KTT Arab Bahas Intervensi dan Krisis di Yaman

Sharm El-sheikh, (SIB)- Raja Saudi Salman menegaskan negaranya tidak akan menghentikan intervensi militer di Yaman sebelum negara itu benar-benar stabil dan aman. Pernyataan itu disampaikan Raja Salman saat pembukaan KTT Arab di Sharm el-Sheikh di Mesir, Sabtu (28/3). Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan negosiasi adalah satu-satunya jalan untuk mencegah konflik panjang di Yaman. Ki-moon lebih lanjut mengatakan dirinya marah dan malu atas kegagaglan dunia menghentikan perang sipil di Suriah dan berjanji akan terus mengupayakan perdamaian melalui diplomatik.

Presiden Yaman terguling Abdel Rabbo Mansour Hadi menyebut militan Syiah Houthi yang memaksanya meninggalkan negaranya sebagai “antek Iran” dan menyalahkan Teheran atas kekacauan di Sanaa. Hadi juga meminta dilakukannya serangan udara sampai Houthi menyerah. Pemimpin negara Arab lainnya juga menyalahkan Iran yang warganya etnis Syiah atas kekacauan yang terjadi di negara-negara Arab.

Presiden Hadi bahkan menantang Iran dan menyerukan para pendukungnya untuk menggelar demo damai menentang Houthi. Dia mengatakan serangan udara yang dilakukan militer Arab Saudi dan seku-sekutnya terhadap Houthi terus dilanjutkan sebelum mereka menyerah dan mengembalikan senjata-senjata berat yang mereka curi dari barak-barak militer.

KTT Arab berlangsung di saat kapal-kapal perang Arab Saudi dan Mesir dikerahkan ke selat Bab al-Mandab di lepas pantai Yaman untuk mengamankan jalur-jalur strategis, sementara koalisi pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap sasaran-sasaran pemberontak di Yaman untuk hari kedua berturut-turut.
Para pejabat militer mengatakan kepada kantor berita Associated Press, kapal-kapal Arab Saudi dan Mesir berada di sekitar selat itu. Bab Al-Mandab adalah jalur perairan penting bagi keamanan nasional Mesir dan merupakan pintu masuk utama menuju jalur Laut Merah ke Terusan Suez, jalur penting pengiriman barang antara Eropa dan Asia.

Di New York, pada dubes negara-negara Arab Teluk tengah berunding dengan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto mengenai rancangan resolusi di Yaman untuk menerapkan embargo senjata kepala kelompok-kelompok yang merusak proses damai dan politik.

Duta Besar Abdallah Al-Mouallimi mengatakan kepada wartawan bahwa Dewan Kerjasama Teluk telah menyerahkan satu rancangan resolusi kepada Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia dan Tiongkok. Dia berharap rancangan resolusi itu bisa segera disebarkan kepada sepuluh anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

"Mesti ada embargo senjata ke pihak mana pun yang merusak proses damai dan konsultasi, proses konstitusional yang tengah berlangsung. Kami menganggap memasok senjata tidak membantu mencapai resolusi," kata Al-Mouallimi kepada wartawan.

Negara-negara Teluk juga ingin Dewan Keamanan PBB menerapkan sanksi yang lebih terarah. Pada November, Dewan Keamanan PBB mengenakan sanksi kepada mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh dan dua pemimpin milisi Houthi. "Ini masih dalam konsultasi dengan (lima anggota tetap)," kata Al-Mouallimi seperti dikutip Reuters.

Duta Besar Rusia di PBB Vitaly Churkin mengatakan dia telah mengirimkan teks rancangan itu ke Moskow  dan tengah menunggu instruksi selanjutnya. Ketika ditanyai apakah Prancis akan mendukung resolusi itu, Menteri Luar Negeri Laurent Fabius menjawab di PBB: "Dewan Keamanan harus mendukung kembalinya keabsahan."

Dewan Keamanan mengutuk pengambilalihan hampir semua wilayah dan lembaga-lembaga Yaman oleh milisi Houthi dengan mendesak milisi ini mundur. PBB juga menuntut pengakhiran permusuhan, demikian isi rancangan resolusi di Yaman.

Serangan Arab Saudi dan negara-negara Arab ke Yaman mendapat kecaman dari sejumlah negara khususnya Iran dan Hizbullah. Pemimpin faksi pro-Iran di Lebanon, Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah, mendesak semua pihak "kembali ke pembicaraan dan cara lain politik" di negara yang dicabik perang itu.

Pada pidato yang ditayangkan televisi, Nasrallah mengecam serangan udara pimpinan Saudi terhadap Houthi, lapor Xinhua. "Setiap serangan darat akan berakhir dalam kegagalan." Ia juga menuduh negara Teluk menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina dan mendanai ISIS. (Ant/Xinhua/AP/R16/ r)