KPK Selidiki Dugaan Korupsi di BPKH

"Nah, itu ada informasi yang kami terima, itu juga dimobilisasi atau dikumpulkan, ini seperti apa, kerja sama dengan siapa, apakah dengan PT Pos atau mungkin perusahaan swasta, ekspedisi swasta atau bagaimana? Nah, seperti itu, dan penggunaan dana itu," tambahnya.

Asep menduga terdapat perbedaan tarif transportasi dan pengiriman barang untuk jemaah.

"Karena kan begini, jadi di sana itu, berdasarkan kedekatan ya, jadi tempat, ini salah satu clue-nya itu berdasarkan tempat tinggal itu, tempatnya seberapa jauh dari Masjidil Haram, seberapa jauh dari Mina, Padang Arafah di Mina, seberapa jauh dari sana, kan seperti itu. Makin dekat ke sana ke mari, itu transportasinya makin mudah, itu makin mahal. Kemudian menu makanan dan lain-lain itu makin mahal, makin bagus makin mahal. Kelayakan tempat dan lain-lain makin mahal," ungkap dia.

Merespons upaya penyelidikan terkait layanan pendukung haji yang dilakukan KPK, BPKH menegaskan pihaknya menghormati serta mendukung penuh seluruh proses hukum yang sedang berlangsung.

Langkah KPK tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.

BPKH menyatakan akan bersikap kooperatif dan terbuka sepenuhnya, termasuk dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk membantu memperjelas duduk persoalan.

Kejari Karo Diminta Tahan 4 Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan Tugu Mejuah-juah

Kasus Asahan Expo ke-73, Sejumlah Pejabat Pulangkan Uang Hasil Dugaan Korupsi

BPKP Sumut Keluarkan Hasil Audit Dugaan Korupsi Kasus PAP di Binjai

Kasus Dugaan Korupsi Tugu Mejuah-Juah Segera Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan

Walau Didera Kasus Dugaan Korupsi, Operasional IPA Martubung Berjalan Normal

Penyidikan Dugaan Korupsi TPA di Karo Tetap Berlanjut