DPRD SU Prihatin Proyek Strategis di Sumut Minim Partisipasi Kontraktor Lokal

Medan (SIB)

Anggota Komisi D DPRD SU Victor Silaen prihatin proyek strategis di Sumut minim partisipasi kontraktor lokal.

“Komisi D sudah rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kadin khususnya para pengusaha jasa infrastruktur dan konstruksi yang berwadah di Kadin. Rekan-rekan kontraktor merasa dimarjinalkan dengan peraturan yang sulit dipenuhi. Komisi D ingin kontraktor lokal dilibatkan,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, para kontraktor lokal yang berwadah di Kadin Sumut memertanyakan komitmen pemangku kebijakan membela pengusaha lokal.

“Ini, hari ini, kami mendapati kenyataan DPRD SU Prihatin Proyek Strategis di Sumut Minim Partisipasi Kontraktor Lokal pahit, pemenang pengerjaan pembangunan Stadion Utama Sumatera Utara dengan nilai anggaran Rp598 milyar dimenangkan BUMN lagi. Aduh... BUMN lagi... BUMN lagi,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Infrastruktur Syamsudin Waruwu, Selasa (14/11), seusai rapat membahas persoalan pengerjaan infrastruktur dan konstruksi secara keseluruhan di Kantor Kadin Sumut.

Pria yang disapa Ucok Kardon itu kepada wartawan mengatakan, persoalan klasik yang disoroti pihaknya tersebut semakin mendera. “Kadin sudah membawa persoalan pemajinalan kontraktor lokal ke banyak pihak yakni saat pengerjaan proyek multiyears pembangunan jalan dan jembatan senilai Rp2,7. Mulai ke Pj Gubernur Hassanudin, Kepala Balai sampai ke DPRD SU tapi kondisinya masih tetap seperti ini,” tegasnya. “Artinya, komitmen yang didengungkan, keberpihakan kepada warga setmpat yang jadi program penguasa, nihil,” ujarnya didampingi Sekretaris Taskforce Kadin Sumut Josua Fereira Pangaribuan.

Rapat tersebut dihadiri hampir seluruh pemangku kepentingan termasuk asosiasi-asosiasi yang berwadah di Kadin Sumut. Termasuk senioren dunia konstruksi di Sumut yang juga anggota kehormatan Kadin. Di antaranya Ketum Gapeksindo Sumut Erikson Lumbantobing, Ketua Katekin TM Pardede, Pendi Sebayang dari Inkindo Sumut, Ketua Gapeksindo Medan Excel Aditya Korua Lumbantobing, Jimmy Simbolon, Ahuat Tan, Christian Butarbutar, Michael Huber, Frans Butarbutar dan Boni Lumbangaol.

Ucok Kardon mengatakan, kontraktor lokal ingin berpartisipasi maksimal tapi syarakat yang digariskan dalam mengikuti tender, di luar nalar pihaknya. “Misalnya di proyek multiyears Rp2,7 triliun, kontraktor harus menyediakan dana Rp1,4 triliun di depan. Dari mana kotnraktor ada duit sedemikian. Sama halnya dengan pengerjaan pembangunan Stadio Utama Sumatera Utara dengan nilai Rp598 miliar yang berjalan 2 pekan. Itu sebabnya kontraktor lokal tak dapat berpartisipasi karena persyaratan yang berat dan sulit dipenuhi dalam waktu dua pekan,” tegas mantan Ketua Kadin Sibolga - Tapteng dua periode tersebut.

Josua Fereira Pangaribuan menegaskan, kontraktor lokal dianggap seperti tidak ada. “Kami harus bertindak. Melaporkan ketidakbenaran versi kami ini ke Dirjen, ke Menteri khususnya BUMN yang memberi kesempatan kepada anak usahanya ‘menelan’ pekerjaan kontraktor lokal,” tegasnya.

Ia menuding kelompok kerja (pokja) yang ada di balai dan atau kementerian dalam menilai layak-tidaknya satu pekerjaan. “Dalam catatan saya, kebijakan Pokja ini melebihi kepala-kepala balai. Mereka tidak survei, tidak mendesain, tidak ke lapangan tapi dapat menentukan pemenang proyek. Artinya terjemahkan sendiri,” tutupnya. (**)