Kepemimpinan Bupati dan Wabup Tobasa Belum Melakukan Pembangunan yang Adil dan Merata

Tobasa (SIB) -Pemerintah Kabupaten Toba Samosir di bawah kepemimpinan Bupati Darwin Siagian dan Wakil Bupati Hulman Sitorus dinilai  belum membuat program pembangunan yang adil dan merata. Pasalnya, dari 16  kecamatan yang terbagi dalam 5 daerah pemilihan (Dapil), Bupati dan Wakil Bupati dinilai hanya  membangun satu dapil saja. Sementara dapil yang lain kurang diperhatikan pembangunannya.

Penilaian itu disampaikan anggota DPRD Toba Samosir Syamsudin Manurung dalam pandangan/tanggapan perorangannya atas nama fraksi dalam rapat paripurna DPRD Toba Samosir di Gedung DPRD Toba Samosir, Rabu (29/11) dengan agenda pandangan umum/tanggapan perorangan anggota DPRD Toba Samosir atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018 dan 6 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba Samosir.

"Jangan hanya satu Dapil saja yang dibangun, sementara Dapil yang lain kurang diperhatikan pembangunannya. Seharusnya pembangunan itu direncanakan secara adil dan merata, sehingga masyarakat Toba Samosir dapat merasakan serta menikmati pembangunan dengan baik," sebut Ketua Fraksi Hanura ini di hadapan Ketua DPRD Toba  Samosir yang memimpin rapat paripurna.

Menyangkut lokasi kegiatan pembangunan, tambah Syamsudin, terkesan hanya mengikuti selera masing-masing SKPD. Belum mengarah kepada pemerataan pembangunan, sehingga ada beberapa daerah baik kecamatan ataupun desa tidak mendapat perhatian.

Pada rapat paripurna yang dihadiri Bupati Toba Samosir Darwin Siagian dan Wakil Bupati Tobasa Hulman Sitorus itu, Syamsudin memberi masukan serta saran kepada Pemkab Tobasa agar mengalokasikan anggaran untuk program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Mengingat, RAPBD Toba  Samosir 2018 akan berkurang  dari tahun anggaran 2017 yang dulunya sudah mencapai Rp 1,1 triliun, namun sekarang hanya kisaran Rp 985 miliar. Melihat kondisi ini, agar dilakukan pengurangan biaya perjalanan dinas setiap SKPD yang tidak ada manfaatnya.

Syamsudin juga menyampaikan masukan kepada Bupati sebagai pemangku jabatan agar jangan terlalu banyak intervensi mengurusi kepentingan yang tidak berguna. Apakah itu intervensi dari dalam maupun intervensi dari luar yang mengakibatkan banyaknya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ikut campur dalam urusan pemerintahan.

"Seharusnya dalam setiap masalah, haruslah benar-benar jeli dan mengerti, sehingga pembangunan di Kabupaten Toba  Samosir berjalan baik dan dirasakan masyarakat," sebutnya.

Syamsudin mengamati, akhir-akhir ini ada beberapa kepala SKPD (Kadis) yang mengundurkan diri. Oleh karenanya, selaku Ketua Fraksi dan politisi Partai Hanura, dia mempertanyakan kepada Bupati Tobasa, kenapa hal ini terjadi.

Kenyataannya, para pegawai negeri sipil banyak yang berlomba-lomba ingin menduduki jabatan. Syamsudin menilai dan mengamati, ini suatu kemunduran ataupun kurangnya pembinaan.  Akibatnya, pembangunan di Tobasa terkendala, sehingga visi dan misi Tobasa yang Hebat tidak sesuai dengan harapan. (H01/q)