Ini Beda Lawyer di Indonesia dengan Hongkong Terkait Pro Bono

Jakarta (SIB) -Presiden Joko Widodo sedang menyiapkan reformasi besar-besaran di bidang hukum dalam beberapa minggu ke depan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) mengatakan paket itu lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum.

"Intinya kita ingin membuat pondasi lebih kuat bagi akselerasi pembangunan kita melalui hukum yang lebih beri jaminan keadilan, mendukung program akselerasi pembangunan, kepastian hukum dan lain-lain," ucap Pratikno di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/9).

Pratikno mengatakan sudah banyak diskusi dilakukan di Kemenkopolhukam, di internal kabinet, termasuk di Kantor Staf Kepresidenan dan Kemensesneg untuk siapkan bahan masukan reformasi hukum.

"Itu tentu harus dibenahi dalam banyak hal, baik itu dari sisi kelembagaannya, regulasinya karena banyak hal kita ini yang over regulated, kemudian SDM-nya," lanjut Pratikno.

Menurutnya, secara detail bentuk paket kebijakan hukum itu dilakukan dengan pemetaan terhadap masalah prioritas yang harus segera diselesaikan, kemudian masalah berikutnya.

"Kita tidak bisa lakukan semuanya dari sebuah tindakan yang komprehensif, nanti terlalu lama mulainya jadi ada hal-hal yang bisa kita mulai dalam waktu secepatnya," tutur Pratikno.

"Yang sekarang dipikirkan betul adalah titik mulainya di mana, apa yang bisa dilakukan dalam waktu cepat dan masih butuh persiapan yang lebih matang. Pada waktunya akan ada penjelasan mengenai hal ini," imbuhnya. (detikcom/d)