menjaga sistem kenegaraan yang sudah dibangun selama ini untuk berada di posisi tegak. Pemerintah tidak pada menyokong kepentingan tertentu sehingga masyarakat terayomi. Kalau tidak itu nsnti merusak proses demokrasi saat ini," lanjutnya.[br]
Belum Ada Solusi Jitu
Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra, Habiburokhman setuju dengan pernyataan Mahfud.
"Sepertinya yang beliau sorot khusus soal Pilkada yang biaya tinggi. Pendapat beliau ada benarnya. Sejak diterapkan pertama kali berdasarkan UU 32 Tahun 2004 kita nyaris putus asa mengatasi masalah mahalnya biaya untuk menjadi kepala daerah," kata Habiburokhman saat dihubungi, Minggu (18/9).
Habiburokhman mengatakan, meski biaya menjadi kepala daerah tinggi, tetapi sampai saat ini tidak pernah ada solusi untuk mengatasinya. Habiburokhman menyebut, banyak yang mengeluh terkait hal tersebut, termasuk Mahfud.
"Walau ada satu atau dua dari ratusan kepala daerah yang bisa menang tanpa biaya besar, tapi tidak pernah ada solusi yang sistematis untuk mengatasinya," ujarnya.
"Termasuk Pak Mahfud, tak pernah saya dengar punya solusi yang jitu, beliau cuma mengeluh saja, sama seperti kita-kita," lanjutnya.
Lebih lanjut Habiburokhman menyampaikan partainya pernah mengusulkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung. Namun kata Habiburokhman, Gerindra dituduh anti reformasi.
"Gerindra pernah mengusulkan Pilkada tak langsung tapi malah dituduh anti reformasi," ibuhnya.
Perlu Diseriusi
Terpisah, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta semua pihak serius menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menegaskan jika demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Karena bagi LaNyalla, demokrasi merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
"Demokrasi itu adalah alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kalau demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja, maka kesejahteraan rakyat pasti juga terganggu," ujar LaNyalla, Senin (19/9).
LaNyalla mengutip Mahfud yang menyebut berdasarkan hasil perhitungan KPK, 84 persen kepala daerah di Indonesia dibiayai cukong untuk maju pilkada.
Imbasnya, setelah terpilih, para calon kepala daerah ini akan memberi imbalan balik kepada cukong yang membiayainya tersebut.
Pernyataan Mahfud tersebut senada dengan pernyataan Ketua DPD RI dalam beberapa kesempatan.
Bahkan LaNyalla menyoal semakin menguatnya peran Oligarki Ekonomi dalam mendisain pemimpin nasional.
Karena itu, LaNyalla menawarkan Peta Jalan agar Indonesia kembali kepada Demokrasi Pancasila.
Demokrasi yang sesuai dengan karakter dan watak bangsa dengan ideologi Pancasila.
"Kita sebenarnya sudah punya sistem sendiri, yaitu Demokrasi Pancasila. Tetapi kita tengelamkan dan kita copy paste sistem demokrasi liberal yang diterapkan negara-negara di barat. Akibatnya justru kita tidak baik-baik saja," tandasnya.
Padahal, lanjut LaNyalla, yang perlu dilakukan bangsa ini hanya menyempurnakan Demokrasi Pancasila yang sudah kita miliki dengan adendum.[br]
Agar praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru tidak terulang.
"Tetapi sekarang kita terjebak dalam demokrasi prosedural saja. Tetapi tidak dalam kualitas. Karena fakta masih terjadi kecurangan Pemilu maupun Pilkada di sana-sini. Bahkan ada yang terstruktur, massif dan sistematis," tukasnya.
Diberitakan sebelumnya Menko Polhukam sekaligus Ketua Dewan Pakar KAHMI Mahfud MD mengutip pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa untuk maju sebagai calon kepala daerah tak sekadar butuh modal pintar, tapi butuh uang yang fantastis. Bila tak punya uang, katanya, maka sulit untuk terpilih.
"Kata Pak Bahlil tadi, coba kamu pintar tapi enggak punya uang, enggak bisa kepilih. Itu kata pak Bahlil tadi. Itulah demokrasi jual beli," kata Mahfud.
Dan hasil simulasi saya dengan anak-anak LSM, lanjutnya, kalau hitung-hitungan KPK, 84 persen kepala daerah terpilih karena cukong. "Itu angka dari KPK. Jadi demokrasi kita tidak sehat," pungkas Mahfud. (detikcom/a)
