Paripurna DPRDSU Laporkan Pemotongan Bantuan KIP di SMAN 1 Nisel

Medan (SIB)- Hasil reses anggota DPRD Sumut di-33 kabupaten/kota se-Sumut, baik temuan maupun keluhan konstituen/masyarakat dilaporkan melalui paripurna DPRD Sumut, di antaranya terjadi pemotongan bantuan pemerintah melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar) di SMA Negeri 1 Lahusa Kabupaten Nisel (Nias selatan).

"Masyarakat mengeluh adanya pemotongan bantuan KIP di SMA Negeri 1 Lahusa. Kita sangat berharap adanya tindakan tegas dari Disdik (Dinas Pendidikan) Provsu," ujar anggota DPRD Dapil Sumut VIII Analisman Zalukhu SSos MSP ketika menyampaikan hasil resesnya pada rapat paripurna DPRD Sumut yang  dipimpin Ketua Dewan H Wagirin Arman, SSos didampingi Wakil Ketua Ruben Tarigan, Aduhot Simamora, HT Milwan dan dihadiri Wagubsu Hj Nurazijah Marpaung, Selasa (14/3) di gedung dewan.

Dikatakan Analisman, pemotongan bantuan tersebut dilakukan oknum guru di SMA Negeri 1 Lahusa dengan jumlah bervariasi per siswa tanpa penjelasan atas manfaat maupun kegunaan uang dari pemotongan tersebut.

"Pemerintah memberi bantuan melalui program KIP, guna membantu para siswa, tapi bantuan itu dipotong," ujar Analisman seraya minta Dinas Pendidikan Provsu meneliti dan menindak oknum yang melakukan Pungli (pemungutan liar) bagi para siswa.

Hasil reses lainnya yang dilaporkan melalui paripurna Dewan, lanjut Analisman, terjadi penambangan liar di DAS (Daerah Aliran Sungai) Idanogawo Desa Ahedano Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias dilakukan CV U menggunakan alat berat. Penambangan liar ini masih terus terjadi, meski Pemkab Nias dan pemerintahan kecamatan sudah mengeluarkan surat penghentian sebelum ada izin dari Gubsu, tapi tidak diindahkan.

Untuk itu, masyarakat sekitar DAS Idanogawo minta Gubsu c/q Kadistamben Provsu dan tim Pemprovsu segera turun ke lokasi meneliti dan menghentikan penambangan liar tersebut, karena izinnya belum tuntas.

Lebih miris lagi, ungkap politisi PDIPerjuangan itu, masih ada jalan provinsi di Kepulauan Nias yaitu ruas Jalan Afulu-Nisut (Nias utara) hingga Sirombu-Nisbar (Nias Barat) sepanjang 43 km sudah 71 tahun tidak pernah diaspal oleh Pemprovsu. "Masyarakat minta tahun 2019 Pemprovsu memperioritaskan mengaspal jalan tersebut," ujarnya.

Selain itu, ujarnya lagi, banyak harapan masyarakat di kepulauan Nias agar Pemprovsu dapat membantu anggaran pembangunan ke kabupaten/kota Kepulauan Nias melalui BKP (Bantuan Keuangan Provinsi), karena terbatasnya anggaran kabupaten/kota. Sementara sebagai daerah pemekaran banyak tuntutan untuk membangun kantor-kantor pemerintah, infrastruktur jalan kabupaten, pendidikan dan kesehatan. (A03/d)