Wabup Buka Konsultasi Rancangan Awal RKPD

Kotapinang (SIB) -Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Drs Kholil Jufri Harahap membuka secara resmi Konsultasi publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018, Rabu (1/3) di Hotel Grand Suma Blok Songo.

Acara yang dihadiri perwakilan Kajari Labuhanbatu Selatan Rizallahi SH, Danramil 11 Kotapinang Mayor Czi Baginda Siregar SE, Danramil 10 Tanjung Medan Kapten Inf Asep Rukman, Kapolsek Torgamba AKP S Siregar, mewakili Kapolsekta Kotapinang, Pimpinan SKPD, Pimpinan Perusahaan/Perbankan dan tokoh masyarakat. Dalam sambutannya Kholil menjelaskan hasil dari konsultasi publik akan dijadikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja SKPD yang akan ditetapkan pada forum SKPD dan akan disepakati pada musrenbang kabupaten. Dia berharap agar seluruh kepala SKPD agar menyusun Renja SKPD dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri nomor 54 tahun 2010.

  Sementara itu, Kepala Bappeda Ali Hotman Hasibuan dalam paparannya menjelaskan Forum konsultasi publik merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha untuk penyempurnaan rancangan kebijakan, hal ini menunjukkan sistem perencanaan bawah-atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.

Konsultasi publik kata dia, bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RKPD dan kesepakatan dalam perumusan isu strategis, prioritas dan tema pembangunan kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2018. Dijelaskan thema RKPD kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup melalui peningkatan potensi daerah, pembangunan infrastruktur yang berbasis wilayah.

Adapun prioritas pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2018 sebanyak 7 prioritas antara lain Penataan ruang yang berbasis masyarakat dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan kualitas  hidup, Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berbasis wilayah,
Meningkatkanaksesibilitas dan memeratakan pelayanan ekonomi dan kualitas hidup ke seluruh wilayah. Selanjutnya Peningkatan dan Pengembangan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya, Penguatan sistem transportasi daerah, Menguatkan peran dan fungsi kewilayahan dan Peningkatan penguatan kelembagaan penataan ruang dalam rangka mendukung peningkatan investasi daerah. (D19/h)