Warga Sumut Mengadu ke PDIP: Lahan Dirampas dan Dipukuli Pasukan Bertameng

MENGADU

Sementara di Jakarta, Fraksi PDI-P menerima audiensi sejumlah elemen masyarakat dari Desa (Nagori) Sihaporas dan Parbuluan Kabupaten Dairi, Sumatera Utara (Sumut).

Audiensi ini terkait persoalan konflik lahan dan dugaan perusakan lingkungan oleh dua perusahaan.

Audiensi digelar di Ruang Fraksi PDIP DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/9).

Baca Juga:

• Tim Terpadu Paluta Rekomendasikan Penghentian Operasional PT TPL

Anggota Fraksi PDIP dari Daerah Pemilihan Sumut III Bane Raja Manalu menegaskan, persoalan yang disampaikan warga terkait dugaan perampasan tanah dan kerusakan lingkungan harus menjadi perhatian serius.

"Mereka ini tercabut dari sumber mata pencarian. Ada ibu-ibu yang saya temui langsung, badannya lebam-lebam kena pukul. Motivasi mereka bukan untuk kaya raya, tetapi untuk hidup di atas tanah yang mereka miliki turun-temurun," ujar Bane usai audiensi.

Dia juga menyinggung pengamanan pihak perusahaan yang diduga terlibat.

Sebab, pengamanannya disebut memiliki perlengkapan mirip aparat.

"Saya pertama kali melihat videonya, saya kira polisi. Tapi ternyata pihak keamanan perusahaan datang lengkap dengan tameng pengaman. Artinya, mereka sejak awal punya intensi berbeda," katanya.

Bane menegaskan, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Aduan yang masuk ini, kata dia, akan ditindaklanjuti. Ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan keluhan.

"Fraksi PDIP memang ditugaskan untuk setiap hari menerima aduan masyarakat. Entah dari manapun itu, kewajiban kami adalah mendengar dan menindaklanjutinya secara politik. Jadi jangan ragu, kami akan terus perjuangkan keluhan bapak-ibu semua di DPR," tegasnya.

SOROTI

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XII DPR Donny Maryadi Oekon menyoroti persoalan perizinan dan amdal salah satu perusahaan yang dilaporkan warga Sumut.

"Menurut yang dilaporkan ke kita, masalah izin tidak jelas, kemudian amdal tidak jelas. Kalau memang betul tidak ada amdalnya, ya memang itu harus kita segel, harus kita tutup. Bukan mencabut izin, karena memang kalau tidak ada amdal, izinnya tidak keluar," jelasnya.

Dia memastikan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui komisi dan kementerian terkait.

Menurutnya, sikap Fraksi PDI-P menentang segala aktivitas perusakan lingkungan.

"Ini memang masalah lintas sektor, dan hari ini begitu masuk, ini menjadi kewajiban kita untuk memperjuangkan," ujar Donny.

Polres Simalungun Netral Terkait Bentrok PT TPL dengan Masyarakat

Tim Terpadu Paluta Rekomendasikan Penghentian Operasional PT TPL

Negara Tidak Boleh Bersembunyi di Balik Alasan Investasi

Agar Ditindaklanjuti Sesuai Hukum, TPL Laporkan Aksi Anarkis di Sektor Aek Nauli Kepada Pihak Berwenang

Tak Diterima di Kantor Gubernur, Ratusan Petani Sumut Lanjutkan Aksi ke DPRD

Pasca Konflik Fisik, Pemkab Simalungun Fasilitasi Pertemuan PT TPL dan Masyarakat Lamtoras Sihaporas