Junta Militer Thailand Segera Bentuk Pemerintahan Sementara

Bangkok (SIB)- Pemerintah junta militer Thailand akan membentuk pemerintah interim untuk mengawasi jalannya reformasi politik, yang kemudian diikuti dengan pemilu tahun depan. Pembentukan pemerintah interim ini dilakukan paling lambat awal September.

Jendral Prayuth dalam pidatonya di depan perwira tinggi militer mengumumkan, penetapan tersebut merupakan bagian dari rencana tiga tahap, yaitu rujuk, pembentukan pemerintah dan pemilihan umum, yang akan digelar Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban.

"Pemerintahan baru akan dibentuk pada bulan Agustus atau awal September," terang pemimpin junta militer Thailand, Jenderal Prayuth Chan-O-Cha dalam briefing mengenai anggaran tahun 2015, seperti dilansir AFP, Jumat (13/6).

Namun Jenderal Prayuth tidak menyebutkan lebih lanjut apakah kabinet pemerintahan yang baru tersebut akan diisi oleh orang-orang sipil atau militer. "Jangan tanya saya siapa saja dan dari mana saja mereka (anggota pemerintahan)," ucapnya.

Pemimpin junta militer ini sendiri tidak mengesampingkan opsi dirinya menjadi Perdana Menteri interim Thailand. Di bawah pemerintahan junta militer, Jenderal Prayuth melarang adanya unjuk rasa di depan publik, menangkap para demonstran, melakukan sensor media dan menahan sementara ratusan orang yang mengkritisi pemerintah junta militer.

Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Jenderal Prayuth menyatakan pemilu Thailand paling tidak akan dilakukan tahun depan. Menurutnya, setidaknya dibutuhkan waktu selama satu tahun untuk melakukan reformasi politik di Thailand, termasuk menyusun rancangan undang-undang baru.

Jenderal Prayuth mendorong warga Thailand untuk bersabar dengan dirinya. "Saya tahu ini musim bulan madu, tapi saya harap ini bisa bertahan sedikit lebih lama," ujarnya. Panglima militer Thailand ini menyatakan, sangat penting bagi Thailand untuk memiliki militer yang kuat. "Jika kita tidak memiliki militer, kita tidak bisa tawar-menawar dengan siapapun. Jika militer kita tidak kuat, tidak akan ada yang mendengarkan kita," terangnya.

Militer mengambil alih kekuasaan pada 22 Mei melalui kudeta tak berdarah setelah enam bulan unjuk rasa yang menghadapkan pendukung perdana menteri terguling Yingluck Shinawatra dengan penentangnya di Bangkok yang merupakan pendukung kerajaan.

Sejak mengambil alih kekuasaan, pihak militer membungkam pembangkang dan menahan sekitar 300 politisi, pegiat dan wartawan. Banyak diantaranya terkait dengan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, yang dituding ikut mengatur dari luar negeri pemerintahan yang dipimpin adiknya, Yingluck Shinawatra.

Selama hampir satu dasawarsa Thailand terpecah belah antara pendukung Yingluck Shinawatra dan saudara lelakinya Thaksin Shinawatra yang digulingkan pada kudeta 2006. Negara tersebut terpecah antara pendukung Thaksin di utara dan timurlaut dengan pendukung kerajaan yang berasal dari Bangkok yang melihat Thaksin dan kebijakannya merupakan ancaman bagi orde lama.

Pengadilan menyatakan Yingluck bersalah menyalahgunakan kekuasaan pada 7 Mei, saat menggeser kepala keamanan negara ke pos lain sehingga salah satu kerabatnya bisa mengambil keuntungan dari perpindahan posisi itu dan memerintahkannya untuk turun setelah berlangsungnya protes selama berbulan-bulan untuk menggulingkan pemerintahan.

Pemimpin militer Prayuth mengatakan ia masuk untuk memulihkan ketertiban dan membuat perekonomian serta kesejahteraan petani sebagai prioritas. Angkatan bersenjata Thailand mulai membayar ratusan ribu petani berdasar skema pembelian beras, salah satu kunci utama yang berhasil membawa Yingluck berkuasa pada 2011.

Prayuth mengatakan, militer tidak berencana untuk mempertahankan sistem itu. "Hari ini, jika Anda tanyakan ke saya, tidak akan ada lagi skema beras. Namun apakah di masa depan nanti kita akan memilikinya, itu adalah dua hal yang berbeda," katanya.

Menurut pihak penentang, skema itu meninggalkan kerugian besar. Petani berhutang lebih dari 2,5 miliar dolar AS berdasar program itu, sebuah elemen kunci dalam sidang pengadilan yang melengserkan Yingluck dari posisinya. (Detikcom/Ant/AFP/q)

Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.