Bupati Karo Kukuhkan Satgas Saber Pungli

 Tanah Karo (SIB)- Bupati  Karo Terkelin Brahmana SH  mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli)  di Aula Kantor Bupati Karo, Rabu (1/3).

Pengukuhan 60 orang Satgas Saber Pungli ini terdiri dari Pemerintah Daerah, Polri, TNI, Kejaksaan dan beberapa instansi vertikal lainnya. Tim Saber Pungli Kabupaten Karo diketuai Wakapolres Karo Kompol Reza Fahlevi Lubis.

Hal ini tertuang  berdasarkan SK Bupati  Karo Nomor 734/24/itkab/TAHUN 2017 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Karo untuk melaksanakan ketentuan  Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden  RI Nomor  87 Tahun 2016 .

Hadir dalam acara itu Dandim 0205/TK Letkol Inf Agustatius Sitepu, Kapolres Karo AKBP Rio Nababan SH SIK, Kajari Kabupaten Karo  Gloria Sinuhaji SH MH, Wakil Bupati Karo Cory  S Sebayang dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkungan Pemkab Karo.

Menurut Bupati,  dibentuknya tim saber pungli selain untuk menghilangkan pungutan liar di Kabupaten Karo  juga menindaklanjuti peraturan yang sudah dibentuk di tingkat pusat.

"Pemberantasan pungutan liar merupakan salah satu program prioritas dari 8 bentuk reformasi birokrasi dan bentuk dukungan terhadap 9 nawa cita Presiden Republik Indonesia. Dan unit satuan tugas Saber Pungli ini memiliki fungsi utama yakni membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemberantasan pungutan liar di berbagai sektor layanan publik dengan berbagai tingkatan dan karakteristik yang berbeda-beda," katanya.

Bupati menginstruksikan begitu dilantik Satgas Saber Pungli harus bekerja secara efektip menindak berbagai bentuk pungutan liar yang terjadi sehingga tidak lagi meresahkan dan merugikan masyarakat Karo

"Tim Saber Pungli ini tidak hanya melakukan penangkapan saja, Satgas ini juga harus bisa menjadi sumber informasi untuk pimpinan karena anggota tim terdiri dari beberapa instansi," katanya.

Lebih lanjut ia berharap dengan terbentuknya Unit Satgas Saber Pungli ini Tanah Karo bisa bebas dari korupsi dan berkurangnya penyakit sosial di kalangan masyarakat. (B01/d)