Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Jumat, 30 Januari 2026
LIVE

Praktisi Hukum Sumut : Pejabat yang Terjerat Narkoba Harus Dihukum Lebih Berat

- Selasa, 05 April 2016 18:24 WIB
873 view
Praktisi Hukum Sumut : Pejabat yang Terjerat Narkoba Harus Dihukum Lebih Berat
Medan (SIB)- Tertangkapnya Bupati Ogan Ilir Sumatera Selatan Ahmad Wazir Nofiadi menunjukkan preseden buruk serta membuktikan bahwa narkoba telah menyerang berbagai kalangan.

Berkaca dari kasus tersebut, kalangan praktisi hukum Sumatera Utara mengatakan ingin menyelamatkan negara, pemerintah Indonesia harus tegas dan serius mengatasi persoalan maraknya peredaran narkoba di tanah air.

Pakar Hukum dan juga mantan politisi  PAN Sumut Dr Abdul Hakim Siagian SH MH, Rabu (16/3) kepada SIB mengatakan narkoba bukan hanya menyerang kalangan sipil, tetapi juga telah menjerat berbagai lini seperti PNS, TNI, Polri, hingga yang lebih parah menjerat kepala daerah. Oleh karenanya ia menjelaskan selain berani menyatakan negara dalam keadaan darurat narkoba,  pemerintah juga harus memberlakukan hukum darurat.

"Jika presiden sudah berani menyatakan Indonesia statusnya " darurat" narkoba, degan demikian harus diberlakukan undang-undang darurat.

"Seluruh potensi dan kekuatan negara seperti TNI, Polri, maupun sipil harus dimanfaatkan semaksimal mungkin utuk memberantas narkoba," jelas pengacara kondang ini.

Siagian juga menambahkan selama ini pemerintah belum memberikan hukuman yang maksimal terhadap para tersangka narkoba sehingga membuat siapapun tidak takut terjerat hukum. 

Kalau statusnya sudah darurat narkoba, maka untuk memberikan efek jera tersangka harus diberikan hukuman berat, memaksimalkan upaya pencegahan dan mengeksekusi seluruh tersangka yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Jika tidak, baik pengedar, penyalur maupun pengguna akan tetap marak.

"Maka jangan heran negara ini bisa hancur. " Maka jangan heran juga kalau narkoba juga bisa beredar didalam sel tahanan seperti baru-baru ini terjadi di rutan Pancurbatu, "katanya.

Terpisah, sekertaris program magister hukum UMSU Dr Alpi Sahari SH MH saat dimintai pendapatnya  mengatakan terlibatnya bupati Ogan Ilir Sumatera Selatan Ahmad Wazir Noviandi telah mencoreng citra pemerintah.

Ditambahkan Alpi, bukan tidak mungkin ada banyak kepala daerah yang terlibat narkoba.

Sebab menurutnya bukan hal yang gampang bagi BNN melakukan pengungkapan seorang pejabat atau kepala daerah yang terlibat narkoba. Apalagi pejabat tersebut ditangkap sedang "teler" karena pengaruh narkoba,"terangnya.

Oleh karena itu doktor hukum jebolan universitas Padjajaran ini mengatakan, selain memberikan sanksi yang berat berupa pemecatan, pejabat yang terjerat narkoba harus diberikan hukuman yang lebih berat daripada masyarakat sipil.

"Seorang bupati terjerat narkoba, ini membuktikan bahwa penegakan hukum kita lemah. Maka tidak tertutup kemungkinan aparatur maupun penegak hukum sendiri sudah banyak yang terlibat. Oleh karenanya seharusnya harus dihukum lebih berat. Apalagi masalah narkoba termasuk tindak pidana umum.

Kalau tidak, mustahil narkoba bisa diberantas,"katanya mengakhiri.  (Dik-1/c)





SHARE:
Tags
praktisi hukum sumut : pejabat yang terjerat narkoba
komentar
beritaTerbaru