Beijing (SIB)- Militer China memulai patroli udara di sekitar pulau sengketa di perairan Laut China Selatan pada awal pekan ini. Patroli militer ini seakan menegaskan penolakan tegas Beijing terhadap keputusan pengadilan arbitrase permanen internasional yang menolak klaim China di perairan sengketa itu.
Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), nama lain untuk militer China, pada Senin (18/7) menerbangkan jet patroli udara.
PLA mengerahkan jet pengebom H-6K dan pesawat lainnya termasuk jet tempur, pesawat pengawas dan kapal tanker untuk berpatroli di sekitar pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan, termasuk Huangyan Dao, pulau sengketa yang juga diklaim oleh Filipina dengan nama Scarborough Shoal.
Juru bicara AU China, Shen Jinke, memaparkan bahwa sejumlah pesawat tempur dan pengawas itu akan melakukan tugas patroli, pertempuran udara, serta pengawasan pulau dan terumbu karang. "Angkatan Udara bertujuan untuk mempromosikan pelatihan tempur yang sebenarnya di atas laut, meningkatkan kemampuan tempur terhadap berbagai ancaman keamanan dan menjaga kedaulatan dan keamanan nasional," kata Shen, dikutip dari kantor berita Xinhua.
Shen mengklaim bahwa patroli semacam ini akan dilakukan secara rutin di masa mendatang. "Untuk secara efektif memenuhi misinya, Angkatan Udara akan terus melakukan patroli tempur secara teratur di Laut China Selatan," ujarnya. Dalam laporan Xinhua, Shen kembali menegaskan bahwa seluruh kepulauan di Laut China Selatan merupakan bagian dari wilayah China sejak zaman dahulu sehingga, hak dan kepentingan China di perairan itu tidak boleh dilanggar. "Angkatan Udara PLA tegas akan membela kedaulatan nasional, keamanan dan kepentingan maritim, menjaga perdamaian dan stabilitas regional, dan mengatasi berbagai ancaman dan tantangan," katanya.
Pengumuman patroli udara ini, disertai dengan pernyataan terpisah bahwa China akan melakukan latihan militer di lepas pantai Pulau Hainan di Laut China Selatan menyusul keputusan pengadilan arbitrase permanen pekan lalu, yang mengatakan klaim China di laut sengketa yang termaktub dalam sembilan garis putus, atau nine-dash line, tidak sah. Pengumuman ini juga bertepatan dengan kunjungan Laksamana John M. Richardson, Kepala Operasi Laut AS ke Beijing untuk mendiskusikan sengketa Laut China Selatan dan isu lainnya yang merebak usai keputusan pengadilan itu, menurut laporan New York Times.
China sendiri menyatakan tidak peduli pada keputusan itu dan menilai pengadilan yang berbasis di Den Haag, Belanda, tidak memiliki jurisdiksi yang relevan terkait sengketa Laut China Selatan.
Sementara, Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Yasay mengaku telah menolak tawaran China untuk memulai perundingan terkait saling klaim di Laut China Selatan. Alasannya, China ingin agar perundingan itu tidak menyinggung hasil pengadilan arbitrase permanen.
Tawaran tersebut disampaikan kepada Yasay oleh Menlu China Wang Yi dalam pertemuan di sela KTT Asia-Eropa akhir pekan lalu. Yasay mengatakan Yi mengajukan perundingan bilateral terkait masalah tersebut, namun pembicaraan nanti di luar keputusan arbitrase. Filipina, kata Yasay, menolak tawaran itu karena tidak sesuai dengan kepentingan nasional mereka.
Tolak Paspor
Sementara itu, petugas perbatasan Vietnam menolak membubuhkan stempel pada paspor warga China dengan gambar sembilan garis putus atau nine dash-line di laut sengketa. Langkah ini diambil di tengah ketegangan di Asia terkait perebutan wilayah Laut China Selatan. Diberitakan dari Strait Times yang mengutip media Vietnam Tuoi Tre News, Senin (18/7), warga China pemegang paspor ini akan diberikan visa kunjungan saat kedatangan (on-arrival visa) yang berbeda tanpa pembubuhan stempel pada paspor.
Langkah ini diambil Vietnam di tengah ketegangan di kawasan menyusul keputusan pengadilan arbitrase permanen di Den Haag yang menyatakan klaim China di Laut China Selatan ilegal. Perairan yang diyakini kaya minyak dan gas itu diakui juga oleh Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia dan Taiwan. Vietnam menyambut baik keputusan arbitrase tersebut, dan mengambil langkah menolak paspor bergambar nine dash-line.
"Dengan mengeluarkan visa berbeda, petugas Vietnam bisa menghindari memberi stempel langsung pada paspor, menunjukkan sikap Vietnam yang tidak mengakui sembilan garis putus dalam bentuk apa pun," kata Dewan Rakyat provinsi Quang Ninh di Vietnam.
Setiap paspor China yang tidak sengaja distempel akan kembali distempel dengan kata "tertolak" jika pemiliknya kembali memasuki Vietnam. Paspor dengan gambar peta yang mencakup nine dash-line diterbitkan tahun 2012 lalu, memicu protes dari negara-negara pengklaim lainnya.
Selain menolak paspor, Vietnam melakukan cara lain untuk menyatakan sikapnya. Sebuah provinsi di Vietnam memerintahkan dihentikannya sinetron Shanghai Bund, setelah tokoh utamanya Huang Xiaoming mendukung klaim Beijing atas Laut China Selatan. Di Hanoi, sekitar 20 orang ditahan dalam protes menentang penolakan China mengakui keputusan pengadilan arbitrase. (CNNI/l)
