Jakarta(SIB)- Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa telah resmi mendaftarkan permohonan sengketa pemilihan presiden(Pilpres) 2014 pada Jumat (26/7) pekan lalu ke Mahkamah Konstitusi(MK). Sidang pemeriksaan pendahuluan pun telah digelar, mulai Rabu (6/8 lalu).
Siapakah hakim-hakim konstitusi yang akan mengadili perkara yang menyita perhatian tidak hanya masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia? Berikut adalah biografi dan rekam jejak sembilan hakim tersebut yang dikutip dari situs resmi MK dan beberapa sumber referensi lainnya.
1. Hamdan ZoelvaHamdan diangkat sebagai hakim konstitusi pada Januari 2010 lalu.Pada Agustus 2013,Pria asal Bima,Nusa Tenggara Barat,ini terpilih menjadi Ketua MK menggantikan M Akil Mochtar yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Ia menjabat sebagai Ketua MK untuk periode 2013-2016.
Kiprah Hamdan di dunia hukum dimulai ketika ia masuk ke Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,Makassar hingga lulus dengan menggondol titel Sarjana Hukum dengan bidang Hukum Internasional.Pasca lulus S-1,Hamdan meraih gelar magister ilmu hukum pidana dari Universitas Padjajaran, Bandung. Ia sempat kuliah S-2 di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta, tetapi tidak selesai.
Pada 2010,Hamdan meraih gelar doktor ilmu Hukum Tata Negara dari Universitas Padjajaran dengan disertasi yang membahas tentang pemakzulan presiden.Sebelum berkarier sebagai hakim, Hamdan malang melintang di dunia pengacara.Ia tercatat pernah bekerja sebagai asisten pengacara di Law Office OC Kaligis hingga pernah mendirikan law firm bersama advokat Juniver Girsang,Sri Haryanti Akadijati,Poltak Hutajulu,dan Januardi S Hariwibowo.
Hamdan juga tercatat pernah mendirikan sebuah law firm bersama Eggi Sudjana dengan nama Hamdan,Sudjana,Januardi and Partners.Sebagaimana diketahui Eggi adalah pendukung pasangan Prabowo-Hatta sekaligus bagian dari Tim Pembela Merah Putih.Hamdan juga tercatat pernah berkiprah di dunia politik bersama Partai Bulan Bintang (PBB) hingga terakhir menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PBB.Sebagaimana diketahui,PBB merupakan salah satu partai pendukung pasangan Prabowo-Hatta.
Meski begitu,Hamdan ternyata juga memiliki hubungan saudara dengan Musdah Mulia (anggota tim sukses pasangan Jokowi-Jusuf Kalla).Kakak tertua Hamdan,Prof. Ahmad Thib Raya merupakan suami dari Direktur Megawati Institute tersebut.
2. Prof. Arief HidayatArief Hidayat dilantik sebagai hakim konstitusi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada April 2013 untuk menggantikan Mahfud MD yang habis masa tugasnya. Hanya berselang tujuh bulan, Arief langsung dipercaya oleh hakim-hakim konstitusi yang lain untuk menjabat Wakil Ketua MK untuk periode 2013-2016.
Sebelum menjabat sebagai hakim konstitusi, karier Arief lebih banyak dihabiskan di dunia kampus.Ia menghabiskan hampir separuh hidupnya dengan mengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro(FH Undip),tempatnya meraih gelar sarjana hukum dan doktor hukum. Pria yang menyabet Satya Lencana Pengabdian di UNDIP 25 tahun ini menamatkan magister hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Arief juga tercatat aktif dan menduduki posisi penting di berbagai organisasi profesi, seperti Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Tengah dan Ketua Pusat Studi Hukum Demokrasi dan Konstitusi.
3. Prof. Maria Farida IndratiMaria Farida merupakan satu-satunya hakim konstitusi perempuan sepanjang sejarah MK. Ia merupakan Guru Besar ilmu perundang-undangan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia(FHUI). Maria pertama kali diangkat sebagai hakim konstitusi pada 2008 berdasarkan usulan presiden. Kini, Maria sedang menjalankan masa jabatannya untuk periode kedua.
Untuk periode kedua (2013-2018) ini, pengangkatan Maria sempat bermasalah karena Surat Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengangkatnya digugat oleh sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM). SK pengangkatan Maria, bersama hakim konstitusi Patrialis Akbar,dipersoalkan karena pengangkatannya tak memperhatikan partisipasi publik. Gugatan itu tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(PTUN) Jakarta,dan penggugat sedang dalam upaya kasasi ke Mahkamah Agung.
4. Muhammad AlimMuhammad Alim merupakan satu dari dua hakim karier di MK yang diusulkan oleh Mahkamah Agung(MA).Pria asal Sulawesi Selatan ini mulai belajar ilmu hukum(hukum internasional) di Universitas Hasanuddin pada 1974. Ia memperoleh gelar magister dan doktor hukum di bidang Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia.
Alim menghabiskan separuh hidupnya sebagai hakim. Ia memuai kariernya sebagai CPNS di Pengadilan Tinggi Ujung Pandang pada 1975 dan kemudian diangkat sebagai hakim Pengadilan Negeri Sinjai. Setelah itu, ia berpetualang ke sejumlah daerah dengan menjadi hakim di PN Poso, PN Serui, PN Wamena, PN Surabaya, Pengadilan Tinggi Jambi, PT DKI Jakarta, hingga Ketua PT Sulawesi Tenggara sebelum akhirnya diangkat sebagai hakim konstitusi.
Alim sempat mendapat julukan “hakim fundamentalis†karena kebiasannya yang sering menyitir ayat-ayat Al Quran ke dalam putusannya.
5. Ahmad Fadlil SumadiAhmad Fadlil Sumadi juga merupakan hakim karier yang diusulkan oleh MA menjadi hakim konstitusi. Sebelumnya, Fadilil cukup malang melintang sebagai hakim karier di sejumlah peradilan agama di MA. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
Fadlil juga sudah terlibat di MK generasi pertama dengan menjabat sebagai Panitera MK periode 2003-2008.Kiprahnya di peradilan agama memang tak lepas dari minatnya sejak kecil untuk menjadi ulama.Fadlil bersekolah di Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah, Demak. Ia juga menggondol gelar Sarjana Syariah dan Sarjana Hukum sekaligus dari IAN Semarang dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ia memperoleh gelar S-2 ilmu hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan S-3 hukum tata negara dari Universitas Diponegoro.
6. Anwar UsmanAnwar merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh MA. Ia tercatat pernah menduduki jabatan-jabatan penting di MA, seperti asisten hakim agung pada 1997-2003. Setelah itu, ia diangkat menjadi Kepala Biro Kepegawaian MA pada 2003-2006. Pada 2005, Anwar diangkat menjadi hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tetap dipekerjakan sebagai Kepala Biro Kepegawaian.
Anwar yang diangkat sebagai hakim konstitusi pada 2011 lalu ini awalnya berprofesi sebagai guru. Pria asal Bima, Nusa Tenggara Barat ini, menamatkan pendidikannya di Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN). Pasca lulus, Anwar merantau ke Jakarta untuk bekerja sebagai guru honorer pada SD Kalibaru.Selama menjadi guru, Anwar melanjutkan pendidikannya ke jenjang S-1 dengan memilih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta hingga lulus pada 1984.
7. Patrialis AkbarPatrialis Akbar mungkin merupakan sosok yang paling kontroversial di kalangan hakim konstitusi periode ini. Betapa tidak, sejumlah aktivis LSM ramai-ramai menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta begitu tahu Patrialis diangkat oleh Presiden SBY sebagai hakim konstitusi pada 2013. Gugatan itu sempat dikabulkan oleh PTUN Jakarta, tetapi kemudian dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. Saat ini, penggugat sedang mengajukan kasasi.
Sebelum menjabat sebagai hakim konstitusi, Patrialis tercatat sebagai Anggota Komisi III dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Menteri Hukum dan HAM. Sebagai informasi, PAN merupakan salah satu partai pendukung pasangan Prabowo-Hatta.
Patrialis meraih gelar sarjana hukum dari FH Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian, berturut-turut, ia meraih gelar S-2 hukum dari Universitas Gajah Mada dan Doktor hukum dari Universitas Padjajaran Bandung.
8. Wahidudin AdamsWahidudin Adams merupakan hakim konstitusi pilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Maret 2014 lalu. Pria kelahiran Palembang ini memulai karier di dunia hukum sebagai birokrat di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hingga pensiun. Terakhir, Wahidudin menjabat sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada 2014.
Bila dilihat dari latar belakang akademiknya, Wahidudin cukup fasih dengan bidang hukum Islam. Ia menamatkan pendidikan Strata-1 Peradilan Islam di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1987. Lalu, Wahidudin juga meraih gelar S-2 dan S-3 di bidang hukum Islam dari kampus yang sama.Tak berhenti di situ, Wahidudin yang pernah kursus ke Leiden Belanda ini juga akhirnya meraih gelar S-1 di bidang hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 2005.
9. Aswanto
Bersama Wahidudin,Aswanto juga merupakan hakim konstitusi yang paling belakangan masuk ke MK. Ia, bersama Wahidudin, dipilih DPR pada Maret 2014 lalu. Sebelum jadi hakim konstitusi, Aswanto menjabat sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan(2004), Dewan Kehormatan KPU Sulawesi Selatan (2007) dan Ketua Ombudsman Makassar (2008-2010).
Aswanto yang terakhir menjabat Dekan FH Unhas (2010-2014) meraih gelar S-1 dari FH Unhas pada 1986. Ia lalu melanjutkan pendidikan ke Yogyakarta dan Surabaya, hingga memperoleh gelar S-2 dan S-3 dari UGM dan Universitas Airlangga.
(kum-onl/c)
