PM Wanita Pertama Pimpin Yunani Menuju Pemilu

Athena (SIB)- Yunani akan dipimpin oleh perdana menteri sementara sekaligus perdana menteri wanita pertama di negara itu, Vassiliki Thanou, selama kurang lebih tiga pekan, hingga pemilu digelar pada 20 September mendatang. Dilaporkan Reuters, Thanou, 65, berprofesi sebagai hakim di Mahkamah Agung Yunani. Thanou dilantik pada Kamis (27/8), menggantikan perdana menteri sebelumnya, Alexis Tsipras.

Thanou dikenal sebagai advokat yang anti terhadap langkah-langkah penghematan. Kariernya menonjol sebagai hakim yang secara terbuka berjuang melawan pemotongan upah yang diterapkan dalam peradilan Yunani untuk menenangkan para pemberi pinjaman dari Eropa dan Dana Moneter Internasional, atau IMF.

Thanau berpendapat bahwa gaji yang kompetitif sangat penting untuk menegakkan integritas pejabat pengadilan. Dia juga secara terbuka menyebut kebijakan pajak properti yang tidak populer sebagai kebijakan yang tidak sah. Kebijakan ini pertama kali diperkenalkan pada 2012 di bawah program dana talangan Eropa.

Tugas utama Thanou sebagai perdana menteri sementara adalah memastikan bahwa kondisi tetap aman di Yunani hingga digelarnya pemilu sekitar tiga pekan mendatang. Thanou tidak mendapatkan mandat apapun dari Tsipras untuk menerapkan agenda anti penghematan yang dia usung sejak lama.

"Kebijakan ekonomi yang salah dalam lima tahun terakhir, begitu juga dengan gagalnya dana talangan yang diberlakukan oleh peminjam, menyebabkan sebagian besar warga Yunani terpuruk dalam resesi, pengangguran dan kemiskinan," tulis Thanou dalam surat terbuka kepada para pemimpin Eropa bulan Juli lalu.

Pada Februari, dalam surat lain kepada presiden Komisi Eropa, Thanou yang menjabat sebagai wakil presiden Mahkamah Agung pada saat itu, meminta Jean-Claude Juncker untuk membantu "warga Yunani mendapatkan kembali martabat mereka".

Thanou kemudian ditunjuk sebagai Ketua Mahkamah Agung oleh pemerintah pada Juni lalu setelah ketua sebelumnya pensiun, hanya beberapa hari sebelum diselenggarakannya referendum terkait program dana talangan yang didukung Uni Eropa.

Pengangkatannya pada saat itu mengundang kecaman sengit dari oposisi utama, Partai Demokrasi Baru yang konservatif. Menurut konstitusi Yunani, peran perdana menteri sementara dapat diasumsikan oleh hakim ketua di salah satu dari tiga lembaga peradilan negara, yaitu Dewan Negara, Pengadilan Auditor dan Mahkamah Agung.

Thanou mendapat posisi tersebut karena posisi hakim ketua di dua lembaga peradilan lainnya saat ini kosong, menurut pernyataan dari kantor kepresidenan. Thanou, yang fasih berbicara dalam bahasa Yunani, Inggris dan Perancis, merupakan tokoh senior dalam lembaga peradilan Yunani. Setelah merampungkan studi hukum di Athena dan Paris, Thanou menjadi hakim sejak April 1975. Pada 1992, ia diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Pertama, dan pada 2005 menjadi Ketua Pengadilan Banding. Thanou telah menikah dan memiliki tiga putri.

Penunjukan Thanou dan digelarnya pemilu merupakan efek dari mundurnya PM Alexis Tsipras pekan lalu. Tsipras mundur setelah mendapat perlawanan para kader Partai Syriza terkait dana talangan untuk Yunani. Tsipras mundur setelah hanya berkuasa kurang dari tujuh bulan dari masa jabatan yang seharusnya berlangsung selama empat tahun.

Pengunduran diri Tsipras diawali kemarahan para politisi garis keras Syriza karena perdana menteri sepakat menerima dana talangan dengan persyaratan yang jauh lebih ketat. Di bawah kesepakatan baru itu, Yunani harus memangkas lagi pengeluaran dan meningkatkan pajak. Padahal saat terpilih pada Januari lalu, Tsipras berjanji untuk menghindari pemangkasan anggaran dan peningkatan pajak.

Tsipras berargumen dia tak memiliki pilihan lain selain memenuhi persyaratan yang diajukan para kreditor. Langkah ini dilakukan agar Yunani terhindar dari kebangkrutan dan ditendang dari komunitas negara pengguna mata uang euro. Sejak 2010, kelangsungan ekonomi Yunani tergantung pada dana talangan dari negara-negara Eropa dan Dana Moneter Internasional (IMF). Yunani sudah dua kali menerima dana talangan ini dengan total 240 miliar euro.  (CNN Indonesia/d)