Junta Militer Thailand Janjikan Pemilu Digelar 2015

Bangkok (SIB)- Pemimpin junta militer Thailand, Sabtu (28/6), menjanjikan akan kembali ke demokrasi tapi mengatakan pemilu baru digelar pada Oktober 2015. Jenderal Prayuth Chan-ocha mengatakan dalam sebuah pidato bahwa konstitusi interim akan diadopsi bulan depan. Kabinet sementara akan memerintah hingga pemilu diadakan tahun depan.

Militer merebut kekuasaan pada 22 Mei lalu dan mengatakan ingin mengembalikan stabilitas Thailand setelah kekacauan politik dan sosial selama berbulan-bulan. Sejak itu negara dikelola junta militer bernama Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Keamanan. Dewan itu bersikeras mereka adalah pemain netral di antara faksi-faksi politik yang saling berseberangan.

Prayuth yang memimpin kudeta mengatakan pemilu akan berlangsung di bawah konstitusi baru yang akan dibuat sebuah badan khusus. "Kami ingin melihat pemilu terjadi di bawah konstitusi baru.... yang bebas dan adil, agar menjadi pondasi kokoh untuk demokrasi Thailand," kata Prayuth dalam pidato yang disiarkan televisi.

"Jika kita mengadakan pemilu hari ini maka situasi akan mengarah kepada konflik dan negara akan kembali ke lingkaran lama yaitu konflik, kekerasan dan korupsi oleh kelompok yang berpengaruh di politik, terorisme dan penggunaan senjata perang," tambahnya.

Prayuth mengatakan RUU itu akan diserahkan kepada raja bulan depan untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu, ia memperkirakan diperlukan waktu dua bulan lagi sebelum Undang-Undang  sementara itu diberlakukan. Prayuth, yang dikenal sebagai pendukung setia kerajaan, tidak memberikan keterangan terinci, mengenai konstitusi sementara itu dalam pidato yang disiarkan melalui televisi ke seluruh negara hari Jumat, kecuali menjamin bahwa Raja Thailand akan tetap menjadi kepala negara.  Prayuth mengatakan, menurut perkiraannya, konsep undang-undang dasar yang permanen akan siap digarap dalam 10 sampai 12 bulan.

Itu adalah kudeta atau usaha kudeta ke-19 yang berhasil sejak berakhirnya pemerintahan mutlak dibawah kerajaan pada 1932. Sejak kudeta itu, Prayuth telah mengeluarkan puluhan dekrit atau surat keputusan mengenai masalah-masalah besar dan kecil, dari pemberian dana bagi jutaan petani yang dililit hutang  karena sistem subsidi beras yang gagal yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, sampai pada perintah penyiaran gratis pertandingan sepakbola piala dunia.

Junta militer, yang terkenal sebagai National Council for Peace and Order atau disingkat NCPO, juga telah memanggil ratusan sarjana, aktivis, politikus, dan wartawan untuk dimintai keterangan. Kegiatan politik dilarang dan perusahaan media berita bekerja dibawah pengawasan ketat militer.

Sebelumnya Charae Panpruang, Sekretaris Jenderal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Thailand mengatakan bahwa ia akan menyisihkan anggaran 10 miliar bath untuk Majelis Rendah, guna sepenuhnya mendukung dewan reformasi nasional yang akan dibentuk dalam waktu dekat.

Charae dipromosikan dari wakil sekretaris jenderal DPR dalam pengumuman yang dibuat oleh Dewan Nasional untuk Ketentraman dan Ketertiban (NCPO). Promosi segera berlaku efektif, tetapi perlu didukung oleh Yang Mulia Raja setelah pemerintah baru terbentuk.  Selain tugas-tugas rutin, termasuk mendukung pekerjaan Majelis Rendah dan administrasi pertemuan anggotanya, Charae mengatakan ia harus mendukung kerja dewan reformasi nasional.

Mendukung dewan bisa lebih mudah karena akan memiliki sekitar 250 anggota, jauh lebih sedikit dari Majelis Rendah, katanya. Bantuan akan difokuskan pada masalah-masalah  hukum dan akademis. Charae mengatakan, dia akan harus terlebih dahulu mempelajari tugas-tugas anggota dewan serta penyusunan sampai dengan peraturan berlaku. (BBC/f)