Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Sabtu, 20 Desember 2025

Jaksa Agung Dipecat, Investigasi Kasus Rusia di Pilpres AS Diminta Tetap Jalan

* Trump akan Berusaha Hindari ‟Shutdown‟
- Sabtu, 10 November 2018 16:29 WIB
1.107 view
Jaksa Agung Dipecat, Investigasi Kasus Rusia di Pilpres AS Diminta Tetap Jalan
SIB/VoiceofInfonesia
Para pengunjuk rasa di depan Gedung Putih di Washington, Kamis (8/11), memperingatkan Gedung Putih agar tidak berusaha menggagalkan upaya Jaksa Khusus Robert Mueller menyelidiki campur tangan Rusia pada pemilihan presiden 2016.
Washington (SIB) -Politisi Partai Republik Amerika Serikat meminta agar proses penyelidikan otoritas hukum AS atas kasus dugaan campur tangan Rusia dalam Pilpres AS 2016 tetap terlaksana, meski Jaksa Agung Jeff Sessions telah dipecat Presiden Donald Trump.

Pemecatan Sessions dicurigai sebagai langkah awal Trump untuk membungkam penyelidikan yang masih berlangsung sampai saat ini yang dipimpin Penyelidik Khusus Kementerian Kehakiman Robert Mueller dan diawasi oleh Sessions.

Trump sendiri diketahui telah mengkritik otoritas hukum AS, karena, penyelidikan yang mereka lakukan telah menjerat sejumlah orang yang dekat dengan presiden. Mueller pun tengah dalam tahap memeriksa transaksi keuangan Trump untuk memverifikasi dugaan keterkaitannya dengan Rusia.

Kursi jaksa agung AS yang kosong kini diisi sementara oleh Kepala Staf Kejagung AS Matthew Whitaker, hingga Trump resmi menunjuk pengganti. Whitaker juga diketahui salah satu figur yang ikut mengkritik penyelidikan Mueller. Selain itu, Whitaker tak hanya sekedar mengisi kekosongan kursi pucuk pimpinan, namun juga, menjadi pengawas proses penyelidikan yang dilakukan oleh Mueller.

Pada poin inilah muncul dugaan bahwa pemecatan Sessions merupakan upaya awal Trump untuk membungkam proses penyelidikan Mueller.

Trump yang geram atas penyelidikan Mueller, tidak dapat secara langsung memecat penyelidik khusus itu, menurut ketentuan hukum di AS. Namun, dengan Whitaker kini menjabat sebagai pelaksana harian Jaksa Agung AS, Trump mungkin bisa mengupayakan kehendaknya itu.

Menyikapi kabar tersebut, Senator dari Partai Republik, Mitt Romney mengatakan, "Sangat penting bahwa pekerjaan penting Kementerian Kehakiman terus berlanjut, dan penyelidikan Robert Mueller terus berjalan dan tidak terhalang sampai ia menemukan kesimpulannya," demikian seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (8/11).

Sementara rekan separtai Romney, Senator Susan Collins juga mengimbau: "Penting bahwa pemerintahan presiden tidak menghalangi penyelidikan Mueller ... Penyelidik Khusus Mueller harus diizinkan untuk menyelesaikan pekerjaannya tanpa gangguan." Dikabarkan, Mueller dalam waktu dekat akan menyerahkan laporan komplet atas penyelidikannya kepada Kejagung AS.

"Kita akan melihatnya dalam waktu dekat," kata mantan Kepala Badan Intelijen AS (CIA) John Brennan. "Umumnya laporan yang akan dibuat oleh penyelidik khusus akan diserahkan kepada Rod Rosenstein, saya tidak akan terkejut jika itu sudah siap," kata Brennan.

Menurut seorang pejabat Gedung Putih, sebelum Sessions dipecat, ia sempat bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan John Kelly.  Tidak jelas apa isi pertemuan keduanya, namun diduga, tatap muka itu ditujukan bagi Kelly untuk menginformasikan pemecatan Sessions. 

Sessions diketahui pernah terlibat dalam penyelidikan tersebut pada 2017, namun, memutuskan mundur dari investigasi pada Maret 2017. Keputusan Sessions untuk mundur dari penyelidikan itu dipicu oleh kritik dari Partai Demokrat yang menyebut, ketika ia ditanya oleh Senat AS dalam sebuah rapat dengar pendapat, dirinya tak menjelaskan soal pertemuan antara anggota Partai Republik dengan Duta Besar Rusia untuk AS pada Pilpres 2016. Demokrat menuduh hal itu sebagai upaya untuk menutup-nutupi bukti. Namun, Sessions membantah dan beralasan bahwa ia lupa untuk menjelaskan hal tersebut.

Beberapa bulan usai pengunduran diri Sessions dari penyelidikan, Penyelidik Khusus Kementerian Kehakiman AS Robert Mueller berhasil mendakwa sejumlah orang, termasuk beberapa figur yang dekat dengan Trump, atas dugaan keterlibatan mereka dalam kasus campur tangan Rusia dalam Pilpres AS 2016. Trump mengkritik penyelidikan dan dakwaan Mueller dengan menyebutnya sebagai "upaya perburuan penyihir." Ia juga telah membantah keras keterlibatannya dengan Rusia dalam Pilpres AS 2016. 

HINDARI "SHUTDOWN"
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, akan berusaha memengaruhi kubu Demokrat guna merealisasikan anggaran sejumlah program prioritas pemerintah, salah satunya pembangunan dinding perbatasan AS-Meksiko. Bahkan, Trump menegaskan tak akan terjadi penghentian pemerintahan (government shutdown) seperti yang dikhawatirkan sejumlah kalangan. Hal itu disampaikan Presiden Trump di Washington, Rabu (7/11), setelah pemilu sela yang diselenggarakan sehari sebelumnya menempatkan Partai Demokrat menggeser posisi mayoritas Partai Republik di DPR AS.

"Kami akan memperjuangkannya. Saya telah berbicara dengan Demokrat sepanjang waktu dan mereka setuju bahwa dinding itu diperlukan. Kami ingin membangun dinding dalam satu waktu, tidak bertahap," ujar Trump. Namun, dalam pernyataan sebelumnya, Trump sempat mengatakan shutdown mungkin diperlukan sehingga Demokrat dapat terdorong untuk menyepakati pendanaan dinding perbatasan senilai 23 miliar dollar AS tersebut. Partai Demokrat menolak pembangunan dinding tersebut dengan alasan mengeluarkan dana yang mahal, tidak efektif, dan menjadi simbol kebencian terhadap orang Latin.

Akan tetapi, Demokrat telah memberikan indikasi untuk mendukung pendanaan tersebut sebagai ganti dari kesepakatan yang akan memberikan perlindungan kepada imigran tanpa dokumen yang dideportasi dan menyediakan kewarganegaraan bagi mereka. Trump telah menjadikan isu pembangunan tembok perbatasan AS dengan Meksiko sebagai janji kampenye presiden pada 2016. Alasannya, dinding itu diperlukan untuk menjaga keamanan dan mencegah kriminal memasuki AS.

Di tempat terpisah, pemimpin House of Representative atau DPR AS dari Demokrat, Nancy Pelosi, mengatakan anggota Kongres dari partainya siap mengawasi tugas Presiden. "Kami memiliki tanggung jawab pengawasan konstitusi. Ini bukan berarti kami mencari pertarungan, tapi artinya kami akan melihat apa yang dibutuhkan untuk maju, maka kami akan melakukannya," kata Pelosi.

Demokrat dikabarkan akan mulai melakukan investigasi terhadap pajak penghasilan yang sudah lama disembunyikan Trump. Kemudian, kemungkinan adanya konflik kepentingan antara pemerintahan dan bisnisnya serta kolusi Trump dengan Russia pada pemilihan presiden 2016.

Pelosi mengatakan kepala-kepala komite akan mempersiapkan proses investigasi tersebut. Ia pun akan memberikan rekomendasi dalam pertemuan para anggota Partai Demokrat di Kongres. "Tapi, Anda bisa pastikan satu hal, ketika kami menjalani langkah ini, kami tahu apa yang akan kami lakukan dan kami akan melakukannya dengan baik," katanya. (KJ/Liputan6/h)
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru