PBB Desak Myanmar Berikan Status Kewarganegaraan kepada Warga Rohingya

New York (SIB)- Pemerintah Myanmar terus mendapat tekanan internasional terkait nasib warga minoritas muslim Rohingya. PBB bahkan mengeluarkan resolusi yang menyerukan Myanmar untuk memberikan status kewarganegaraan pada Rohingya.

Resolusi tersebut diadopsi lewat konsensus di komite HAM Majelis Umum PBB, menyusul sedikit keributan dengan negara-negara dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang menginginkan kata-kata yang lebih keras. Demikian seperti dilansir kantor berita Reuters, Sabtu (22/11).

Resolusi tersebut menyatakan keprihatinan serius atas penderitaan warga Rohingya di negara bagian Rakhine. Di wilayah itu, sekitar 140 ribu warga Rohingya hidup di kamp-kamp pengungsi yang kumuh, menyusul kekerasan sektarian antara warga Buddha dan muslim pada tahun 2012. Selama ini pemerintah Myanmar dan warga Buddha setempat menganggap Rohingya sebagai imigran gelap dari negara tetangga Bangladesh. Padahal komunitas tersebut telah berabad-abad tinggal di Myanmar.

Resolusi PBB ini menyerukan pemerintah Myanmar untuk melindungi hak-hak seluruh penduduk Rohingya di Rakhine dan memberikan akses yang sama untuk kewarganegaraan bagi minoritas Rohingya. Sehingga dengan demikian Rohingya pun akan mendapatkan akses yang sama untuk layanan-layanan publik di Myanmar.

Perwakilan Myanmar sempat menyampaikan penolakan atas penggunaan kata "Rohingya" dalam resolusi PBB tersebut. Diingatkan bahwa hal ini akan memicu ketegangan di negara bagian Rakhine. "Penggunaan kata tersebut oleh PBB akan memicu kebencian yang besar dari rakyat Myanmar, yang menjadikan upaya pemerintah lebih sulit dalam menangani masalah ini," cetus delegasi Myanmar seraya menambahkan bahwa pemerintah Myanmar tengah berupaya mengatasi masalah Rohingya.

Sebelumnya Presiden Myanmar Thein Sein membantah etnis minoritas Rohingya meninggalkan negara bagian Rakhine karena mendapat perlakuan buruk. Kepada VOA, Presiden Thein Sein mengatakan media kerap memalsukan berita soal kondisi etnis minoritas Rohingya dan kekhawatiran dunia internasional dianggap terlalu berlebihan.

"Itu hanyalah kisah buatan media yang mengatakan para manusia perahu meninggalkan Myanmar karena mengalami penyiksaan," ujar Thein Sein. Presiden Sein menambahkan banyak orang justru ingin tinggal di Myanmar karena negeri itu cukup luas sehingga menyediakan cukup ruang untuk tinggal dan bekerja. "Beberapa orang menulis hal-hal negatif dengan niat jahat. Organisasi internasional juga membantu mereka (media)," tambah presiden.

Pernyataan Thein Sein, mantan jenderal yang meninggalkan kemiliteran untuk memimpin pemerintahan reformis, mencerminkan sikap pemerintah terkait 1,1 juta warga Rohingya. Dalam beberapa pekan terakhir, ribuan warga etnis Rohingya berlayar melintasi Teluk Bengala menuju pesisir barat Thailand. Di sana mereka kemudian dibawa para penyelundup manusia ke Malaysia. Pemerintah Thailand menyalahkan Myanmar terkait eksodus ribuan orang warga Rohingya itu.

Thailand menyebut etnis Rohingya kabur karena disiksa dan kerap menjadi korban kekerasan.

"Masalahnya dimulai di Myanmar. Alasan mereka pergi karena Myanmar tak menginginkan mereka. Mereka terpaksa pergi karena kerap disiksa dan menghindari kekerasan di kampung halaman mereka," kata kepala kepolisian distrik Kapoe, Thailand, Sanya Prakobphol.

Pekan lalu, Presiden AS Barack Obama dalam kunjungannya ke Myanmar mendesak pemerintah negeri itu untuk menjamin kesamaan hak bagi etnis Rohingya. Berdasarkan data Arakan Project, yang merancang migrasi melintasi Teluk Bengala, sebanyak 100.000 warga Rohingya meninggalka Myanmar sejak 2012.

Bentrokan antara etnis Rakhine yang beragama Buddha dan warga muslim Rohingya saat itu menewaskan ratusan orang dan mengakibatkan 140.000 kehilangan tempat tinggal mereka. (Detikcom/VoA/h)