Erdogan Perkuat Kendali Siber Turki, Internet Warga Terancam ?

Jakarta(harianSIB.com)

Turki resmi memberlakukan undang-undang keamanan siber baru yang memperluas kekuasaan pemerintah atas ruang digital dan memberikan wewenang sangat besar kepada kantor Presiden Recep Tayyip Erdogan. Aturan ini memungkinkan pemerintah mengintervensi layanan internet dan platform daring secara langsung, sekaligus memicu kekhawatiran soal pengawasan ketat terhadap identitas dan aktivitas daring warga.

Seperti dikutip Financial Times, Minggu (9/8/2026) dan melansir CNBC Indonesia, Yaman Akdeniz, profesor hukum sekaligus aktivis hak digital menyebut undang-undang ini bukan sekadar pemindahan wewenang, melainkan penciptaan pusat komando bagi "rezim kepatuhan digital Turki".

Direktorat Keamanan Siber di bawah kantor Erdogan kini dapat menetapkan tindakan darurat atas inisiatif sendiri maupun permintaan badan keamanan. Operator telekomunikasi, penyedia layanan internet, dan platform daring wajib mematuhi perintah dalam waktu dua jam, sementara peninjauan hukum baru dilakukan setelah tindakan diberlakukan.

Baca Juga:

• Mencekam! Sirene Darurat Menggema di Pangkalan NATO Turki, Diduga Ada Ancaman Rudal Iran

Pemerintah membenarkan langkah ini demi perlindungan keamanan nasional, infrastruktur penting, kedaulatan digital, dan ketertiban umum. Anggota parlemen dari Partai AK Ersan Aksu menambahkan sentralisasi wewenang sekaligus menghilangkan tumpang tindih lembaga dan berpotensi menghemat anggaran hingga 30 miliar lira atau sekitar Rp11,2 triliun.

Mencekam! Sirene Darurat Menggema di Pangkalan NATO Turki, Diduga Ada Ancaman Rudal Iran

50 Ribu Massa Turun ke Jalan, Oposisi Turki Tantang Pemerintah

Jet Tempur Canggih Rafale Pertama Indonesia Muncul di Pabrik Dassault, Prancis

Kebakaran Hutan dan Gelombang Panas Landa Turki, 50 Ribu Warga Mengungsi

Gempa Guncang Turki, Lebih dari 230 Orang Terluka

Tiba di Abu Dhabi, Presiden Prabowo Mulai Lawatan ke Timur Tengah dan Turki