Di Tengah Kepungan Demonstrasi, Anggota Komisi XI DPR Asyik Kunjungan Kerja ke Australia, Publik Murka

Jakarta(harianSIB.com)

Ironi menyelimuti gedung parlemen. Di saat ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat mengepung Gedung DPR RI untuk menuntut keadilan, sejumlah anggota Komisi XI DPR RI justru melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Australia. Kabar ini sontak memicu kemarahan publik setelah jadwal perjalanan yang diduga menyertakan agenda wisata beredar luas di media sosial, Sabtu (30/8/2025).

Kunjungan kerja yang berlangsung dari 26 Agustus hingga 1 September 2025 ini menjadi sorotan tajam setelah akun X @tanyarlfes mengunggah dokumen perjalanan delegasi pada Sabtu (30/8/2025). Situasi menjadi semakin panas karena kunker ini berlangsung tepat di tengah puncak gelombang demonstrasi yang dipicu oleh tewasnya seorang pengendara ojek online akibat ditabrak oleh oknum aparat.

Dalam jadwal yang viral, selain agenda pertemuan formal, tercantum pula kegiatan rekreasi seperti tur ke Blue Mountain, menikmati Sydney Marathon, dan selebrasi di pusat kota Sydney. Unggahan ini dengan cepat menyebar, salah satunya dibagikan oleh akun pegiat media sosial @rocky_gerung_ yang menulis, "Sementara gedung DPR didemo, mereka malah menikmati marathon di Australia."

Bantahan Ketua Komisi XI

Menanggapi tudingan tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, memberikan klarifikasi. Ia membantah keras adanya agenda wisata dalam kunjungan kerja tersebut. Menurutnya, kunker ini telah direncanakan jauh sebelum aksi demonstrasi merebak dan memiliki tujuan strategis, yaitu membahas Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

"Kunjungan ini krusial untuk mendapatkan masukan dari Australian National Audit Office (ANAO) dan Reserve Bank of Australia (RBA) terkait sistem pembayaran lintas batas dan integrasi QRIS. Target kami adalah mengesahkan RUU ini sebelum 8 September 2025," tegas Misbakhun.

Delegasi ini, lanjutnya, didampingi oleh perwakilan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, BPK, serta bank BUMN seperti BNI dan BTN. Terkait namanya yang terdaftar sebagai peserta Sydney Marathon, Misbakhun mengaku sering mendaftar namun tidak selalu hadir. "Pendaftaran untuk marathon itu harus setahun sebelumnya, dan saya sering tidak bisa ikut meski sudah terdaftar," kilahnya.

Pihak DPR juga berusaha meredam kontroversi dengan menyatakan bahwa itinerary yang menyertakan jadwal wisata tersebut bukan berasal dari sekretariat resmi, melainkan dari pihak agen perjalanan.