Jangan Terbitkan Izin Baru

"Oleh karena itu, ketika pencabutan izin PBPH tersebut benar- benar diberlakukan secara efektif, kondisi tersebut berpotensi berdampak langsung terhadap pasokan bahan baku dan kelangsungan kegiatan operasional industri perseroan," kata Anwar.

Anwar mengatakan pihaknya akan mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, dia menyampaikan bahwa keputusan pemerintah ini akan berdampak pada beberapa aspek.

"Pernyataan pemerintah tersebut berpotensi berdampak pada kegiatan pemanenan kayu sebagai sumber bahan baku utama industri perseroan. Apabila

terjadi gangguan pasokan bahan baku dan penghentian kegiatan operasional, terdapat potensi dampak terhadap kinerja keuangan perseroan. Selain itu, penghentian kegiatan usaha berpotensi memberikan dampak pada tenaga kerja, kontraktor, mitra usaha, penyedia jasa transportasi, serta masyarakat sekitar yang bergantung pada aktivitas perseroan," pungkasnya.

HORMATI

Entitas usaha Astra Grup, PT Agincourt Resources, juga buka suara ihwal pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang diumumkan Istana, Selasa (20/1). Pencabutan IUP ini dilakukan menyusul temuan Satgas PKH terkait bencana ekologi di Sumatera.

Lagi, Tim Interdection dan Avsec Gagalkan Penyeludupan 1 Kg Sabu di Bandara Kualanamu

Wujudkan Perjalanan Aman dan Amanah, KAI Divre I Sumut Pastikan Seluruh Barang Tertinggal Kembali ke Pemiliknya

PGPI-P DPP Sumut akan Laksanakan Konferensi I di Medan

Kalapas TBA Tegaskan Pelayanan Konsumsi dan Bahan Makanan Sesuai Prosedur

Pencabutan Izin PT TPL, Bakumsu: Tanpa Pemulihan dan Pertanggungjawaban adalah Impunitas Terselubung

Sekber Apresiasi Pemerintah Cabut Izin PT TPL, Serukan Reforestasi dan Kedaulatan Kelola Lahan