Oposisi Ukraina Dituding Rencanakan Makar

Kiev (SIB)- Dinas Keamanan Ukraina, Jumat (31/1), mengumumkan telah memulai penyelidikan kriminal terhadap kubu oposisi untuk tuduhan upaya merebut kekuasaan negara. Tuduhan dibuat berdasarkan data dari server komputer yang disita, dengan informasi di dalamnya mengungkapkan dugaan bahwa protes massa di negara itu telah direncanakan. "Sebuah penyelidikan untuk upaya pengambilalihan kekuasaan telah dibuka," kata Maxime Lenko, Kepala Departemen Penyelidikan Dinas Keamanan Ukraina (SBU), seperti dikutip dari kantor berita Interfax.

Tuduhan muncul setelah penyidik memeriksa informasi yang tersimpan di server komputer yang disita pada Desember 2013, dalam serangan ke markas oposisi Batkivschyna di Kiev, menyusul dipenjaranya mantan Perdana Menteri Ukraina, Yulia Tymoshenko.

Informasi dari server menunjukkan bahwa protes massa anti-pemerintah yang telah membawa Ukraina ke dalam krisis terburuk sejak kemerdekaannya adalah direncanakan. Lenko mengatakan, dugaan tindakan terencana itu merujuk penggunaan kalimat-kalimat seperti "penggunaan kekuatan demonstran.. untuk meruntuhkan otoritas presiden".

Kerusuhan di Ukraina meletus setelah Presiden Viktor Yanukovych menolak kesepakatan Uni Eropa pada November 2013, yang menjadi kunci untuk mendukung hubungan yang lebih erat dengan Rusia. Keputusan itu membawa ratusan ribu demonstran pro-Uni Eropa ke jalan-jalan. Protes telah dua kali berubah menjadi kekerasan dan pada pekan ini telah menyebabkan pengunduran diri perdana menteri berikut seluruh jajaran di kementeriannya.

Sementara Pemerintah AS tengah berkonsultasi dengan pihak Senat untuk penerapan sanksi terhadap Ukraina. Alasan AS, Pemerintah Ukraina gagal menghentikan unjuk rasa. Menurut Menteri Luar Negeri AS John Kerry, pihaknya terus memantau tekanan terhadap Presiden Ukraina Viktor Yanukovych meski saat ini yang bersangkutan tengah terbaring sakit. Hingga kini, kelompok oposisi Ukraina terus menyuarakan adanya pemilihan umum.

Sebelumnya, beberapa pejabat AS sudah memperingatkan Washington untuk penerapan sanksi tersebut. Pasalnya, Kiev bakal menerapkan kekuatan besar untuk menghentikan unjuk rasa. John Kerry berpandangan kalau AS menaruh perhatian tentang pelanggaran HAM di Ukraina gara-gara upaya penghentian unjuk rasa tersebut. Pasalnya, ada dugaan penghilangan paksa dan pembunuhan terhadap pengunjuk rasa. "AS menekan Pemerintah Ukraina untuk menyiapkan komisi untuk menginvestigasi pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut," demikian John Kerry.

Tanda Tangani RUU Amnesti
Presiden usia 63 tahun itu hari Jumat menandatangani perundang-undangan yang memberikan amnesti bagi mereka yang ditahan dalam protes-protes antipemerintah dengan syarat mereka meninggalkan gedung-gedung pemerintahan yang telah mereka duduki. Para pemimpin oposisi telah menolak langkah itu, yang diambil presiden setelah mengumumkan sehari sebelumnya bahwa dia mengambil cuti sakit karena mengalami infeksi pernapasan akut dan demam.

Ketegangan di Ukraina meningkat setelah aktivis oposisi Dmytro Bulatov, hilang sejak 22 Januari, ditemukan diluar Kiev dengan luka-luka dan memar-memar di wajahnya. Bulatov mengatakan dia diculik oleh orang-orang tak dikenal dan ditahan beberapa hari sebelum ditinggalkan di hutan. Bulatov mengatakan dia pergi ke desa terdekat, dimana dia menelepon teman-temannya.

Sementara itu, Kementrian Pertahanan Ukraina mengutip para perwira militer menyerukan agar Presiden Yanukovych mengambil “tindakan segera” untuk menstabilkan situasi di negara itu. Pernyataan yang dimuat di situs kementerian itu mengatakan bahwa dalam pertemuan hari Jumat dengan Menteri Pertahanan Pavel Lebedev, para pejabat militer menyatakan tidak dapat menerima aksi menduduki lembaga negara dengan kekerasan, dan  mengganggu perwakilan negara dan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas mereka.

Pernyataan itu mengutip pejabat yang mengatakan "konflik yang semakin meningkat akan mengancam keutuhan wilayah negara," dan menyerukan agar Yanukovych “mengambil langkah cepat untuk menstabilkan situasi dan mencapai keharmonisan dalam masyarakat.” (VoA/x)