Konflik PT TPL Dibawa ke Pansus Agraria

Jakarta(harianSIB.com)

Komisi XIII DPR RI sepakat untuk membawa kasus konflik antara masyarakat adat di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut) dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) ke Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria DPR.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menjelaskan, kesepakatan itu diambil setelah jajaran Komisi XIII mengunjungi Sumut dan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama perwakilan masyarakat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga manajemen PT TPL.

"Hasil RDPU Komisi XIII kemarin di Medan, rekomendasinya Komisi XIIIakan membawa kasus konflik TPL vs rakyat kawasan Danau Toba ke Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang sudah dibentuk DPR," kata Sugiat dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10).

Sugiat menyebutkan, Komisi XIII juga mendorong agar penyelesaian konflik agraria di kawasan Danau Toba dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Salah satu langkah yang direkomendasikan ialah pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) lintas lembaga untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM dalam konflik tersebut.

"TGPF dipimpin langsung Kementerian Hukum RI yang melakukan koordinasi bersama Komnas HAM, LPSK, dan aparat penegak hukum," ujar legislator Fraksi Partai Gerindra itu.

Menurut Sugiat, tim tersebut akan bertugas memverifikasi dugaan pelanggaran HAM yang dinilai bersifat struktural dan sistematis dalam pelaksanaan konsesi PT TPL.

Selain itu, lanjut Sugiat, Komisi XIII juga mengingatkan seluruh pihak, khususnya aparat kepolisian dan pemerintah daerah, untuk mengedepankan penyelesaian sengketa dengan pendekatan HAM.

"Komisi XIII menekankan pentingnya pembukaan kembali akses jalan yang ditutup di area konsesi PT TPL untuk menjamin hak masyarakat atas pendidikan, layanan kesehatan, dan penghidupan yang layak," kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumut itu.

Sugiat menegaskan, DPR RI akan terus mengawal penyelesaian konflik agraria di kawasan Danau Toba hingga tuntas.

"Komisi XIII akan mengawal penyelesaian kasus ini hingga ke tingkat nasional melalui Panitia Khusus (Pansus) Agraria. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara bagi rakyat di Danau Toba," ujar Sugiat.

Bentrok

Diberitakan sebelumnya, bentrokan antara pekerja PT Toba Pulp Lestari dan masyarakat adat Sihaporas terjadi di Buttu Pengaturan, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Senin (22/9).

Merespons kejadian tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menilai perlu ada upaya damai antara kedua pihak.

"Nah ini, kita ingin yang pasti kedua belah pihak ada perdamaian masalah bentroknya," kata Bobby kepada wartawan di Medan, Senin (29/9).

Namun, Bobby juga menyoroti sulitnya koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan tersebut. "Ini yang mengeluh bukan hanya masyarakat saja, kami juga izin menggunakan pembangunan jalan, emang TPL agak sulit. Kita kemarin agak tertunda juga pembangunan jalan," ujarnya.

Menurut Bobby, keluhan masyarakat dan pemerintah daerah telah disampaikan kepada kementerian terkait, dan saat ini Pemprov Sumut masih menunggu tanggapan.

Sementara itu, Perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak Hengky Manalu mengatakan, bentrokan dipicu oleh upaya perusahaan melakukan tanam paksa di tanah adat Sihaporas.

"Pemicunya perusahaan mau melakukan tanam paksa di tanah adat Sihaporas. Warga melarang dan mencoba negosiasi, tetapi langsung diserang para pekerja PT TPL," kata Hengky.

AMAN mencatat, sedikitnya 33 warga mengalami luka, terdiri dari 15 pria dan 18 perempuan.

Dari jumlah itu, 10 orang mengalami luka di bagian kepala, mulut, serta lebam di badan.

Selain itu, dilaporkan pula kerusakan rumah, gubuk, sepeda motor, dan mobil pick-up.

Sementara itu, Corporate Communication Head PT TPL Salomo Sitohang dalam keterangan tertulis menyampaikan, bentrokan terjadi saat pihaknya hendak melakukan aktivitas operasional di area konsesi.

"Ketika pekerja menuju lokasi pemanenan dan penanaman eukaliptus, sekelompok orang mengadang dan melakukan pelemparan batu serta memblokir jalan dengan kayu gelondongan," kata Salomo.

Ia menyebut, akibat insiden tersebut, enam pekerja TPL luka-luka dan dua unit mobil operasional dibakar.

"Seluruh korban luka telah dibawa ke RSUD Parapat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Perusahaan juga telah melaporkan peristiwa ini kepada pihak berwenang," ujarnya.

Salomo menambahkan, TPL menjalankan kegiatan penanaman, perawatan, dan pemanenan di areal konsesi sesuai Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

"TPL juga berkomitmen untuk selalu mengedepankan dialog terbuka dan solusi damai dalam menghadapi setiap tantangan sosial, dengan mengutamakan kepentingan bersama serta menghindari tindakan yang merugikan pihak mana pun," kata dia. (Kompas/d)