Mahfud MD Ingatkan Potensi Jual-Beli Perkara dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

"Kita harus hati-hati jangan sampai terjadi jual-beli perkara pada saat plea bargaining maupun restorative justice," tegasnya.

Dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025, plea bargaining dikenal dengan istilah pengakuan bersalah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16. Mekanisme ini memungkinkan terdakwa mengakui kesalahan dan bersikap kooperatif dengan imbalan keringanan hukuman.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 78 KUHAP 2025, yang menyebutkan pengakuan bersalah hanya dapat diterapkan dengan syarat tertentu, antara lain pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun penjara atau denda kategori tertentu, serta adanya kesediaan membayar ganti rugi atau restitusi.

KUHAP juga mewajibkan pengakuan bersalah dilakukan secara sukarela, didampingi penasihat hukum, serta diperiksa dan disahkan oleh hakim. Jika disetujui, perkara akan diproses melalui pemeriksaan singkat. Namun, apabila ditolak, perkara tetap dilanjutkan dengan prosedur biasa.

Selain mempercepat persidangan, mekanisme pengakuan bersalah juga berdampak pada pembatasan pidana. Pasal 234 KUHAP 2025 menegaskan, pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi dua pertiga dari ancaman maksimal pidana yang didakwakan.

Mahfud menegaskan, pembaruan hukum pidana ini merupakan langkah maju, namun harus diiringi dengan pengawasan ketat dan komitmen integritas agar tujuan reformasi hukum tidak justru membuka ruang praktik menyimpang.

Mahfud Md: Demokrasi Kebablasan Dipakai Jalan untuk Korupsi

Mahfud Md Buka-bukaan soal Calon Pemimpin Jahat

Mahfud Md: Kita Memilih untuk Hindari Orang Jahat Pimpin Negara

Mahfud Md Bongkar Manuver Maruf Amin di Balik Kegagalan Cawapres

Batal Jadi Cawapres Jokowi, Apa Peran Mahfud Md Selanjutnya?

Polling PSI: Mahfud MD Cawapres Terkuat untuk Jokowi