Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Selasa, 07 April 2026
LIVE

Tolak Rencana Perdamaian Trump, Palestina Keluar dari Kesepakatan Oslo

* Carter: Rencana Trump Hancurkan Solusi Dua Negara
Redaksi - Sabtu, 01 Februari 2020 15:54 WIB
1.798 view
Tolak Rencana Perdamaian Trump, Palestina Keluar dari Kesepakatan Oslo
kbknews.id
Ilustrasi
Washington (SIB)
Mantan Presiden AS Jimmy Carter mengkritik rencana perdamaian Timur Tengah yang digagas Presiden AS Donald Trump.

Menurutnya, rencana itu dapat mengubur prospek perdamaian Israel-Palestina. "Rencana AS yang baru memotong prospek untuk perdamaian yang adil antara Israel dan Palestina. Jika diimplementasikan, rencana itu akan menghancurkan satu-satunya solusi untuk konflik jangka panjang ini, yaitu solusi dua negara," kata Carter.

Carter menilai rencana perdamaian Timur Tengah buatan Trump menegasikan solusi dua negara berdasarkan perbatasan Juni 1967. Padahal hal itu telah diminta dalam berbagai resolusi PBB. Menurut Carter, rencana Trump juga melanggar hukum internasional tentang penentuan nasib sendiri, pembebasan tanah secara paksa, dan pencaplokan wilayah pendudukan serta menyangkal kesetaraan hak warga Palestina. Dia meminta negara anggota PBB mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB.

Carter pun menyerukan negara-negara menolak setiap penerapan proposal Israel secara sepihak dengan merebut lebih banyak tanah Palestina. Carter terkenal karena telah menjadi perantara Perjanjian Camp David antara mantan presiden Mesir Anwar Sadat dan mantan perdana menteri Israel Menachen Begin pada 1978. Kesepakatan itu menyerukan pertemuan lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah Palestina.

Trump mengumumkan rencana perdamaian Timur Tengah di Gedung Putih pada Selasa (28/1). Dalam rencana itu, Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tak terbagi. Pada Desember 2017, Trump telah menjadikan AS sebagai negara pertama di dunia yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Dalam rencana perdamaiannya, Trump juga mengakui pendudukan Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan.

Tahun lalu, pemerintahan Trump memutuskan tak lagi menganggap ilegal permukiman Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Trump mengusulkan Abu Dis untuk menjadi ibu kota Palestina. Abu Dis adalah sebuah kota yang berada di Yerusalem Timur. Terkait hal itu, Trump menetapkan lini waktu selama empat tahun bagi Israel dan Palestina untuk menyetujui pengaturan keamanan.

Palestina menjawab rencana perdamaian Trump dengan memutuskan keluar dari kesepakatan Oslo 1995 yang ditandatangani dengan Israel. "Israel telah diberi tahu bahwa Pemerintah Palestina tidak akan mematuhi perjanjian di antara mereka," kata Menteri Urusan Sipil Otoritas Palestina, Hussein al-Sheikh, dalam wawancara dengan televisi Aljazirah, dikutip Anadolu Agency, Jumat (31/1).

Dia berharap negara-negara Arab dan Islam akan menjadi kekuatan yang mendukung sikap Palestina tersebut. Liga Arab dijadwalkan menggelar pertemuan luar biasa tingkat menteri pada Sabtu (1/2). Mereka akan membahas rencana perdamaian Trump.

Kesepakatan Oslo 1995 mengatur tentang pembagian wilayah dan kewenangan Israel serta Palestina di Tepi Barat. Terdapat tiga pembagian, yakni Area A, B, dan C. Area A adalah wilayah yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Palestina. Kemudian Area B merupakan wilayah yang dikendalikan Otoritas Palestina, namun sektor keamanannya dikontrol Israel.

Sedangkan Area C adalah wilayah yang sepenuhnya dikuasai Israel. Namun pembagian wilayah itu dianggap tak adil. Pasalnya Area C merupakan wilayah pertanian dan sumber air utama Tepi Barat.

Karena berada di bawah kekuasaan Israel, warga Palestina memiliki keterbatasan akses terhadap area tersebut. Saat ini Area C dihuni sekitar 300 ribu warga Palestina. Sebagian besar di antaranya adalah masyarakat Badui dan penggembala yang tinggal di karavan, tenda, bahkan gua. (okz/f)
SHARE:
komentar
beritaTerbaru