Ribuan Orang Geruduk Kantor Gubsu

Medan(harianSIB.com)

Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis menggelar aksi besar di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (10/11).

Aksi penggerudukan yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan itu diwarnai dengan doa lintas agama, orasi, hingga ketegangan saat massa mendesak bertemu langsung dengan Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan doa bersama yang dipimpin tokoh Katolik dan Islam sebagai wujud persatuan lintas iman untuk memperjuangkan keadilan ekologis dan hak-hak masyarakat adat. Para peserta membentangkan spanduk dan poster bertuliskan seruan "Tutup PT TPL" serta "Selamatkan Tanah Adat", diiringi nyanyian lagu daerah seperti O Tano Batak dan Sitalasari yang menggugah semangat perjuangan.

Dalam orasinya, para tokoh masyarakat adat dari berbagai daerah di Sumut, termasuk Ibu Pasaribu dari Sihaporas dan O Simanjuntak dari Tapanuli Selatan, menyampaikan penderitaan yang mereka alami akibat keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Mereka menuding perusahaan itu telah merampas lahan adat, merusak lingkungan, dan menyebabkan kriminalisasi terhadap warga yang melakukan perlawanan.

Baca Juga:

• Aksi Unras Damai Tutup TPL Berjalan Lancar, Kapolrestabes Medan Apresiasi Aparat dan Masyarakat

"Kami sudah lama ditindas. Tanah kami dirampas, kami hanya ingin hidup layak dan menyekolahkan anak-anak kami. Tapi perusahaan dan aparat seolah menutup mata," ujar Ibu Pasaribu dengan nada emosional.

Dukungan juga datang dari kalangan mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan. Mereka menegaskan, solidaritas terhadap perjuangan masyarakat adat serta menuntut agar Gubernur Sumut segera merekomendasikan penutupan PT TPL.

"Kami datang bukan untuk membuat kekacauan, tapi untuk menagih keadilan. Jika pemerintah tidak berpihak, kami akan terus berjuang," seru salah satu perwakilan mahasiswa dalam orasinya.

KECEWA

Massa juga menuntut agar Gubsu Bobby Nasution merekomendasikan PT TPL ditutup.

"Kami melawan, kami menolak kehadirannya (PT TPL) di Tapanuli Raya, kami berharap tidak ada lagi air mata yang dijatuhkan oleh ibu-ibu, tidak ada lagi anak-anak yang menangis karena trauma, tidak ada lagi orang yang mengalami ketidaknyamanan di rumahnya sendiri, di ladang nya, di tanah leluhurnya karena gebukan, karena pukulan, karena intimidasi dari PT Toba Pulp Lestari," kata Ketua Sekber Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumut Pastor Walden Sitanggang.

Walden mengaku kecewa dengan adanya pernyataan Gubsu Bobby Nasution soal PT TPL tidak boleh diganggu karena memiliki alas hak. Padahal menurut Walden, TPL sudah merampas hak rakyat hingga merusak alam.

"Akhir-akhir ini kita menyayangkan karena Bobby mengatakan 'TPL jangan dihalang-halangi karena memiliki hak alas', itu benar di satu sisi, tapi TPL tidak diizinkan untuk merampas hak rakyat, TPL tidak diizinkan untuk merusak alam, mereka diizinkan untuk mengelola hutan dan kita tahu untuk mengelola hutan ada tahapan-tahapan ada norma-norma untuk tetap menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati," ucapnya.

Pimpinan Aksi, Rokki Pasaribu menyebutkan, jika kekerasan terhadap rakyat yang dilakukan PT TPL sudah berulang selama puluhan tahun. Sehingga solusi agar PT TPL tidak beroperasi lagi menjadi pilihan.

"Kekerasan yang diperlihatkan TPL belakangan ini adalah kekerasan yang berulang sebenarnya dan ini sudah berlangsung puluhan tahun, sehingga kita berkesimpulan tidak ada solusi lain selain perusahaan ini harus hengkang," sebut Rokki Pasaribu.

Rokki menjelaskan, jika mereka menuntut agar Bobby merekomendasikan kepada Kementerian Kehutanan ubah mencabut izin PT TPL. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga diminta untuk mencabut izin operasional PT TPL.

"Nggak muluk-muluk, sesuai dengan kewenangannya, Gubernur mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan tuntutan ini sebenarnya, mempertimbangkan segala peristiwa yang terjadi di kawasan Danau Toba dan Tapanuli Raya semestinya Bobby Nasution merekomendasikan kepada Kementerian Kehutanan segera mencabut izin konsensinya ini dan kepada Presiden supaya mencabut izin operasional PT TPL itu tuntutan kita hari ini," tuturnya.

Geram

Massa aksi juga geram karena Bobby Nasution tak kunjung keluar dari Kantor Gubernur Sumut. Mereka meneriakkan nama Bobby sambil mendekati gerbang kantor Pemprov Sumut.

"Pak Bobby harus hadir, kami udah cukup lama menunggu. Jangan pas pesta demokrasi dia turun. Ini rakyatnya datang mau sampaikan aspirasi," teriak orator demo.

Lebih dari 3 jam melakukan aksi, ribuan massa geram lantaran Gubsu Bobby tak kunjung datang. Mereka juga tak ingin ada perwakilan selain Bobby Nasution.

"Kalau sampai tidak datang si Bobby, kami akan bertahan," kata seorang orator.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Janji Sampaikan Tuntutan Sekber Oikumenis ke Gubernur, Siap Fasilitasi Kunjungan ke Sihaporas

Tolak Ditemui Wagubsu

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Surya menemui massa aksi soal tuntutan tutup TPL. Namun massa aksi menolak Surya dan meminta agar Bobby Nasution langsung menemui mereka.

Pantauan di lokasi, Surya menemui massa aksi bersama Pj Sekda Sumut Sulaiman Harahap. Surya mengatakan, jika Bobby sedang berada di Jakarta.

"Saya sampaikan bahwa Bapak Gubernur Sumatera Utara Bapak Bobby Afif Nasution sedang berada di istana dalam rangka Hari Pahlawan, beliau mendampingi keluarga dari Sumatera Utara yang mendapat gelar pahlawan," kata Surya.

Surya menegaskan jika Bobby akan di Jakarta satu harian karena ada ramah tamah dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia kemudian berjanji akan menjadwalkan pertemuan massa aksi dengan Bobby Nasution.

"Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya tadi diamanahkan oleh Bapak Gubernur 'tolong Pak Surya terima masyarakat yang akan menyampaikan tuntutannya', untuk jumpa dengan Bapak Gubernur bisa kita jadwalkan kembali," ucapnya.

Namun massa aksi menolak tawaran soal penjadwalan pertemuan dengan Bobby. Mereka mendesak agar Surya menghubungi Bobby dan meminta pernyataan sikapnya soal tuntutan tutup PT TPL hari itu juga.

"Sekarang hubungi Gubernur lewat ajudannya atau siapa, ada keterangan tertulis, akan kami tunggu minimal ada jawaban dia tertulis dalam WA," ucap salah satu peserta aksi.

Penjelasan tersebut belum memuaskan massa yang terus meneriakkan, "Bobby… Bobby… Bobby turun!"

Setelah itu, Surya terlihat masuk kembali ke dalam Kantor Gubsu. Ia bakal berkoordinasi untuk memenuhi keinginan massa aksi.

Memasuki siang hari, massa yang terus bertahan di bawah terik matahari mulai mendesak agar Bobby Nasution turun menemui mereka. Ketegangan sempat meningkat saat massa melempari bagian depan gedung Kantor Gubernur dengan botol air mineral dan menggoyang-goyangkan pintu gerbang utama. Aparat kepolisian dan Satpol PP yang berjaga segera menghalau dan menenangkan massa agar situasi tetap kondusif.

Sejumlah tokoh masyarakat turut hadir dalam aksi itu, di antaranya Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB) Lamsiang Sitompul SH MM, Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan Richard Napitupulu, Praeses HKBP Distrik X Medan-Aceh Pdt Suwandi Sinambela, serta perwakilan dari GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia) Medan.

Gondang Sabangunan

Tuntutan tutup PT TPL juga diwarnai dengan Gondang Sabangunan di depan pintu masuk kantor Gubernur Sumut.

Pantauan SIB di lokasi, di akhir aksi tampak pemain Gondang Sabangunan memainkan musiknya dan terlihat sangat sakral.

Tak lama musik Gondang kedua dimainkan, dimana 2 orang manortor dengan serius. Disusul oleh perwakilan dari Gereja HKBP, Katolik, gereja lainnya dan mahasiswa yang juga ikut Manortor sekaligus berkeliling. Massa terus menerus mengucapkan "Tutup TPL".

Dengan adanya tarian tor-tor yang diriringi Gondang Sabangunan ini, kiranya tuntutan massa pendemo akan dipenuhi.

Siap Fasilitasi

Aksi ribuan massa itu, akhirnya menghasilkan komitmen resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut).

Pj Sekda Sumut Sulaiman Harahap menyatakan, pihaknya telah menandatangani surat kesepakatan bersama dengan perwakilan Sekber.

Dalam pernyataan tersebut, Pemprov Sumut berjanji akan menyampaikan langsung tuntutan massa kepada Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution yang saat ini sedang berada di Jakarta dan memfasilitasi kunjungan lapangan ke Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, lokasi yang selama ini menjadi titik konflik antara warga dan pihak perusahaan.

"Kesepakatan ini menjadi langkah awal untuk memastikan aspirasi masyarakat benar-benar sampai ke Gubernur. Setelah kunjungan ke Sihaporas dilakukan, akan digelar pertemuan lanjutan di Kantor Gubernur bersama perwakilan Sekber," tegas Sulaiman.

"Kami berharap proses ini berjalan lancar, dalam semangat yang sama untuk keadilan ekologis dan kebaikan bersama," ujarnya.

Sulaiman juga meminta maaf atas segala kekurangan selama aksi berlangsung dan menegaskan bahwa Pemprov Sumut terbuka terhadap dialog dan solusi damai, bukan pembiaran.

Apresiasi

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Jean Calvjin Simanjuntak memberikan apresiasi karena aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan berbagai elemen gereja dan masyarakat berlangsung damai di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (10/11) sore.

Hal itu disampaikan Kapolrestabes Medan didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan dan Wakapolrestabes Medan AKBP Rudy Silaen usai memimpin apel personel gabungan di Kantor Gubernur yang akan dikembalikan ke kesatuannya masing-masing.

"Aksi damai yang berlangsung hingga pada pukul 16.30 WIB berjalan aman dan tertib. Saya menyampaikan apresiasi kepada peserta aksi yang dinilai berhasil menjaga ketertiban," ujar Kombes Calvijn.

Kapolrestabes mengakui komunikasi antar peserta maupun dengan aparat berlangsung baik. Selain itu ia juga memberikan apresiasi kepada masyarakat sekitar serta para relawan kebersihan yang turut membantu menjaga lingkungan tetap tertata selama kegiatan berlangsung.

"Kami tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengikuti aksi damai, tetapi juga kepada masyarakat umum dengan memastikan arus lalu lintas tetap lancar agar tidak ada yang dirugikan," ungkapnya.

Usai aksi lanjut Kapolrestabes, massa meminta pengawalan kembali ke daerah masing-masing hingga titik akhir di kawasan Amplas.

"Puji Tuhan, kegiatan berjalan baik. Komunikasi yang baik akan menghasilkan pelaksanaan yang baik, dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas," pungkas Calvijn.

Hargai

Sementara itu, Corporate Communication Manager PT TPL Salomo Sitohang didampingi Media Relation Coordinator Dedy Armaya, Senin (10/11) di Medan menyampaikan klarifikasi dan penjelasan sebagai bentuk komitmen perseroan terhadap transparansi, akuntabilitas dan keberlanjutan operasional.

Dikatakan, selama lebih dari 30 tahun beroperasi, PT TPL berkomitmen menjalin komunikasi terbuka dengan masyarakat melalui berbagai dialog, sosialisasi dan program kemitraan yang melibatkan pemerintah, masyarakat hukum adat, tokoh agama, tokoh pemuda, akademisi serta lembaga swadaya masyarakat. Pendekatan sosial ini dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan.

Mengenai tuduhan bencana ekologi, disebutkan Salomo, TPL menolak dengan tegas tuduhan bahwa operasional perusahaan menjadi penyebab bencana ekologi. Seluruh kegiatan perseroan telah sesuai dengan izin, peraturan dan ketentuan pemerintah yang berwenang.

Seluruh kegiatan operasional dijalankan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, terdokumentasi, dan diawasi secara konsisten.

Dikatakan, pemantauan lingkungan dilakukan secara periodik bekerja sama dengan lembaga independen dan tersertifikasi untuk memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Kegiatan peremajaan pabrik difokuskan pada peningkatan efisiensi dan pengurangan dampak lingkungan melalui penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan. TPL diaudit menyeluruh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2022–2023 menyatakan bahwa PT TPL taat terhadap seluruh regulasi dan tidak ditemukan pelanggaran terhadap aspek lingkungan maupun sosial.

PT TPL juga katanya, menjalankan berbagai program CSR di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Program-program ini disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat sekitar wilayah operasional, dijalankan secara berkelanjutan, dan dilaporkan secara berkala kepada pemerintah serta pemangku kepentingan terkait. TPL juga menjalankan Program Kemitraan Kehutanan untuk Penyelesaian Klaim Tanah Adat

Sebagai bagian dari upaya penyelesaian klaim tanah adat secara dialogis dan terstruktur, PT TPL menjalankan Program Kemitraan Kehutanan yang melibatkan masyarakat dan kelompok tani lokal. Hingga saat ini telah terbentuk 10 Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai mitra resmi perusahaan dalam pemanfaatan kawasan hutan secara legal dan berkelanjutan.

Seluruh pembentukan KTH dan pola kemitraan ini telah dilaporkan secara resmi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai bentuk kepatuhan dan komitmen untuk mendukung kebijakan perhutanan sosial pemerintah.

Terkait tuduhan deforestasi, ditegaskannya, kegiatan pemanenan dan penanaman kembali dilakukan di dalam area konsesi berdasarkan tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disetujui pemerintah. Dengan sistem tanam–panen berkelanjutan, penanaman kembali dilakukan maksimal satu bulan setelah pemanenan, sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL dan dilaporkan melalui Laporan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan. Dari total luas konsesi 167.912 hektare, perseroan hanya mengembangkan sekitar 46.000 hektare sebagai perkebunan eucalyptus, serta mengalokasikan sekitar 48.000 hektare sebagai area konservasi dan kawasan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati.

Mengenai kontribusi terhadap perekonomian, katanya, TPL mempekerjakan lebih dari 9.000 orang (pekerja langsung dan tidak langsung), serta bermitra dengan lebih dari 4.000 Kelompok Tani Hutan dan pelaku UMKM. Dengan memperhitungkan keluarga para pekerja dan mitra, keberadaan perusahaan mendukung sekitar 50.000 jiwa, belum termasuk pelaku usaha kecil di sekitar wilayah operasional dan jalur logistik. Hal ini menunjukkan peran penting TPL dalam mendukung perekonomian lokal dan regional.

"PT TPL menghargai hak setiap pihak untuk menyampaikan pendapat, namun berharap hal tersebut didasarkan pada data dan fakta yang akurat. Kami membuka ruang dialog dan siap menerima masukan dari semua pihak untuk mewujudkan keberlanjutan yang adil dan bertanggung jawab di wilayah Tano Batak. Klarifikasi ini kami sampaikan sebagai wujud komitmen perseroan untuk terus berbenah, bertumbuh, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan," kata Salomo mengakhiri. (**)

Ephorus HKBP Dukung Aksi Damai Tolak PT TPL, Ajak 10.000 Peserta Jaga Kedamaian

Pesta Gotilon HKBP Tanjung Sari Medan Berlangsung Sederhana dan Penuh Sukacita

Pesta Gotilon dan Transformasi HKBP Sirantau Berlangsung Hikmat dan Sukacita

Ephorus HKBP Soroti Sosok Seorang Pendeta di Balik Aksi Aliansi Masyarakat Bersatu Sumut

Kementerian HAM Tegaskan Komitmen Bela Rakyat Kecil Dalam Kasus Sihaporas

HKBP Bantah Tudingan "Ephorus Diktator" dan "Ephorus Pengecut"