Mantan PM Jepang: Perbudakan Seks Masa Perang Kesalahan "Tak Terlukiskan"

Seoul (SIB)- Mantan Perdana Menteri Tomiichi Murayama mengatakan bahwa Jepang telah melakukan "kesalahan-kesalahan yang tak terlukiskan" dengan memaksa para wanita dari Korea Selatan dan tempat lainnya untuk melayani tentara Jepang sebagai budak seks pada masa perang.

Murayama, perdana menteri Jepang yang pernah mengeluarkan permintaan maaf pada 1995 untuk agresi masa perang Jepang, mengatakan sudah waktunya bagi Jepang untuk akhirnya menyelesaikan masalah yang disebut "perempuan penghibur" yang direkrut menjadi bordil militer. "Kesalahan yang tak terlukiskan itu telah dilakukan, di mana martabat para wanita ini telah dilukai. Jepang harus mengatasinya," katanya dalam pidato di dalam gedung parlemen di Seoul, Korea Selatan, Rabu (12/2/2014).

Murayama, yang sekarang berusia 89 tahun, kemarin bertemu dengan tiga "wanita penghibur" Korea Selatan yang sudah berusia. Setelah itu, ia mengatakan ia menyadari "bahwa masalah ini harus diselesaikan secepatnya". Murayama juga mengkritik beberapa politisi dan pengamat Jepang karena telah membuat "pernyataan tidak masuk akal" tentang mantan budak seks dengan menekankan bahwa sebagian besar orang Jepang mengerti kesalahan yang telah dilakukan.

Sebelumnya, Kepala kantor berita radio Jepang NHK, Katsuto Momii, baru-baru ini membuat marah pihak Korsel dengan mengatakan bahwa perbudakan seks pada masa perang adalah hal yang umum dilakukan setiap negara yang sedang berperang.

Penjajahan Jepang atas Semenanjung Korea pada 1910-1945 masih menjadi isu yang sangat emosional di Korea Selatan.  Hal itu karena pihak Korsel menilai Jepang telah gagal bersikap sesuai dengan semangat permintaan maafnya pada 1995 dan tidak benar-benar menebus agresi yang dilakukan pada masa lalu.

Hubungan Jepang-Korsel mencapai titik terendah pada Desember lalu ketika PM Jepang Shinzo Abe mengunjungi kuil perang kontroversial untuk memperingati atau mengenang sekitar 2,5 juta orang Jepang yang mati dalam perang, termasuk beberapa penjahat perang tingkat tinggi. (Ant/AFP/ r)