Warga Sumut Mengadu ke PDIP: Lahan Dirampas dan Dipukuli Pasukan Bertameng

Simalungun(harianSIB.com)

Masyarakat Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun bentrok dengan pihak PT Toba Pulp Lestari (TPL) baru-baru ini. Bentrok terjadi akibat sengketa lahan.

Insiden itu menimbulkan korban luka-luka, baik dari masyarakat maupun dari pihak TPL. Atas kejadian itu, kedua belah pihak membuat laporan pengaduan ke polisi.

Baca Juga:

• Polres Simalungun Netral Terkait Bentrok PT TPL dengan Masyarakat

Terkait hal ini, Polres Simalungun bersikap netral dalam menangani laporan kedua belah pihak. Polres akan bertindak tegas bagi siapa pun yang bersalah tanpa memihak salah satu pihak.

"Jaga keamanan dan ketertiban bersama, Polres Simalungun bersikap netral. Semua laporan polisi yang sudah kami terima sudah dilakukan penyelidikan dan penyidikan," ucap Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang baru-baru ini.

Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang

Kapolres mengimbau kepada dua belah pihak antara PT TPL dan masyarakat untuk saling menjaga diri, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang berpotensi menjadi tindak pidana baru.

"Sampaikan semua informasi kepada pihak kepolisian, agar proses penyelidikan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur, yang bersalah tetap akan diproses secara profesional," ungkapnya.

Untuk memastikan keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, sebutnya, Polres Simalungun menggelar kegiatan patroli di lokasi sengketa dengan status siaga di Mako Polsek Sidamanik.

Sebagai antisipasi situasi kontinjensi, Polres Simalungun juga mendapat dukungan personel Brimob Polda Sumatera Utara sebanyak 1 SSK yang disiagakan di Mako Polsek Parapat.

Demikian juga dikatakan Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba, Senin (29/9). Terkait bentrok warga dengan PT TPL, kedua belah pihak saling melapor ke Polres Simalungun.

"Yang dilaporkan terkait korban bentrok tersebut. Semua barang bukti sudah ditarik ke Polres Simalungun. Saat ini sedang dalam proses penyelidikan. Polres Simalungun akan netral dan profesional dalam menangani kasus ini," ujarnya.

Ditambahkan Verry, sampai sejauh belum ada yang ditetapkan tersangka, masih tahap penyelidikan dengan memanggil para saksi-saksi untuk dimintai keterangan.

Sebelumnya, masyarakat Desa Sihaporas bentrok dengan petugas TPL, Senin (22/9). Bentrok terjadi akibat sengketa lahan.

TPL mengklaim lahan yang bersengketa itu merupakan wilayah konsesi yang akan mereka tanami pohon eucalyptus. Sementara penduduk setempat mengklaim lahan itu merupakan milik masyarakat adat.

Akibat hal tersebut, bentrok antara masyarakat dengan pihak TPL pun pecah. Puluhan orang dikabarkan luka-luka, baik dari masyarakat maupun dari pihak TPL.

MENGADU

Sementara di Jakarta, Fraksi PDI-P menerima audiensi sejumlah elemen masyarakat dari Desa (Nagori) Sihaporas dan Parbuluan Kabupaten Dairi, Sumatera Utara (Sumut).

Audiensi ini terkait persoalan konflik lahan dan dugaan perusakan lingkungan oleh dua perusahaan.

Audiensi digelar di Ruang Fraksi PDIP DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/9).

Baca Juga:

• Tim Terpadu Paluta Rekomendasikan Penghentian Operasional PT TPL

Anggota Fraksi PDIP dari Daerah Pemilihan Sumut III Bane Raja Manalu menegaskan, persoalan yang disampaikan warga terkait dugaan perampasan tanah dan kerusakan lingkungan harus menjadi perhatian serius.

"Mereka ini tercabut dari sumber mata pencarian. Ada ibu-ibu yang saya temui langsung, badannya lebam-lebam kena pukul. Motivasi mereka bukan untuk kaya raya, tetapi untuk hidup di atas tanah yang mereka miliki turun-temurun," ujar Bane usai audiensi.

Dia juga menyinggung pengamanan pihak perusahaan yang diduga terlibat.

Sebab, pengamanannya disebut memiliki perlengkapan mirip aparat.

"Saya pertama kali melihat videonya, saya kira polisi. Tapi ternyata pihak keamanan perusahaan datang lengkap dengan tameng pengaman. Artinya, mereka sejak awal punya intensi berbeda," katanya.

Bane menegaskan, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Aduan yang masuk ini, kata dia, akan ditindaklanjuti. Ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan keluhan.

"Fraksi PDIP memang ditugaskan untuk setiap hari menerima aduan masyarakat. Entah dari manapun itu, kewajiban kami adalah mendengar dan menindaklanjutinya secara politik. Jadi jangan ragu, kami akan terus perjuangkan keluhan bapak-ibu semua di DPR," tegasnya.

SOROTI

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XII DPR Donny Maryadi Oekon menyoroti persoalan perizinan dan amdal salah satu perusahaan yang dilaporkan warga Sumut.

"Menurut yang dilaporkan ke kita, masalah izin tidak jelas, kemudian amdal tidak jelas. Kalau memang betul tidak ada amdalnya, ya memang itu harus kita segel, harus kita tutup. Bukan mencabut izin, karena memang kalau tidak ada amdal, izinnya tidak keluar," jelasnya.

Dia memastikan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui komisi dan kementerian terkait.

Menurutnya, sikap Fraksi PDI-P menentang segala aktivitas perusakan lingkungan.

"Ini memang masalah lintas sektor, dan hari ini begitu masuk, ini menjadi kewajiban kita untuk memperjuangkan," ujar Donny.

UNGKAP

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Lamtoras Sihaporas Mangitua Ambarita dan Ketua Aliansi Petani untuk Keadilan (APUK) Pangihutan Sijabat mengungkap keluhan yang diadukannya.

Mangitua, selaku perwakilan masyarakat Sihaporas, mengaku warganya telah berulang kali berhadapan dengan aparat dan pihak perusahaan sejak 2003.

Baca Juga:

• Seorang Warga Purwodadi Ditangkap Polisi Terkait Narkoba

"Kami sudah ratusan tahun di sana. Kenapa dikasih lagi ke TPL? Maunya negara punya sikap yang adil. Kami akan terus berjuang, karena itu tanah kami," tegasnya.

Kemudian, Pangihutan Sijabat turut menyampaikan keluhan serupa.

Pangihutan menyebut pihaknya pernah menyampaikan keluhan-keluhan terkait pengerusakan lingkungan dan konflik lahan ini kepada Kementerian Lingkungan Hidup.

"Kami sudah membuat permohonan agar disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kami berharap pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat yang sepakat menjaga kelestarian alam dan Danau Toba," ujarnya. (**)

Polres Simalungun Netral Terkait Bentrok PT TPL dengan Masyarakat

Tim Terpadu Paluta Rekomendasikan Penghentian Operasional PT TPL

Negara Tidak Boleh Bersembunyi di Balik Alasan Investasi

Agar Ditindaklanjuti Sesuai Hukum, TPL Laporkan Aksi Anarkis di Sektor Aek Nauli Kepada Pihak Berwenang

Tak Diterima di Kantor Gubernur, Ratusan Petani Sumut Lanjutkan Aksi ke DPRD

Pasca Konflik Fisik, Pemkab Simalungun Fasilitasi Pertemuan PT TPL dan Masyarakat Lamtoras Sihaporas