Pemerintah Filipina Berharap Kongres Segera Setujui UUD Bangsamoro

Manila (SIB)- Pemerintah Filipina mengharapkan Kongres akan segera meloloskan undang-undang dasar untuk entitas politik Bansamoro, sebagai lampiran akhir perjanjian perdamaian komprehensif antara pemerintah dan Front Pembebasan Islam Moro yang telah ditandatangani.

Sekretaris Kantor Operasi Komunikasi Presiden  Herminio Coloma Jr, Minggu (26/1), mengatakan langkah berikutnya adalah untuk menyusun Hukum Dasar  Bangsamoro yang diusulkan dan mengirimkannya kepada Kongres.

"Kami berharap langkah itu dapat diatasi dalam persidangan Kongres kini, sehingga dapat disetujui dengan cepat, dan plebisit dapat segera diselenggarakan," kata Coloma pada program radio dzRB yang dikelola pemerintah. Coloma mengatakan pemerintah yakin kedua majelis Kongres akan bertindak cepat mengenai hukum dasar Bangsamoro itu. Masalah ini memiliki "nilai urgensi yang tinggi," karena tujuannya adalah untuk tidak hanya menyelenggarakan plebisit tetapi juga untuk memilih pejabat baru dari entitas politik Bangsamoro pada tahun 2016.

Entitas Bangsamoro dimaksudkan untuk menggantikan Wilayah Otonomi di Mindanao Muslim. Pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) ditandatangani lampiran normalisasi itu pada Sabtu, atau terakhir dari empat dokumen yang membentuk sebuah kesepakatan damai yang komprehensif. (Ant/Xinhua)