Kejagung Tetapkan CEO Navayo Masuk DPO Kasus Satelit Kemenhan

Jakarta (harianSIB.com)

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah memasukkan nama CEO perusahaan Hungaria, Navayo International AG, Gabor Kuti, dalam daftar pencarian orang (DPO).

Gabor merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan user terminal untuk satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2016.

"Benar sudah dinyatakan DPO," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna saat dikonfirmasi, Senin (22/9/2025) dikutip dari kompas.c

Anang menuturkan, Kuti masuk dalam daftar buron setelah penyidik memanggilnya secara patut hingga tiga kali, tetapi tidak pernah memenuhi panggilan penyidik.

Baca Juga:

• Intelijen Kejagung Amankan Seorang Perempuan, Karyawan Swasta Status Buronan Perkara Penggelapan

Tidak hanya itu, penyidik juga telah memanggil Kuti untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka sebanyak dua kali. "Enggak pernah hadir," ujar Anang.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Kejagung pernah menyatakan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) karena Kutiberstatus warga negara asing (WNA) asal Hungaria.

Adapun perkara ini ditangani Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer (Jampidmil).

Sejauh ini, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni Laksamana Muda TNI (Purn) Ir. Leonardi selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian Anthony Thomas Van Der Hayden (selaku perantara), dan Gabor Kuti selaku CEO Navayo International AG.

Pihak Kejagung menyebut, pada 1 Juli 2016, Leonardi menandatangani kontrak perjanjian penyediaan terminal pengguna jasa dan peralatan yang terkait (Agreement For The Provision Of User Terminal And Related Service And Equipment) senilai 34.194.300 dollar AS dan berubah menjadi 29.900.000 dollar AS.

Penunjukan Navayo International AG sebagai pihak ketiga diduga tidak melalui proses pengadaan barang dan jasa yang sah, melainkan berdasar pada rekomendasi Van Der Hayden yang saat itu menjadi Tenaga Ahli Satelit Kemenhan RI.

Setelah kontrak ditandatangani, pihak Navayo mengeklaim telah melaksanakan pekerjaan berupa pengiriman barang ke Kemenhan RI.

Atas dasar pengakuan itu, Letkol Tek Jon Kennedy Ginting dan Kolonel Chb Masri, atas persetujuan Mayor Jenderal TNI (Purn) Bambang Hartawan dan Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi, menandatangani empat buah Surat Certificate of Performance (CoP) atau Sertifikat Kinerja terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Navayo.

Belakangan terungkap, sertifikat ini disiapkan oleh Van Der Hayden

Hingga CoP ditandatangani, tidak ada pihak yang memeriksa apakah pengiriman barang itu sudah benar-benar dilakukan oleh pihak Navayo.

Setelah CoP itu terbit, Navayo mengirimkan empat invoice penagihan pembayaran atas pekerjaan yang tertuang dalam kontrak.

Baca Juga:

• Kejagung Usut Dugaan Korupsi Konsesi Tol Cawang-Pluit oleh Perusahaan Jusuf Hamka

Namun, tagihan itu tidak dibayar karena hingga 2019, Kemenhan tidak memiliki anggaran pengadaan satelit.

Navayo kemudian menggugat Kemenhan melalui International Criminal Court (ICC) Singapura untuk membayar 23,4 juta dollar Amerika Serikat (AS).

Dalam perkara itu, pemerintah Indonesia kalah dan dihukum membayar 16 juta dollar AS. (*)

Intelijen Kejagung Amankan Seorang Perempuan, Karyawan Swasta Status Buronan Perkara Penggelapan

Kejagung Usut Dugaan Korupsi Konsesi Tol Cawang-Pluit oleh Perusahaan Jusuf Hamka

Kejagung Hentikan Pengusutan Kasus Korupsi Penyaluran Beras Subsidi

Kejagung Sita Rumah Mewah Riza Chalid Seluas 6.570 Meter di Kota Bogor

Kejagung Benarkan Penodong Pengendara di Tangsel Jaksa: Diperiksa Timwas

Kejaksaan Sita 5 Mobil Mewah Terkait Dugaan Korupsi Minyak Mentah Pertamina