Cacat Hukum, Kantor Dinas SDABMBK Deliserdang Tidak Bisa Disita

Lubukpakam(harianSIB.com)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang memastikan Kantor Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), dulu disebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Deliserdang, tidak bisa disita.

Penegasan ini disampaikan Inspektur Deliserdang, Edwin Nasution, menjawab adanya penetapan Pengadilan Negeri (PN) Lubukpakam yang akan mengeksekusi Kantor Dinas SDABMBK Deliserdang, pada Senin, 6 Oktober 2025.

Dijelaskan, Surat Penetapan Eksekusi No.11/Pdt.Eks/2024/PN LBp Jo. 174//Pdt.G/2021/PN LBp yang ditandatangani, pada 22 September 2025 oleh Ketua PN Lubukpakam merupakan suatu ketetapan yang tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan hukum/legal defect.

Baca Juga:

• PN Lubukpakam Akan Eksekusi Pembayaran Utang Pemkab Deliserdang Rp 1,9 Miliar Lebih

"Barang milik negara/daerah tidak bisa disita," tegas Inspektur, Minggu (5/10/2025).

Lebih jauh dijelaskan, barang milik negara (BMN) tidak bisa disita berdasarkan pasal 50 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang melarang penyitaan atas uang, surat berharga, dan barang milik negara.

Perkara Tanah Yang Sudah Dieksekusi Di Amborgang

Kejari Deliserdang dan PN Lubukpakam Sepakat Sidang Pidana Umum Putus dalam 39 Hari

Tahun 2018, Dinas PU Deliserdang akan Kerjakan Proyek Jalan di Sunggal 47 Km dan Pancurbatu 24 Km

LM-PEKA Berunjukrasa Persoalkan PN Lubukpakam Gelar Sidang Pemeriksaan Perkara Bukan di Wilayahnya

Dinas PU Deliserdang Programkan Pembangunan 191,52 Km Jalan di Tahun 2018

Kurir Sabu 2,8 Kg Dituntut 20 Tahun Penjara di PN Lubukpakam