Badan Anti Korupsi Thailand Selidiki Program Subsidi Beras

Bangkok (SIB)- Badan anti korupsi Thailand mengatakan akan mengusut program subsidi beras, yang menelan biaya terlalu tinggi dan memantik penentangan terhadap Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, sementara pengunjuk rasa beraksi di ibukota menuntutnya turun.

Kerusuhan mulai berkobar pada November dan semakin memanas pada pekan ini saat pengunjuk rasa dipimpin mantan politisi oposisi Suthep Thaugsuban menduduki persimpangan utama di ibukota Bangkok.

Kemelut tersebut merupakan episode terakhir dalam konflik delapan tahun yang menghadapkan kelas menengah Bangkok dan pendukung kerajaan melawan pendukung Yingluck dan saudaranya, mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, yang kebanyakan merupakan kaum miskin di kawasan terpencil.

Yingluck berkuasa sejak 2011 terdongkrak oleh tawarannya untuk membeli beras dengan harga jauh di atas harga pasar untuk membantu petani miskin.

Para kritikus mengatakan skema tersebut penuh dengan aroma korupsi dan - seperti dikeluhkan pemrotes golongan kaya - menggunakan uang pembayar pajak sebesar 425 miliar baht (Rp154 triliun) meskipun angka tersebut bisa turun jika pemerintah bisa mendapatkan pembeli untuk beras di gudang pemerintah.

"Mereka yang mengawasi skema ini tahu ada kerugian namun tidak berusaha menghentikannya," kata Vicha Mahakhun dari Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC), Kamis (16/1). Yingluck merupakan kepala Komite Beras Nasional dan oleh karenanya harus menghadapi dakwaan.

Dalam keputusan terpisah, NACC mengatakan pihaknya mempunyai keraguan mendasar mengenai kesepakatan antar-pemerintah yang diumumkan oleh mantan menteri perdagangan Boonsong Teriyapirome.

"Kesepakatan beras pemerintah tidak pernah terjadi karena beras tidak dikapalkan keluar negara seperti yang mereka klaim," kata Vicha.

Pengekspor juga mempertanyakan hal serupa saat itu dan Boonsong kemudian disingkirkan oleh Yingluck pada Juni 2013 ketika ia gagal menjawab pertanyaan publik mengenai kesepakatan tersebut serta biaya untuk program intervensi.

Dalam manifestonya untuk pemilu 2011, Partai Puea Thai yang dipimpin Yingluck menjanjikan kepada petani untuk memberikan harga beras diatas harga pasar.

Skema itu membuat beras petani menjadi terlalu mahal sehingga Thailand tersingkir dari posisinya sebagai pengekspor terbesar dunia digantikan oleh India.

Dukungan dari kelas pekerja di pedalaman membuat Thaksin dan sekutunya sejak 2001 selalu menang pemilu dan Partai Puea Thai tampaknya juga yakin akan memenangi pemilu yang akan digelar pada Februari nanti.

Pengunjuk rasa anti-pemerintah di Bangkok menolak pemilu tersebut. Mereka ingin menghentikan apa yang mereka sebut demokrasi rentan yang dibuat tidak stabil oleh Thaksin, sosok yang mereka tuding melakukan korupsi dan nepotisme.

Mereka ingin menghapus pengaruh politik keluarganya dengan mengubah pengaturan pemilu dengan cara yang tidak mereka sebutkan, bersama dengan reformasi politik lainnya. (Ant/Rtr/x)