Simalungun (SIB)
Terkait adanya pemberitaan yang terbit di beberapa media online dan postingan di beberapa akun Facebook tentang pemotongan bansos (Bantuan Sosial) di Nagori Buntu Turunan Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun, Dinas Sosial turun ke Nagori untuk mencari kebenarannya, Rabu (13/4).
Pada kesempatan itu, Pangulu Buntu Turunan Roberton Nainggolan SE langsung mengumpulkan keluarga penerima manfaat (KPM) untuk mengetahui kebenarannya di balai pertemuan kantor pangulu.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Kabid PFM Dinsos Otto Sinaga, Korda Kemensos Simalungun Prima Saragih, Camat Hatonduhan Bangun Sihombing, Pangulu Nagori Buntu Turunan Roberton Nainggolan, Kapos Pol Hatonduhan Aiptu W Nainggolan, Bhabinsa Nagori Buntur Sertu Joni Hasibuan, Para Pendamping PKH dan BPNT Hatonduhan serta masyarakat penerima bantuan.
Roberton dalam keterangannya menuturkan, bahwa pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian semakin terpuruk, membuat masyarakat terkena imbasnya. Bahkan karena merasa empati, Pangulu juga sempat menyumbangkan gajinya selama empat bulan untuk dibagikan pada masyarakat, dengan tujuan untuk menggerakkan hati beberapa pengusaha agar mau berbagi.
Kemudian, sekitar bulan Mei nama penerima BST (bantuan sosial tunai) pun keluar, namun sangat disayangkan, sebagian nama penerima dinilai sudah mampu secara ekonomi. Sebagai ujung tombak Pemerintahan, pihaknya memohon agar yang tidak dapat bantuan dibantu. Sehingga kita usulkan berbagi Infaq kesepakatan.
Diakuinya, saat itu keputusan penuh diserahkan pada warga penerima. Bahkan besaran dana kesepakatan juga mereka yang putuskan, dan ternyata usul mereka disepakati oleh penerima Bantuan dengan sukarela dan dari Rp 600.000 yang diterima, penerima menyisihkan sebesar Rp 100.000 untuk nantinya diberikan kepada warga yang sama sekali tidak mendapat bantuan.
"Pemerintah Nagori Buntu Turunan tidak pernah memaksa siapa pun, bahkan kita selalu lengkap dengan dokumentasi dan berita acara kegiatan dan memaparkan berapa uang kesepakatan yang diterima dan berapa yang disalurkan pada masyarakat," tegas Pangulu.
Roberton mengaku sangat menyayangkan adanya pemberitaan yang mengatakan pemotongan bansos dilakukan secara pemaksaan. Padahal, sebelumnya hampir semua orang membanggakan program Kesepakatan Infaq ini. Karena dari 1400 kepala Keluarga di Buntu Turunan, sudah hampir seluruhnya mendapatkan bantuan karena program Kesepakatan tersebut.
“Hanya tinggal orang kaya dan toke sawit saja yang tidak dapat,†keluhnya.
Setelah mendengar pernyataan Pangulu dan dilengkapi dengan data data dari pemerintah Nagori Buntu Turunan, Dinas Sosial Kabupaten Simalungun mengaku memang sesuai aturannya tidak boleh dilakukan pemotongan terhadap bantuan bansos pemerintah. Namun hal itu semua kembali kepada kesepakatan masyarakat, dan setelah kita lakukan penelusuran diperkuat laporan data dari Pangulu maka dana kesepakatan ini tidak menyalahi, bahkan pihaknya mengapresiasi langkah yang diambil Pangulu Buntu Turunan untuk mencegah kesenjangan sosial, tutupnya. (D10/d)
