Bupati Karo Minta Pusat Percepat Pembangunan Huntara

Tanah Karo (SIB) -Bupati Karo  Terkelin Brahmana SH meminta pemerintah pusat segera membangun hunian sementara (Huntara) untuk pengungsi Sinabung. Permintaan itu disampaikan pada rapat penanganan bencana akibat erupsi Gunung Sinabung di  Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) di Jakarta, Kamis (24/11).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Masmun Yan Manggesa Deputi Satu Kemenko PMK,  Direktur Bantuan Darurat BNPB Eko Budiman, Roysepta Abimanyu dari Kantor Staf Kepresidenan, dan kementerian/lembaga terkait.

Pada rapat tersebut dibahas perlunya regulasi penanganan bencana dan  percepatan huntara. Berdasarkan pertemuan tersebut, akan dimaksimalkan regulasi yang sudah ada menunggu runggu akbar yang direncanakan tanggal 8 Desember tahun ini.

Pada pertemuan tersebut, Terkelin Brahmana menanyakan masalah pembangunan huntara bagi pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung.

Menjawab pertanyaan Bupati Karo terkait masalah huntara, pihak BNPB  menyebut pembangunan hunian sementara sekarang ada di Kementerian PU PERA yaitu antara Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan Kemen Pupera.

Menindaklajuti hal tersebut dan untuk mendapat kepastian langsung terkait masalah pembangunan huntara, usai melakukan rapat di Kemenko PMK di Jalan Merdeka, Bupati Karo langsung mendatangi Kementerian PU PERA di Jalan Patimura Jakarta dan diterima langsung oleh Dirjen Perumahan,  Syarif Burhanuddin di ruang kerjanya.

Menurut Sharif, permasalahan pembangunan hunian sementara dahulunya diserahkan ke Dirjen Cipta Karya. Dirjen Cipta Karya kemudian sudah mempersiapkan Rencana Gambar dan Site Plan namun dalam perkembangannya  karena berhubungan dengan penyediaan rumah, menteri menilai  Dirjen yang dirasa pas sesuai ketentuan yang mengerjakan Hunian Sementara  adalah Dirjen Perumahan Rakyat Kemenpura. Sehingga menurut Dirjen Perumahan akan disusun kembali perencanaan awal pembangunan huntara bagi Pengungsi Sinabung. Mengingat tahun anggaran 2017 akan berakhir alangkah baiknya bila pembangunan huntara tersebut dibangun awal tahun 2017 dan dalam kondisi normal, sehingga diharapkan hasilnya akan lebih baik dan bagus. Hal tersebut juga berhubungan dengan ketersediaan dana.

Kepada Bupati Karo, Dirjen meminta untuk segera membuat surat susulan yang ditujukan langsung kepada Dirjen Perumahan Rakyat dan ditembuskan ke Kementerian PU PERA dan instansi lainnya terkait percepatan pembangunan hunian sementara. Menanggapi permintaan Dirjen, Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Kepala Bidang ke Daruratan dan Logistik BPBD Karo meminta kalau bisa hunian sementara dapat segera dibangun, kalau tidak memungkinkan keseluruhannya, berapa yang bisa saja untuk tahun ini.

Terkelin sangat berharap pembangunan hunian sementara dapat segera diselesaikan oleh pemerintah pusat agar rakyat Karo khususnya pengungsi mendapat kejelasan karena lahan untuk lokasi huntara sudah siap dan telah dimatangkan yaitu sebanyak 5 lokasi. (Rel/B01/f)