Junta Militer Dituding Bantu Yingluck Keluar dari Thailand

Bangkok (SIB) -Junta militer Thailand dibuat kebakaran jenggot oleh kabar yang beredar bahwa sesungguhnya telah ada perjanjian rahasia antara mereka dengan mantan Perdana Menteri (PM) Thailand, Yingluck Shinawatra. Rumor politik yang berseliweran menyebutkan, junta sepakat membiarkan Yingluck untuk melarikan diri dari Thailand sepanjang klan Shinawatra tidak lagi beraktivitas di ranah perpolitikan "Negeri Gajah" itu.

Jurubicara junta Kolonel Winthai Suvaree menegaskan, junta tidak pernah membiarkan Yingluck lolos begitu saja, demikian Straits Times melaporkan pada Selasa (29/8). Sejauh ini junta yang dipimpin Jenderal Prayuth Chan-o-cha itu menerima banyak kritik pedas setelah Yingluck menghilang bak ditelan bumi di hari ketika vonis hukumannya akan dijatuhkan.

Teori konspirasi ini semakin mengencang karena Yingluck selalu dijaga ketat oleh polisi yang tidak berseragam. Menjadi sangatlah tidak masuk akal bagaimana mungkin seseorang yang dijaga dengan superketatnya dapat meninggalkan Thailand begitu mudahnya.

Salah satu sumber yang dekat dengan keluarga Shinwatra memberitahu kepada Bangkok Post,  Yingluck berhasil mendapatkan paspor Kamboja yang membantunya melarikan diri dari Bangkok ke Kamboja. Dia kemudian terbang dengan menggunakan jet pribadi dari Kamboja ke Singapura. Di Singapura dia dijemput abang kandungnya mantan PM Thaksin Shinawatra.

Kedua orang itu kemudian terbang dengan jet pribadi menuju Dubai, Uni Emirat Arab ( UEA), tempat pengasingan Thaksin, abang kandung Yingluck. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen yang dekat dengan keluarga Shinawatra telah membantah rumor itu. Sementara itu otoritas Imigrasi Singapura (ICA) menolak mengomentari isu ini.

Salah satu tangan kanan Yingluck mengutarakan, PM perempuan pertama Thailand itu pada awalnya tidak berencana melarikan diri. Namun akhirnya dia memutuskan untuk kabur di menit-menit terakhir setelah mendengar kabar bahwa pengadilan akan menjatuhkannnya hukuman yang sangat berat. "Dia adalah perencana yang hati-hati, ini keputusan mendadak," ucap yang bersangkutan.

Yingluck yang berkuasa dari 2011-2014 menghadapi ancaman hukuman 10 tahun penjara dan larangan berpolitik seumur hidup, karena kelalaian dalam program subsidi bagi masyarakat desa. Pemerintahannya berakhir setelah digulingkan oleh kudeta militer pada tahun 2014.

Yingluck seharusnya dijadwalkan hadir saat pembacaan vonis perkara hukum yang melilitnya Jumat lalu. Namun dia tidak muncul.  Pengacara Yingluck mengatakan, kliennya sedang sakit vertigo dan gangguan di telinga. Pengadilan keberatan dengan penjelasan tersebut dan Mahkamah Agung Thailand pun mengeluarkan surat perintah penangkapan. Pengacara Yingluck, Norawit Larleang, mengatakan bahwa dia tidak tahu apakah mantan PM pada 2011-2014 itu ada di Thailand atau telah pergi.

Dalam skema subsidi beras versi Yingluck, sepanjang 2011 - 2013, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membeli beras petani lokal dua kali lipat di atas harga pasar. Namun, kebijakan itu ternyata jadi bumerang. Karena, pada periode yang sama, harga beras dunia tengah merosot tajam. Ketika harga beras dunia menjadi murah, pemerintah Thailand justru menimbun beras dengan harga jual yang mahal. Akibatnya, sejumlah pihak tak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi itu dengan mengambil, membeli, bahkan mencuri beras yang ditimbun pemerintah untuk dijual kembali. Sedangkan, beberapa ton beras yang tak disirkulasikan, mengalami pembusukan.

Beras itu ternyata sulit dijual kembali dan menyebabkan kerugian besar bagi Thailand. Kerugian ditaksir mencapai miliaran dolar AS. Meski skema subsidi itu dianggap gagal, Yingluck bersikeras mempertahankan kebijakan itu. Ketika namanya terseret kasus atas skema itu, Yingluck mengirim surat kepada PM Thailand yang menjabat, Prayuth Chan-ocha, untuk memberi tahu bahwa ada motif politik yang dibawa Jaksa Agung dalam masalah tersebut. Pihak oposisi junta militer juga menuding, ada motif politik di balik diseretnya Yingluck ke dalam ranah proses hukum. (Kps/h)