Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Minggu, 05 Oktober 2025

Rp70 Miliar P-APBD Nias Utara Disorot, Anggaran DPRD ?Membengkak?

- Kamis, 04 Oktober 2018 19:29 WIB
277 view
Nias Utara (SIB) -Sekitar Rp 70 miliar dana P-APBD Nias Utara (Nisut) 2018 yang telah ditetapkan melalui paripurna DPRD, Sabtu lalu, disoroti sejumlah pihak. Ada beberapa item yang disoroti, seperti anggaran perjalanan dinas DPRD yang mencapai Rp2,5 miliar, untuk tiga bulan ke depan dari pos anggaran lainnya yang dinilai kurang masuk akal.

Pimpinan Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Nisut Lisaro Zondrato, Rabu (3/10) menyampaikan, dalam PAPBD ada tercantum belanja hibah senilai Rp 36 miliar, sementara penjabarannya tidak dirinci. Dia khawatir dana tersebut nantinya bisa menjadi salah manfaat.

Kemudian, biaya perjalanan dinas DPRD hingga akhir tahun yang tinggal tiga bulan dianggarkan Rp 2,5 miliar. "Ini akal-akalan, mustahil dewan melakukan kegiatan urgen sementara sudah akhir tahun," ujarnya.

Senada, tokoh masyarakat Rozama Lase menuding proses pengesahan P-APBD Nisut 2018 dikompensasi dengan menaikkan dana perjalanan DPRD. "Ada penambahan biaya perjalanan dinas kepada 25 anggota DPRD masing masing sebesar Rp 100 juta," katanya.

Anggota DPRD Nisut Foanoita Zai mengakui adanya kekurangberesan dalam penetapan PAPBD yang mengakibatkan jatuhnya marwah lembaga itu. "Selain permasalahan anggaran, hak-hak sebagian anggota DPRD terabaikan sebab tidak diundang rapat paripurna," katanya.

Pengesahan P-APBD itu pun dipertanyakan. "Jika mau berjalan sesuai aturan, kenapa paripurna itu dilakukan sembunyi-sembunyi. Jangan jangan ada konspirasi untuk kepentingan tertentu," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Ibelala Waruwu menjelaskan, dari Rp 2,5 miliar biaya perjalanan dinas yang diusulkan, disetujui Rp 1,5 miliar. "Dana itu untuk kebutuhan sekretariat dewan, bukan hanya perjalanan DPRD," katanya.

Bupati M Ingati Nazara melalui Kepala Bappeda Yusman Zega membantah adanya konspirasi dalam penetapan PAPBD. "Aspirasi dana itu dari masyarakat, peserta rapat hanya membahas," katanya.

Sedangkan belanja hibah Rp 36 miliar, dikatakan, bersumber dari Pemprovsu dialokasi di Dinas Pendidikan. Dana itu, menurutnya, peruntukan dana BOS. Soal rinciannya lebih jauh tidak dijawab.

Ketua GMPK Lisaro Zondrato pesimis dana bisa terserap sesuai kebutuhan masyarakat, bahkan ia khawatir dana yang begitu fantastis dapat salah guna, sebab perinciannya sulit didapatkan untuk dipublikasi.

Lisaro pun meminta KPK turun ke Nisut untuk mengawal pelaksanaan PAPBD. "Kami mohon KPK menurunkan tim ke Nisut, kita sangat khawatir dengan pelaksanaan pemerintahan di daerah ini," harapnya. (Dik-FZ/f)
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru
Jaga Kedaulatan, Rawat Persatuan

Jaga Kedaulatan, Rawat Persatuan

Medan(harianSIB.com)adsenseKeluarga besar Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) mengucapkan Dirgahayu Tentara Nasional Indones

Jaga Kedaulatan, Rawat Persatuan

Jaga Kedaulatan, Rawat Persatuan

Medan(harianSIB.com)adsenseKeluarga besar Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) mengucapkan Dirgahayu Tentara Nasional Indones