Tim Kejari Gunungsitoli dan Kejati Sumut Tangkap Tersangka Korupsi

Medan(harianSIB.com)
Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) dan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli, Kamis (19/6/2025), menangkap GS,ST, sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait kegiatan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Utara (Nisut)Tahun Anggaran (TA) 2022.

Kasus dugaan korupsi tersebut terkait kegiatan Pembuatan Grand Design dan Design Engineering Detail (DED) Kawasan Wisata di Nias Utara (Nisut), yang dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nisut TA 2022.

Menurut Kajari Gunungsitoli Parada Situmorang SH MH melalui Kasi Intel Yaatulo Hulu SH dalam keterangan tertulis, Kamis (29/6/2025), tersangka GS, ST ditangkap di toko milik tersangka GS,ST yaitu Indah Cargo Logistik, di Jalan Setia Budi Tanjung Rejo Medan.

Baca Juga:

• Dugaan Korupsi Lewat Pungli, Bendahara Bawaslu Gunungsitoli Ditahan Penyidik Kejari Gunungsitoli
• Negara Rugi Rp 578 Miliar, 9 Bos Swasta Didakwa dalam Kasus Impor Gula

Disebutkan, proses penangkapan yang dilakukan Tim Kejari Gunungsitoli bekerjasama dengan Tim Pidsus Kejati Sumut itu, berjalan lancar tanpa ada perlawanan.

"Sebelumnya tim Kejari Gunungsitoli didampingi Tim Pidsus Kejati Sumut telah melakukan pemantauan terhadap tersangka tersebut," ujar Kajari.

Baca Juga:

• KPK Panggil Deputi Gubernur BI Terkait Korupsi Dana CSR
• Buronan Korupsi Pengadaan Alat Pendidikan Ditangkap di Bogor

Setelah dilakukan penangkapan, tersangka GS, ST dibawa ke Kejati Sumut untuk pemeriksaan, selanjutnya dibawa dan dilakukan penahanan di Rutan Tanjung Gusta Medan.

Kajari menjelaskan, tersangka GS, ST disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) Subs Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUHPidana.(**)