Massa Desak Usut Dugaan Penggelapan Pajak Reklame dan Restoran di Dispenda Batubara

Batubara (SIB) -Massa yang tergabung dalam Laskar Anak Negeri (LARI) unjukrasa di kantor Kejaksaan Negeri Batubara, Jum'at (3/2) menuntut dugaan penggelapan pajak restoran dan reklame tahun 2015-2016 yang dikelola Dispenda Batubara segera  diusut.

Puluhan pengunjukrasa yang datang mengendarai sepeda motor dan membawa poster kecaman atas adanya dugaan sejumlah dana pajak yang seharusnya menjadi pendapatan asli daerah namun diduga bocor kekantong oknum pejabat diinstansi itu langsung berorasi bergantian meminta penegak hukum segera melakukan penyelidikan.

Kordinator aksi Riki Azizi didampingi kordinator lapangan Andi Swandana mengatakan, problematika sosial dan politik dalam tatanan Pemerintah yang saat ini amatlah kompleks dikarenakan perilaku jahat korupsi hampir memasuki semua sendi tatanan pemerintah dari pusat hingga daerah.

Bahkan, meskipun sudah banyak pejabat negara yang ditangkap akibat kasus korupsi tidak sepenuhnya membuat jera melainkan menjadi semacam kebiasaan dan budaya yang terus berjalan turun temurun.

Disebutkan Riki, bahwa pada tahun 2015 BPK RI menemukan Rp 500 juta lebih pajak restoran yang dikelola Dispenda Batubara tidak disetorkan kedalam kas daerah melainkan dibagi-bagi kepada sejumlah pejabat sehingga memperlihatkan jelas ada permainan kotor untuk memperkaya diri dalam pengelolaan dana pajak.

Adanya temuan BPK tersebut seharusnya dapat dijadikan sebagai pintu masuk melakukan audit secara mendalam guna menelusuri adanya dugaan kebocoran dana pajak pengadaan makan dan minuman di PT Inalum Sepanjang Tahun 2015-2016 pajak galian C PT Pelindo tahun 2015-2016 pajak reklame dan pajak restoran tahun 2015-2016.

Menanggapi tuntutan massa, Kajari Batubara melalui Plt Kasi Intel Febro SH meminta agar persoalan tersebut disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dan diserta bukti awal. 'Jika kawan-kawan punya data silakan sampaikan laporan secara tertulis untuk ditindaklanjuti", ujarnya.

Puas dengan tanggapan itu massa melanjutkan aksi serupa di kantor DPRD Batubara di Limapuluh mendesak pihak legislatif membentuk panitia khusus (pansus) guna menelusuri dugaan kebocoran dana pajak daerah dan segera merekomendasikan agar oknum Kadispenda berinisial J segera dicopot dari jabatannya.

Setelah berorasi hampir 30 menit namun tidak mendapatkan tanggapan dari satupun anggota dewan akirnya pengunjukrasa membubarkan diri dengan tertib dan mengancam akan kembali datang dengan massa yang lebih banyak. (C24/C25/c)