Pascakudeta Militer, Hubungan Thiland dengan Barat Memburuk

Bangkok (SIB) - Setelah mengalami tarik-ulur, pemilu nasional Thailand akhirnya ditetapkan pada Februari 2016. Demikian diumumkan Wakil Perdana Menteri Thailand, Wisanu Krue-ngam, Selasa (23/12).

Adapun tanggal persis pelaksanakan masih akan dirundingkan dengan sejumlah diplomat Amerika Serikat (AS). "Saya sudah mengatakan kepada kuasa usaha AS pemilu akan berlangsung awal Februari 2016, tetapi kalau harus diadakan referendum, pemilu bisa tertunda tiga bulan lagi," kata Wisanu.

Pada 22 Mei 2014, pemerintah Thailand yang dipimpin Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan antek-anteknya digulingkan lewat kudeta militer.

Kudeta terjadi setelah perselisihan yang berlarut-larut antara pemerintah dengan oposisi, sebab pemerintah ingin melakukan pemilu dini, sedangkan oposisi menuntut reformasi. Saat ini, militer menjadi penguasa sementara negara Gajah Putih tersebut.

Sebelum Wisanu mengumumkan pelaksanaan pemilu, pemerintah militer Thailand bulan lalu menyatakan pemilu kemungkinan akan dilakukan pada akhir 2015, tetapi tidak menutup kemungkinan ditunda hingga 2016.

Hal itu ditujukan untuk memberikan lebih banyak waktu untuk dilaksanakannya reformasi, yang diharapkan bisa menciptakan stabilitas. Alasan tersebut cukup masuk akal. Pasalnya, setelah meletupnya kudeta militer pada Mei lalu, hubungan Thailand dengan sekutu-sekutunya dari Barat memburuk.

Diplomat senior dari negara Barat yang tidak mau disebut namanya, mengatakan pesimistis pemilu pada awal 2016 nanti bakal berjalan mulus.

Dia memproyeksikan Perdana Menteri sementara yang juga mantan Panglima Militer Thailand, Prayuth Chan-ocha, akan mengundur-undur pelaksanaan pemilu.
"Masih belum bisa dipastikan. Prayuth kemungkinan akan memegang kekuasaan dua tahun hingga tiga tahun ke depan," kata sumber tersebut. Peta politik Thailand saat ini juga diliputi dengan sensitivitas.

Thailand memiliki raja yang juga berkuasa, khususnya dalam isu-isu tertentu, yang tanpa langsung menjadi bagian dari memburuknya krisis nasional sekarang.

Raja Bhumibol Adulyadej, 87 tahun, masih dirawat di rumah sakit setelah menjalani operasi kantung empedu. Berbeda pandangan dengan para diplomat, Raja Bhumibol sangat dihormati oleh rakyat Thailand dan dia dianggap sebagai tokoh pemersatu di tengah-tengah ketidakstabilan politik yang merongrong negara itu.
Thailand hampir satu dekade terbelah dalam beberapa kubu, salah satunya dipimpin oleh mantan raja telekomunikasi, Thaksin Shinawatra, yang kebijakan-kebijakannya telah memenangkan hati masyarakat Thailand dan partainya dalam sejumlah pemilu, khususnya sejak pemilu 2001.

Duduk di oposisi adalah kubu royalist dan militer, yang memandang Thaksin sebagai orang yang suka melakukan pemborosan dan membeli kekuasaan dengan cara membagi- bagikan uang para pembayar pajak ke warga-warga desa yang kaya.

Situasi politik di Thailand terus memburuk ketika para pendukung Thaksin menuding reformasi yang dilakukan militer dalam tubuh pemerintahan bertujuan untuk mengasingkan Thaksin, yang digulingkan dalam kudeta militer dan sekutu- sekutu militer, saat dia menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand.

Berkunjung ke Tiongkok
Pada bagian lain, Perdana Menteri Prayut melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok. Kunjungan resmi itu hanya berlangsung dua hari dan dilakukan sejak Senin  (22/12). Dia beralasan kedatangannya ke negeri Tirai Bambu tersebut untuk mempererat hubungan kedua negara.

Hal itu dibuktikan dengan ditandatanganinya sejumlah kesepakatan. Dalam kunjungan tersebut, Prayut berjumpa dengan Perdana Menteri Tiongkok, Li Keiqiang. Keduanya lalu menandatangani empat kesepakatan kerja sama di bidang ekonomi, teknologi, investasi, dan pengelolaan air. (koran jakarta.com/c)