Ribuan Massa Demo Kantor Wali Kota Medan Tuntut Pencabutan SE yang Meresahkan Pedagang Babi

Medan(harianSIB.com)

Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi pedagang penjual daging babi, peternak babi, GAMKI dan Horas Bngso Batak (HBB) melakukan demo ke kantor Wali Kota Medan menolak Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Rico Waas, Kamis (26/2/2026).

Massa yang diperkirakan sebanyak ribuan orang itu menyatakan menolak SE Wali Kota Medan. kedatangan mereka dikawal pasukan dari kepolisian dan Satpol PP di depan kantor balai kota dan DPRD Medan.

Tampak massa yang mulai hadir di kantor wali kota adalah dari Ormas HBB dan masyarakat yang berasal dari para pedagang dan peternak babi.

Baca Juga:

• Ribuan Massa Aksi Demo, Minta Walikota Medan Cabut Surat Edaran

Aliansi menilai SE yang diterbitkan Pemko Medan tersebut membatasi ruang usaha pedagang daging nonhalal dan berpotensi diskriminatif.

Mereka mendesak agar SE dicabut serta meminta pemerintah kota lebih fokus pada persoalan mendasar seperti banjir, kemacetan, dan masalah sosial lainnya.

Sebaliknya, dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa kebijakan diterbitkan untuk menjaga ketertiban umum, kebersihan lingkungan, serta kerukunan antar umat beragama.

Penjualan hanya diperbolehkan di lokasi tertutup atau area pasar yang telah ditentukan, serta tidak berdekatan langsung dengan rumah ibadah dan lingkungan padat penduduk muslim.

Dalam orasinya, Ketua HBB Lamsiang menyerukan. agar wali kota mencabut SE yang dinilai diskriminatif itu. Padahal masyarakat berjualan daging babi itu bukan untuk kaya, hanya memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai anak sekolah.

"Apa salahnya berjualan babi? kan tidak menggangu masyarakat sekitar," serunya sambil meminta agar provider internet jangan mengacak sinyal HP agar peristiwa ini bisa disaksikan seluruh dunia.

Baca Juga:

• Kelompok Lain Bubarkan Massa yang Demo di Depan Polda DIY

Dia juga berharap agar anggota DPRD Medan juga harus hadir di tengah masyarakat guna memperjuangkan hak-hak mereka.

"Kami heran dengan Pemko Medan ini. Hal remeh temeh seperti ini diurusi. Padahal banyak hal-hal mendesak lainnya di Kota Medan tidak dikerjakan," ujarnya seraya menyebutkan hal-hal yang mendesak seperti banjir, begal, Narkoba dan lainnya tidak ada diprogramkan wali kota.

Demo : Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi pedagang penjual daging babi, peternak babi, GAMKI dan HBBnmelakukan demo ke kantor Wali Kota Medan menolak Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Rico Waas, Kamis (26/2/2026). (Foto SNN/Desra Gurusinga)

Sementara itu, Ketua GAMKI Medan Boydo Panjaitan mengatakan pedagang babi bukan kriminal, kenapa dilarang larang. Ada apa ini, kenapa hanya pedagang babi saja yang dirazia. Padahal, uang babi juga masuk menjadi PAD Kota Medan.

Baca Juga:

• Janji Bisa Loloskan Anak Pedagang Babi Jadi Anggota Polri, Oknum Brimob Dipropamkan

Kalau mau buat aturan, harusnya jangan hanya melarang pedagang babi saja tetapi semua pedagang, baik babi, ayam dan lainnya juga kalau berdagang di badan jalan atau di trotoar. "Jangan diskriminatif terhadap pedagang babi saja," tegasnya.

Terkait limbah, babi beda dengan ayam. Kalau babi dipotong di RPH dan dagingnya saja dibawa ke pasar, jadi tidak ada lombahnya. Sedangkan ayam, dipotong di lokasi dan ada limbahnya.

Kalau pedagang ini berjualan di trotoar memang itu salah. Namun ini anehnya di halaman rumah juga dirazia. "Ada apa ini," tanyanya lagi.

Demo : Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi pedagang penjual daging babi, peternak babi, GAMKI dan HBBnmelakukan demo ke kantor Wali Kota Medan menolak Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Rico Waas, Kamis (26/2/2026). (Foto SNN/Desra Gurusinga)

Baca Juga:

• Demo Pedagang Berujung Dirut PUD Pasar Medan Suwarno Dicopot

Boydo meminta melalui pengeras suara agar wali kota keluar menemui pengunjukrasa. "Kami rakyatmu menunggumu. Ibu-ibu kami menangis. Kami tidak akan pulang kalau wali kota tidak mencabut SE yang sudah dikeluarkan," teriaknya.

Salah satu orator perempuan yang berasal dari komunitas konsumen daging babi menyatakan SE yang dikeluarkan jelas-jelas diskriminatif.

Akhirnya, perwakilan rakyat diterima wali kota untuk berdiskusi di ruang kerja wali kota. Hasilnya, disampaikan orator bahwa wali kota menyadari kesalahannya dan akan merevisi SE yang sudah sempat dikeluarkan.

Mulai Jumat (27/2/2026) pedagang bebas berjualan di tempat semula asal jangan melanggar aturan. (*)

Baca Juga:

• Puluhan Jukir Unjuk Rasa Tuntut Pembatalan Parkir Berlangganan

Massa Demo Markas GP Ansor, Lalu Lintas Macet

Massa Demo di Polda Metro, Minta Usut Tuntas Kasus Hoax Ratna

Massa Demo di Polda Minta Polisi Tuntaskan Hoax Ratna Sarumpaet

Massa Demo, Tagih Janji PLN Nias Terang

Tolak Ratna Sarumpaet-Rocky Gerung, Massa Demo di Bandara Babel

Massa Demo di DPR Minta UU MD3 Dicabut