TPL Harus Tutup !

Diungkapkannya, TPL telah menghambat produktivitas pangan masyarakat, karena ekaliptus menyerap banyak air dan nutrisi dari tanah. Dengan menguasai 290.623 hektar di 12 kabupaten, TPL juga sudah merampas hutan adat, juga menyerobot 23.322 hektar tanah adat. Padahal di dalam UUD 1945 mengakui hak masyarakat adat.

Dia mendorong semua pihak terus berjuang sampai presiden menginstruksikan TPL ditutup. Tapi alurnya harus dari kepala daerah merekomendasikan kepada gubernur, lalu gubernur meneruskannya kepada presiden. Namun untuk bisa mencapai itu, tentu harus ada dukungan politik, para pemuka agama dan masyarakat harus mendapat pendampingan sampai bertemu dengan presiden.

"Kalau mereka berjuang sendiri tanpa pendampingan tokoh Sumut yang ada di pemerintahan pusat dan legislatif maka sulit terwujud. Seharusnya kementerian lingkungan hidup melihat langsung kerusakan lingkungan dan Kementerian Kehutanan harus mencabut ijin konsesi. Karena dengan konsesi, kerusakan alam di kawasan Tapanuli akan semakin parah dan rakyat bakal makin sengsara," tegasnya. (**)

Pabrik PT TPL Terbakar, Masyarakat Parmaksian dan Porsea Tobasa Panik

Jalan Menuju PT TPL Kupak-Kapik, Diduga Disebabkan Truk Overtonase

Ephorus HKBP: Pemerintah dan Gereja Kiranya Saling Bekerjasama

Cawapres Ma ruf Amin Dijadwalkan Bertemu Ephorus HKBP

Jaksa Agung Sebut Pelanggaran HAM Berat Tak Bisa Diselesaikan Secara Hukum

Ephorus HKBP Pdt Dr Darwin Lumbantobing : Golkar Patut Diapresiasi