Proyek Multiyears Rp2,7 Triliun di Bahpasunsang Simalungun Dinilai Belum Tuntas, Material Base Terbawa Arus Air

Simalungun (harianSIB.com)

Sejumlah warga menilai pengerjaan proyek multiyears senilai Rp2,7 triliun pada pembangunan jalan provinsi jurusan Sondiraya-Sindaraya di Dusun Bahpasunsang, Desa Siporkas, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, belum tuntas.

Pasalnya, sepanjang kurang lebih 1 Km badan jalan yang sudah sempat dilapisi material base tak kunjung diaspal hotmix. Bahkan, pengerjaan proyek tersebut telah berhenti sejak Desember 2023 lalu.

"Pengerjaannya gantung. Sebagian besar material base sudah hanyut terbawa arus air hujan," kata Perik Saragih, tokoh masyarakat Bahpasunsang, Kamis (2/5/2024).

Menurut dia, panjang jalan yang sudah diaspal hotmix paket multiyears kurang lebih 3 Km. Sedangkan, badan jalan yang telah sempat dilapisi material base sekira 1 Km.

Sementara itu, kondisi jalan Bahpasunsang menuju Sindaraya masih rusak parah sepanjang kurang lebih 15 Km.

"Ini yang kita pertanyakan, untuk apa dilapisi base, tapi tidak jadi dihotmix. Para pekerja sudah tidak bekerja lagi di lokasi sejak Desember 2023 yang lalu," urainya.

Perik bahkan menyatakan tidak pernah melihat plang proyek di lokasi selama berlangsungnya proses pengerjaannya. Hal ini menimbulkan kecurigaan karena tidak mengetahui nilai anggaran, panjang proyek serta nama penyedia jasa.

Kepala UPTD PUPR Siantar Dinas PUPR Provinsi Sumut, Syarifuddin Lubis dikonfirmasi harianSIB.com melalui WhatsApps, Kamis (2/5/2024) petang, tak kunjung berhasil. Nada dering tersambung, namun tidak diangkat. Isi WhatsApps pun tidak dibalas.
Wartawan kemudian mendatangi Kantor UPTD PUPR di Jalan Ade Irma Suryani No 2 Pematangsiantar, Jumat (3/5/2024), untuk mendapatkan konfirmasi. Namun, Syarifuddin tidak ditemukan di kantornya.

Kantor UPTD PUPR di Jalan Ade Irma Suryani No 2 Pematangsiantar, Jumat (3/5/2024). (Foto: harianSIB.com/Jheslin M Girsang)

Menurut informasi dari sejumlah pegawai di kantor tersebut, Syarifuddin Lubis sedang berada di Medan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kalangan DPRD Sumut mempertanyakan Dinas PUPR Sumut terkait kelanjutan pekerjaan proyek perbaikan jalan dan jembatan di Sumut berbiaya Rp2,7 triliun, yang dikerjakan secara multiyears, karena sejak akhir 2023 hingga saat ini kegiatan proyek di lapangan "vakum" alias tidak ada aktivitas.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Sumut Frans Dante Ginting dan Poaradda Nababan kepada wartawan, Sabtu (27/4), melalui telepon di Medan, setelah menerima keluhan masyarakat terkait tidak adanya aktivitas kegiatan pembangunan paket proyek multiyears yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Sumut.

"Berdasarkan pengaduan masyarakat ke lembaga legislatif, proyek kebanggaan Pemprov Sumut ini sudah berhenti dikerjakan terhitung sejak 31 Desember 2023 dan hingga sekarang belum ada tanda-tanda dimulai dikerjakan," tandas Frans Dante Ginting.

Berkaitan dengan itu, politisi Partai Golkar ini meminta Dinas PUPR Sumut menjelaskan ke publik, apakah benar proyek multiyears ini dihentikan pekerjaannya pasca berakhirnya kontrak 31 Desember 2023 atau diperpanjang selama 210 hari, tapi belum dimulai pekerjaannya.

"Karena akibat lambannya progres proyek multiyears ini, masyarakat merasa dirugikan serta sangat berpengaruh negatif bagi pelaksanaan anggaran yang seolah-olah Dinas PUPR Sumut tidak mampu menyerap anggaran," tegas Frans Dante.

Bahkan Poaradda Nababan secara tegas mengatakan, jika proyek tersebut benar-benar dihentikan pekerjaannya, akan menimbulkan kekecewaan besar dari masyarakat, karena tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang sudah ditargetkan selesai akhir Desember 2023.

"Dalam kasus ini Dinas PUPR Sumut harus transparan, apa sebenarnya terjadi, sehingga proyek multiyears vakum kegiatannya. Apakah dikarenakan kontraktor tidak menepati janji penyelesaiannya sesuai jadwal yang sudah ditanda-tangani, atau memang tidak ada anggaran Pemprov Sumut melanjutkannya," tandas Poaradda.

Poaradda bahkan mengingatkan semua pihak agar benar-benar serius melanjutkan pekerjaan proyek multiyears ini, jangan sampai dipolitisir demi tujuan politik tertentu, apalagi dikait-kaitkan dengan Pilgub Sumut yang akan berlangsung secara serentak 27 Nopember 2024. (*)