Hashim: Realokasi dari Program Konyol

Jakarta(harianSIB.com)

Pemerintah telah melakukan efisiensi besar-besaran hingga menghasilkan penghematan Rp 306 triliun atau sekitar US$ 20 miliar. Efisiensi ini merupakan upaya merelokasi uang negara yang semula mendanai program-program yang tidak diperlukan.

Adapun efisiensi tersebut dilakukan berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menjelaskan, langkah efisiensi ini bukanlah pengurangan, melainkan realokasi anggaran. Menurut dia, sebelumnya anggaran tersebut dipergunakan untuk program yang tidak terlalu dibutuhkan.

"Itu bukan pengurangan, itu tidak berarti bahwa anggaran dikurangi. Itu ada realokasi, dari program-program yang dinilai tidak perlu, yang dulu saya bilang (program) konyol," kata Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, ditulis Kamis (27/2) seperti yang diberitakan Harian SIB.

Menurutnya, langkah relokasi ini menjadi salah satu solusi dalam mengantisipasi kebocoran pada APBN. Kini, anggaran-anggaran tersebut dialokasikan ke program yang lebih bermanfaat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah sendiri sebelumnya telah menetapkan anggaran untuk MBG di tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun. Hashim mengatakan, akan ada alokasi tambahan sebesar Rp 100 triliun untuk menggenjot program tersebut beberapa waktu ke depan.

"Kita tambah lagi dari Rp 171 triliun, menambah lagi bahkan sampai bisa ratusan triliun lebih. Ini akan menambah pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak salah, saya dapat angka-angka dari kawan-kawan di Bappenas, bisa sampai 1,99%. Itu hanya dari MBG," kata dia.

Di sisi lain, Hashim juga mengungkapkan rencana Prabowo untuk melakukan efisiensi anggaran US$ 20 miliar setiap tahun. Dengan demikian, apabila diasumsikan efisiensi dilakukan dalam 5 tahun kepemimpinan Prabowo, maka akan dihasilkan efisiensi sebesar US$ 100 miliar.

"Tahun depan Pak Prabowo dan pemerintah optimis ada tambahan US$ 20 miliar lagi. Dan US$ 20 miliar setiap tahun. Kenapa? Karena APBN kita tetap akan bertumbuh. Tapi kebocoran-kebocoran, lemak-lemak, fat-fat, program konyol, itu tetap akan dihapuskan. Jadi US$ 20 miliar ini setiap tahun," ujarnya.

Selain itu, menurutnya apabila dana efisiensi ini bisa dikelola di dalam Danantara untuk diinvestasikan, menurut Hashim, dapat berkembang hingga 3-4 kali lipat. Bahkan Indonesia bisa saja menghasilkan lebih dari US$ 100 miliar dalam satu tahun.

"Danantara co-invest 50% dengan asing. US$ 20 miliar plus (dari asing) US$ 20 miliar, itu US$ 40 miliar dolar kan? Itu ekuitas, kita. Dan kemudian kita leverage 3 kali, 4 kali. Mungkin negara bisa lebih, kalau swasta kan nggak bisa. Artinya proyek, US$ 40 miliar dolar ekuitas, dikali 3-4. Itu US$ 160 miliar dolar satu tahun," terangnya.

Mustahil Bisa Melangkah Jauh

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pemateri dalam retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Momen Luhut menjadi pemateri di retret kepala daerah itu diunggah di Instagram pribadinya, Kamis (27/2).

Dia mengatakan saat ini inefisiensi ekonomi masih menjadi persoalan. Dia menyoroti masalah perencanaan yang kurang dan ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

"Inefisiensi ekonomi masih menjadi persoalan mendasar: perencanaan yang kurang matang, ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah, serta kurangnya akurasi data," katanya.

Mantan Menko Marves ini pun mendorong kepala daerah berkolaborasi dengan BPKP. Tujuannya transparansi dan efisiensi anggaran.

"Karena itulah saya mendorong para kepala daerah untuk berkolaborasi dengan BPKP dalam mengaudit anggaran daerah mereka. Tanpa transparansi dan efisiensi, mustahil kita bisa melangkah lebih jauh," imbuhnya.

Dia kemudian menyoroti perang dagang global yang dinilainya membuka peluang besar bagi Indonesia. Dia juga mengatakan tarif tinggi yang dikenakan AS kepada China dan Vietnam mendorong industri padat karya untuk mencari lokasi baru.

"Indonesia berpotensi menjadi tujuan relokasi, tetapi hanya jika kita mampu memberikan kepastian regulasi tenaga kerja dan kemudahan perizinan," katanya.
Luhut mengatakan pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Dia pun meminta seluruh kepala daerah memperbaiki tata kelola dan membangun iklim investasi.

"Saya tegaskan pula bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Sektor swasta adalah mitra utama dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Maka, memperbaiki tata kelola dan membangun iklim investasi yang kondusif harus menjadi prioritas bersama," ucapnya.

Terakhir, dia berharap retret kepala daerah ini bisa bermanfaat ke depannya. Dia mengajak kepala daerah mengabdi kepada rakyat dan bekerja cerdas demi kesejahteraan rakyat.

"Seluruh langkah strategis yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam upaya mengkonsolidasikan pemerintah daerah melalui program retret ini, saya harap mampu memunculkan sikap tanggap, tanggon, dan trengginas dalam diri mereka. Yang tecermin dalam aksi cepat merespons tantangan, teguh pada prinsip, dan cekatan dalam eksekusi. Mari kita mengabdi kepada rakyat dengan bekerja lebih cerdas, efisien, dan berani dalam mengambil keputusan demi Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan," pungkasnya. (**)