Rusia Ancam Sita Aset Barat Jika Dijatuhi Sanksi

MOSKWA (SIB)- Parlemen Rusia, Rabu (5/3/2014), mempertimbangkan untuk mengizinkan penyitaan aset-aset perusahaan Eropa dan AS di negeri itu jika Rusia dijatuhi sanksi terkait situasi di Ukraina. Ketua komite legislasi dan konstitusi Dewan Federasi, Andrei Klishah mengatakan, para pakar hukum tengah meneliti apakah langkah penyitaan sesuai dengan konstitusi Rusia.

"Tapi kami yakin bahwa langkah itu sejalan dengan standar Eropa," kata Klishas seperti dikutip kantor berita RIA Novosti. "Salah satu contoh kasus terjadi di Siprus, di mana penyitaan aset dilakukan demi mendapatkan bantuan ekonomi dari Uni Eropa," tambah Klishas.

Sebelumnya, seorang penasihat Presiden Vladimir Putin mengatakan, pemerintah Rusia akan memerintahkan untuk membuang surat utang pemerintah AS jika perusahaan dan warga Rusia menjadi target sanksi terkait masalah Ukraina. Berdasarkan data Kementerian Keuangan AS, hingga akhir 2013, investasi Rusia dalam bentuk surat utang pemerintah AS bernilai sekitar 139 miliar dolar dari keseluruhan utang luar negeri AS yang mencapai 5,8 triliun dolar.

Awal pekan ini, AS dan Eropa sama-sama mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi dan pembekuan aset Rusia terkait campur tangan negeri itu dalam masalah Ukraina. Bahkan, dalam acara "Meet the Press" yang disiarkan stasiun televisi NBC pada Minggu (1/3), Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan AS dan sekutunya tengah bersiap untuk mengisolasi Rusia.

Crimea Ingin Bergabung dengan Federasi Rusia

Sementara itu, Pemerintah Crimea yang pro-Moskow, Kamis (6/3), meminta Presiden Rusia Vladimir Putin mempelajari permintaan Crimea untuk menjadi bagian Federasi Rusia. Keinginan itu akan disampaikan kepada rakyat Crimea melalui referendum yang akan digelar para 16 Maret mendatang.

"Parlemen Crimea mengadopsi mosi yang menginginkan Crimea bergabung dengan Rusia. Parlemen meminta presiden dan parlemen Rusia untuk mempertimbangkan permintaan ini," kata seorang anggota parlemen Crimea, Grigory Ioffe.

Iofee menambahkan, dalam referendum 16 Maret mendatang rakyat Crimea akan ditanya apakah mereka menginginkan Crimea menjadi bagian dari Federasi Rusia. "Pertanyaan kedua dalam referendum itu adalah soal dikembalikannya otonomi lebih luas untuk Crimea seperti diatur dalam konstitusi 1992, yang membuat wilayah ini secara de facto adalah wilayah merdeka," tambah Ioffe.

Apa yang terjadi pasca tergulingnya presiden Viktor Yanukovych?

Simak berita selengkapnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB) edisi 07 Maret 2014. Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap pukul 13.00 WIB.