Budaya Materialisme Picu Kemerosotan Moral

Jakarta (SIB)- Budaya materialisme telah memicu kemerosotan moral,  di antaranya terlihat pada fenomena sejumlah mantan narapidana korupsi yang berani mengajukan diri sebagai calon kepala daerah.  Hukuman fisik koruptor dianggap menyelesaikan sanksi moralnya, dan materialisme diandalkan untuk mencapai penghargaan sosial.

“Menjadi tugas media untuk terus berkampanye kepada masyarakat agar memilih calon pemimpin yang sederhana dan mau bekerja keras. Bukan pada calon kepala daerah yang suka membagi-bagikan uang”, kata pengajar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta, Karlina Supelli, di Jakarta, Rabu (29/7).

Fenomena munculnya beberapa mantan narapidana korupsi yang mendaftarkan diri ikut pemilihan kepala daerah (pilkada) menunjukkan bahwa peristiwa itu sekadar dianggap peristiwa teknis pergantian kekuasaan. Ini menghilangkan orientasi nilai pada pilkada.

Menurut Karlina, degradasi moral kian mengkhawatirkan. Sistem pendidikan dari tingkat dasar dan keluarga harus kembali mengajarkan kejujuran dan menghukum ketidakjujuran. “Orang bisa memiliki nilai keutamaan dalam hidup, bukan saja hanya dengan materialisme, melainkan dengan kesederhanaan, dengan ugahari”, katanya.

Degradasi moral membuat para mantan narapidana korupsi kehilangan budaya malu. Bahkan, masyarakat pun terdorong menghargai orang hanya karena memiliki kekayaan.

REFORMASI PARTAI GAGAL
Tampilnya sejumlah narapidana korupsi sebagai calon kepala daerah juga memperlihatkan kegagalan partai dalam mereformasi diri. Partai tidak mampu m embangun dirinya sebagai mesin demokrasi. Partai kehilangan kandidat-kandidat terbaik, bahkan kehilangan misi kepemimpinan. “Partai sebagai pabrik kepemimpinan politik tidak berfungsi lagi”, kata sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sujito.

Kondisi ini juga memperlihatkan tunas-tunas pemimpin yang baik dimatikan sejak awal oleh sistem politik oligarki. Rakyat tidak mempunyai lagi harapan baru karena siapa pun yang tak memiliki banyak uang sulit maju mencalonkan diri. Ini sinyal kematian demokrasi.

“Masyarakat resah terhadap korupsi, tetapi tidak punya ruang untuk menyampaikannya. Kaum intelektual harus memberikan pencerahan. Presiden Joko Widodo perlu mendorong partainya berani mempromosikan orang-orang bersih”, paparnya.

Ketua Program Studi Ilmu Filsafat STF Driyarkara A Setyo Wibowo SJ mengatakan, nilai-nilai keutamaan, seperti keugaharian, kontrol diri, dan kesederhanaan, kini sulit diharapkan lahir dari partai dan kader-kadernya. Dalam demokrasi sekarang sulit muncul calon-calon pemimpin yang punya keutamaan. Sebaliknya, berkembang toleransi terhadap korupsi. “Banyak orang tak lagi kenal dirinya karena mementingkan pencitraan”, katanya.

MANTAN NARAPIDANA KASUS KORUPSI YANG MENJADI CALON KEPALA DAERAH 2015
 Jimmy Rimba Rogi (Imba) diusung Golkar dan PAN dalam Pilkada Kota Manado.

Soemarno Hadi Saputro diusung PKB dan PKS dalam Pilkada Kota Semarang.

Abubakar Ahmad  diusung PPP, Partai Golkar, dan PBB dalam Pilkada Kabupaten Dompu, NTB.

Utsman Ihsan diusung Gerindra dan PKS dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo. (Kps/c)