Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK Terkait Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3

Jakarta(harianSIB.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) yang mengamankan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel "Noel" Ebenezer. Operasi yang digelar sejak Rabu (20/8/2025) malam hingga Kamis (21/8/2025) dini hari ini terkait dengan dugaan tindak pidana pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi perusahaan.

Dalam operasi senyap yang dilakukan di beberapa titik di Jakarta tersebut, tim penindakan KPK tidak hanya mengamankan Noel. Sebanyak 10 orang lainnya, yang terdiri dari pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), perwakilan perusahaan swasta, dan pihak perantara, turut diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dari lokasi penangkapan, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah serta sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses sertifikasi K3.

Menurut informasi awal, konstruksi kasus ini berpusat pada adanya praktik pemerasan dalam penerbitan sertifikat K3. Modus yang diduga digunakan adalah pengenaan biaya di luar ketentuan resmi kepada perusahaan-perusahaan yang mengajukan permohonan. Biaya ilegal ini disebut-sebut menjadi pelicin untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat.

Lebih jauh, KPK juga tengah mendalami kemungkinan adanya keterkaitan kasus ini dengan penyelidikan dugaan korupsi dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang sebelumnya telah ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut.

Sesuai prosedur hukum yang berlaku, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 orang lainnya. Batas waktu ini akan berakhir pada Jumat (22/8/2025) sore, di mana KPK akan memutuskan apakah status mereka akan dinaikkan menjadi tersangka atau masih sebagai saksi. Saat ini, seluruh pihak yang diamankan sedang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

Penangkapan Immanuel Ebenezer, seorang mantan aktivis dan politisi ini, menjadi pukulan telak bagi Kementerian Ketenagakerjaan. Hingga berita ini diturunkan, pihak Kemnaker belum memberikan pernyataan resmi, namun Menteri Tenaga Kerja dikabarkan tengah menggelar rapat darurat untuk merespons situasi ini.

Menurut pandangan akademisi, OTT masih menjadi alat yang efektif untuk membongkar praktik korupsi dan mengamankan bukti secara langsung. Namun, kasus ini kembali menyoroti pentingnya penguatan sistem pencegahan, terutama di sektor-sektor yang rentan terhadap penyelewengan wewenang seperti perizinan dan sertifikasi.

Masyarakat kini menantikan transparansi penuh dari KPK. Lembaga antirasuah dijadwalkan akan menggelar konferensi pers dalam waktu dekat untuk mengumumkan secara resmi status hukum para pihak yang diamankan serta detail lebih lanjut mengenai kasus ini. Publik diimbau untuk tidak berspekulasi dan menunggu informasi resmi yang akan disampaikan langsung oleh KPK.(**)